Selasa, 17 November 2009
Herlini Amran: Masalah Pendidikan Kita Seperti Benang Kusut!
Anggota Komisi X DPR RI dari F-PKS, Herlini Amran, mengatakan masalah pendidikan kita seperti benang kusut. Banyak faktor yang harus diurai untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikannya di sela-sela rapat kerja Komisi X dengan Mendiknas, M. Nuh, di Gedung DPR RI, Rabu (11/11/09) siang.
Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh, baru saja memaparkan program 100 harinya di hadapan anggota Komisi X DPR RI. Ada delapan program 100 hari yang digaungkan Mendiknas, yaitu sebagai berikut.
1.Penyediaan internet secara massal di sekolah
2.Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah
3.Beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu
4.Penyusunan kebijakan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil
5.Penyusunan dan penyempurnaan renstra 2010—2014
6.Pengembangan budaya dan karakter bangsa
7.Pengembangan metodologi pembelajaran
8.Pengembangan entrepreneurship
Herlini menilai program tersebut tidak membumi dan terlalu 'idealis'. “Kita lihat saja nanti, apakah program yang sangat 'idealis' bisa diimplementasikan dalam waktu 100 hari,” ujar Herlini.
Aleg PKS dari dapil Kepulauan Riau ini juga menegaskan bahwa permasalahan pendidikan nasional saat ini yang paling urgen adalah masalah ujian nasional dan sertifikasi guru. “Yang paling mendesak, yang perlu diselesaikan adalah ujian nasional, sertifikasi guru. Kita lihat dampaknya terjadi kecurangan-kecurangan (dalam penyelenggaraan ujian-red),” ungkap Herlini.
Lebih lanjut, Herlini mengusulkan agar ujian di tingkat sekolah menengah mengambil format UASBN seperti yang telah dilaksanakan di tingkat sekolah dasar. “Bagaimana kalau ujian SMP itu seperti ujian SD yang bentuknya UASBN. Jadi soal dibuat provinsi tapi diberikan otonomi sekolah untuk menentukan kelulusan. Jadi, soal-soal itu bisa diujikan dan jangan dari pusat. Kalau ujian nasional itu disamakan, bagaimana nasibnya dengan yang ada di pulau-pulau,” ujarnya seraya menegaskan.
Selain permasalahan ujian, Herlini juga menyoroti posisi sekolah agama, madrasah misalnya, yang masih di bawah naungan Departemen Agama. “Bisa nggak satu atap pendidikan yang dikelola antara Depag dan Diknas. Madrasah itu terkesan dianaktirikan, padahal dana terbesar ada di Diknas,” ungkap Herlini.
Ia juga mengungkapkan, stakeholder mempunyai peran besar dalam mengurai benang kusut permasalahan pendidikan di Indonesia. “Jadi, (permasalahan pendidikan-red) memang kayak benang kusut. Kalau stakeholder, pemerintah, punya niat baik untuk memajukan pendidikan, insya Allah kita bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya geram. (Ind)
sumber: eramuslim.com
Sabtu, 07 November 2009
PKS 2014: Antara Bumi dan Langit
Oleh Herry Mohammad*
Ketika reformasi mencapai puncak kemenangannya pada 21 Mei 1998 (Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh BJ Habibie), era baru perpolitikan nasional berawal. Habibie membuka keran, dengan memberi kebebasan kepada anak bangsa untuk mendirikan partai politik.
Euforia, begitulah kondisinya saat itu, menjelang Pemilu 1999. Partai-partai berbasis massa dan berasas Islam bermunculan. Di antaranya adalah Partai Keadilan (PK), dengan presiden pertamanya Nur Mahmudi Ismail (kini Walikota Depok). Kemunculan PK membawa angin tersendiri, menjelang Pemilu Legislatif 1999, Sebagai pendatang baru, banyak yang berharap PK akan bisa menjadi partai moderen dan berhasil memulung suara umat Islam.
Tapi apa yang terjadi? Pemilu Legislatif (Pileg) 1999, PK hanya mendapat suara 1,3 persen. Partai harapan ini otomatis tidak lolos electoral threshold sebesar 3 persen. Partai-partai yang tidak lolos tentu saja harus berganti nama agar bisa mengikuti Pileg 2004. Maka, PK berganti baju dan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan Hidayat Nur Wahid sebagai presiden (20 April 2003).
Pada Pemilu Legislatif 2004, PKS mendapat suara 7,35 persen, sebuah lonjakan yang luar biasa. Padahal, waktu itu, kader PKS jumlahnya ditaksir sekitar 500 ribu orang. Banyak orang berdecak kagum, dari mana suara sebanyak itu? Jawabnya: simpatisan! Pada saat Pileg 2004, PKS sudah punya modal sumber daya insani di Senayan –dan juga di DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten-- yang kinerjanya cukup bagus dan bersih.
Berangkat dari kenyataan tahun 2004 yang mendapat lonjakan suara yang berlipat-lipat itulah, para elit partai mulai tergoda dengan perolehan suara yang lebih besar lagi. Dalam berbagai kesempatan, para elit partai, menargetkan perolehan suara PKS dalam Pileg 2009 sebesar 20 persen. Jumlah yang cukup fantastis. Dan ternyata jumlah itu bisa dilampaui, bukan oleh PKS, tapi oleh Partai Demokrat, dengan 20,85 persen. (Pada Pemilu 2004 Partai Demokrat memulung suara 8,04 persen)
Tanda-tanda bahwa capaian suara PKS yang jauh dari harapan sudah nampak pada awal April lalu. Waktu itu, berbagai lembaga survey merilis hasil jajak pendapat yang mereka lakukan. Hasil Survey Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) misalnya, menempatkan Partai Demokrat yang terunggul dengan perolehan 20,2 persen suara, sedangkan PKS mendapatkan 9,7 persen suara. Ini termasuk prediksi yang tak jauh beda dari lembaga survey lain. Pertanyaannya adalah, mengapa ambisi PKS tidak terwujud dalam Pileg 2009? (hanya mendapat 7,88 persen). Ada beberapa sebab, baik internal maupun eksternal yang perlu dijadikan bahan introspeksi.
Kendala Krusial
Pertama, ada kritik bermunculan dari dalam, di antaranya terhadap para politikus yang 'berubah' setelah berkantor di Senayan, maupun di tingkat daerah. Para pengkritik adalah para murobbi, ustad, yang masih berakar kuat pada idiologi langit dan punya massa.
Kedua, kecenderungan PKS untuk mendukung "mereka yang diprediksi menang" --dalam pilpres, pilgub, maupun pilkada-- sering kali malah kontra-produktif. Kecenderungan itu akhirnya melonggarkan syarat untuk memilih pemimpin secara Islami. Ini membuat kekecewaan para kader dan banyak memilih mundur dari arena politik, dan tetap konsisten di jalur tarbiyah.
Ketiga, terlalu sibuk berpolitik, sehingga para kader waktunya habis untuk urusan yang satu ini. Umat nyaris tak terurus, liqo-liqo mulai kendor, aktivis dakwah kampus mulai diisi oleh komunitas yang getol mempelajari al-Qur’an dan Hadits, tapi mereka a politik.
Keempat, para kader di tingkat bumi, akar rumput, merasa hanya digunakan setiap kali menjelang Pileg, Pilbub, Pilgub dan Pilpres. Ibarat panjat pohon pinang, mereka hanya dipakai sebagai ancik-ancik (pijakan). Setelah itu, mereka tak diurus.
Selain faktor internal, ada pula pengaruh luar alias eksternal. Para kader PKS kurang menjalin komunikasi dan silaturahim dengan pimpinan partai atau ormas Islam yang lain. Kalau toh terjadi silaturahim, muatannya selalu politis. Padahal, hubungkan sesama umat sangat luas, dan politik adalah bagian kecil dari yang luas itu.
Mendengar dan Menghimpun
Lalu, bagaimana prospek partai dakwah ini di tahun 2014? PKS dilahirkan oleh para aktifis dakwah, dan mengklaim sebagai partai dakwah. Karena itu, orientasi aksinya mesti diarahkan untuk dakwah, tak sekedar memilih PKS. Tapi dakwah untuk menyebarkan Islam sebagai "Petunjuk Jalan".
PKS jangan berhenti pada slogan “Peduli, Bersih, dan Profesional" saja. Masih banyak hal kreatif yang bisa dilakukan oleh para kader partai. Banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat memerlukan advokasi langsung. Soal ekonomi, pendidikan murah berkualitas, kesehatan, dan pembelaannya pada umat yang masih harus terus dibuktikan. Kasus terorisme saja PKS tak banyak “berbunyi”. Di jamannya PKS masih PK, kehadiran kader-kader partai saat itu, cukup memberikan citra bahwa partai dakwah ini benar-benar peduli terhadap sesama. Mereka melakukan dakwah bil hal, tidak hanya bil lisan saja.
Para kader PKS mestinya tetap meluangkan waktunya untuk berdakwah, dengan bahasa yang sopan, tidak reaktif, tanpa harus membuat iklan populis seperti iklan Soeharto itu. PKS harus bisa mengelola komunikasi politik, mau mendengar pendapat orang lain, baik yang berseberangan maupun yang searah. Apa pun bentuk "serangan" yang mungkin ditujukan, hendaknya ditanggapi sebagaimana laiknya seorang pendakwah.
Sebagai partai dakwah yang berbasis kader, mestinya baik sikap maupun ucap tetap terjaga. Harus dibuktikan ketulusan dalam bersaudara sesama Muslim. Karena saudara Muslim itu juga pemilih potensial baginya. Oleh sebab itu, kader PKS mestinya tetap membuka mata dan telinga. Semua masukan itu dihimpun dan disaring, yang baik diambil dan yang jelek disortir. Apapun bentuk masukan itu, sebenarnya adalah rasa cinta mereka kepada partai ini. Untuk itu, jika ada kritikan pedas nan tajam dari saudara-saudara se-idiologi, tidak seharusnya dimasukkan bagian “hitam”. Kondisi sekarang, ada kesan di tingkat bawah, pengkritik adalah pembenci. Ini sama halnya menomorsatukan partai, menafikan umat.
Hal lain yang mesti dilakukan oleh para kader partai maupun institusi PKS, kurangnya menjalin komunikasi dengan baik kepada wartawan dan media-media Islam. Sejatinya, media-media Islam bisa dijadikan mitra, bukan malah dijauhi atau dilihat dengan sebelah mata, betapa pun kecilnya media tersebut. Beberapa media Islam punya kesan, PKS telah menjauhi dan tak membutuhkan mereka. Ini bisa berbahaya!
Terdongkraknya perolehan suara PKS pada Pileg 2004 tak bisa dilepaskan dari kinerja partai dan keteladanan para kader yang telah bekerja sejak 1999 (ketika masih PK). Begitu pula perolehan suara pada Pileg 2009 atau tahun 2014 mendatang. Performa partai 5-10 tahun ke depan, akan sangat ditentukan oleh akhlak kader mereka hari ini. Jika umat bisa merasakan akhlak yang indah itu, mereka akan tahu kepada partai apa aspirasi politiknya akan disalurkan! Wallahu a'lam.
*)Penulis adalah pemerhati Politik Umat Islam, dan wartawan senior
Kamis, 29 Oktober 2009
Hari Ini Tifatul Lepas Jabatan Presiden PKS
Ini merupakan tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa.
PK-Sejahtera Online: Hari ini (27/10) Tifatul Sembiring akan menyerahkan jabatannya sebagai presiden PKS kepada Luthfi Hasan Ishaq, Presiden PKS terpilih yang baru. Acara akan diselenggarakan pada siang ini pukul 11.00 WIB di Kantor DPP PKS.
Tifatul menyerahkan jabatannya sebagai presiden setelah dipilih oleh presiden SBY untuk menempati tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Tifatul mengatakan bahwa pengunduran diri sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh dua presiden PKS sebelumnya, yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Ini merupaka tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa sebagai pembantu presiden.
"Nur Mahmudi mundur saat terpilih sebagai Menteri Kehutanan era Gusdur, dan Hidayat juga mundur saat terpilih sebagai Ketua MPR periode lalu," tuturnya.
Beberapa kalangan menilai langkah yang dilakukan Tifatul Sembiring sebagai pemimpin partai sepatutnya diikuti oleh para pemimpin partai lain yang terpilih sebagai menteri.
Selain Tifatul, posisi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS juga akan diserahterimakan. Suharna Surapranata yang sebelumnya menempati posisi ini, akan digantikan oleh Untung Wahono. Untung Wahono yang sebelumnya menjabat Ketua bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Suharna dipilih sebagai Menteri Riset dan Teknologi.
Kemudian, Suswono, yang juga dipilih sebagi Menteri Pertanian akan melepas jabatannya di struktur partai sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DIY. Suswono akan digantikan oleh Agus Poernomo
SUMBER: http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=8119
Penulis : A-186
Kamis, 22 Oktober 2009, 10:49:33 WIB (Hits : 101 x)
Bupati Bekasi, Sa’duddin meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (21/10). Melalui desertasinya yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Kerja Tim dan Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Aparat Pejabat Eselon II di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi”, Sa`duddin dinyatakan lulus menjadi doktor dengan nilai sangat memuaskan.
“Alhamdulillah, akhirnya proses meraih gelar doktor telah berakhir dengan sidang terbuka ini. Meski begitu, meraih gelar doktor ini semoga tidak hanya bermanfaat bagi saya, namun juga bagi masyarakat Kab. Bekasi khusunya,” ujarnya saat ditemui seusai sidang terbuka Senat UNJ di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Negeri, Jakarta.
Menurut Sa`duddin, gelar doktor yang kini disandangnya semoga bisa menambah kualitas kepemimpinan untuk membuat Kabupaten Bekasi semakin maju. “Ini tidak saja buat saya, namun juga untuk kemajuan Kab. Bekasi melalui kepemimpinan yang semakin baik dan komunikasi antar pemimpin dan bawahannya semakin harmonis,” tuturnya.
Sidang Terbuka Senat UNJ tersebut diketuai Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd (Rektor UNJ), dengan Sekretaris, Prof. Dr. H. Djaali (Guru Besar Tetap UNJ, Ketua Program Pasca Sarjana UNJ). Anggota Prof. Dr. Imam Chourmain, M.Ed (Guru Besar tetap UNJ), Prof. Dr. Ir. Kazan Gunawan (Guru Besar tetap Universitas Esa Tunggal). Sementara Komisi Promotor merangkap sebagai Anggota Panitia Ujian Doktor adalah Prof. Dr. I Made Putrawan (Guru Besar UNJ) dan Prof. Dr. Soedijarto, M.A. (Guru Besar Tetap UNJ).
Sebagai bentuk dukungan untuk pemimpinannya, hampir seluruh SKPD di Kab. Bekasi menghadiri ujian untuk meraih gelar doktor tersebut. “Dengan diraihnya gelar doktor ini, kami semakin termotivasi untuk mengikuti jejaknya,” ucap Camat Cikarang Barat, A. Karim yang turut hadir dalam acara tersebut.
Sebelum mendapat gelar doktor, Sa’duddin menempuh pendidikan D-3 IAIN Sunan Gunung Jati Serang Banten (lulus Tahun 1986), S-1 IAIN Sunan Gunung Jati Serang Banten (lulus Tahun 1991) dan S-2 STIE IPWI Jakarta (lulus Tahun 1999).
Sementara karier di bidang politik dimulai sebagai Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Bekasi 1999-2004, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2004-2006, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dan terpilih sebagai Bupati Bekasi melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung untuk Periode 2007-2012.
[Pikiran Rakyat Online :: http://www.pikiran-rakya]
Jumat, 23 Oktober 2009
Tifatul Jadi Menkominfo, PKS Cari Presiden
Jakarta - PKS kini mencari presiden. Partai kader ini akan segera mengumumkan nama pengganti Tifatul Sembiring yang telah menduduki posisi baru sebagai Menkominfo.
"Pengganti Tifatul akan segera diumumkan," kata Juru Bicara PKS Mabruri melalui telepon, Jumat (23/10/2009).
Mabruri menjelaskan, dalam tradisi PKS setiap kader yang menjadi pejabat publik, maka otomatis menanggalkan jabatan struktural partai.
"Mudah-mudahan tradisi tidak rangkap jabatan ini bisa membuat kerja melayani publik menjadi lebih optimal. Insya Allah pekan-pekan ini sudah ada Pjs Presiden PKS," tambahnya.
Sumber: DetikCom
"Pengganti Tifatul akan segera diumumkan," kata Juru Bicara PKS Mabruri melalui telepon, Jumat (23/10/2009).
Mabruri menjelaskan, dalam tradisi PKS setiap kader yang menjadi pejabat publik, maka otomatis menanggalkan jabatan struktural partai.
"Mudah-mudahan tradisi tidak rangkap jabatan ini bisa membuat kerja melayani publik menjadi lebih optimal. Insya Allah pekan-pekan ini sudah ada Pjs Presiden PKS," tambahnya.
Sumber: DetikCom
Label:
berita nasional,
kiprah PKS
Jadi Menteri, Kader Lengser
Tifatul Sembiring
R Ferdian Andi R
(inilah.com /Agus Priatna)INILAH.COM, Jakarta - Kabinet baru, 19 di antaranya dari partai politik. Kekhawatiran konflik kepentingan muncul. PKS pun siap mengganti kadernya yang menduduki jabatan publik. Siapa menyusul?
Sistem kepartaian di PKS sepertinya patut menjadi pilot project bagi partai politik lainnya. Karena dalam waktu dekat, PKS akan menggantikan posisi Presiden PKS yang kini dijabat Tifatul Sembiring. Tifatul diganti karena baru saja diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Menurut Ketua DPP PKS Agus Purnomo, hakikatnya tidak ada aturan tertulis yang diatur dalam AD/ART PKS terkait rangkap jabatan kader yang menjadi pejabat publik. Namun, hal tersebut hanyalah konvensi politik di internal PKS.
“Itu tidak diatur dalam AD/ART, tetapi sudah menjadi konvensi politik internal PKS,” jelasnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (23/10). Tujuan konvensi internal PKS, lanjut Agus, diambil sebagai upaya efektivitas kerja yang bersangkutan di jabatan publik. “Selain itu agar institusi partai tidak dinomorduakan karena sumber rekrutmen elit politik di Indonesia,” cetusnya.
Khusus keberadaan Tifatul yang kini didaulat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mundur dari posisi sebagai Presiden PKS, menurut Agus, hal itu juga masuk dalam kontrak politik PKS dengan SBY. “Ini merupakan komitmen perjanjian politik untuk memperkuat sistem presidensiil,” jelas anggota Komisi II DPR ini.
Tradisi mengganti pimpinan partai karena menduduki jabatan publik telah berlangsung sejak lama. Hal ini juga berlaku saat Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua MPR di 2004 lalu yang kemudian digantikan Tifatul Sembiring.
Selain Tifatul, kader PKS yang menduduki pos penting di partai dan sekaligus rangkap jabatan yaitu Sekjen DPP PKS Anis Matta yang kini menjabat Wakil Ketua DPR.
Sebagaimana diketahui terdapat beberapa petinggi partai politik yang kini menjadi pembantu presiden yaitu Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang kini menjadi Menakertrans, Wasekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini menjadi Meneg PDT, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi Menteri Agama, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjadi Menegpora, dan beberapa nama lainnya.
Namun sepertinya langkah PKS tak bakal diiukti oleh patai politik lainnya yang memiliki kader duduk di KIB II. Seperti pernyataan Ketua DPP PKB Ida Fauziyah yang menegaskan tidak akan mengganti Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Menurut dia, Cak Imin bakal mampu mengemban tugas sebagai Menakertrans meski menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB. “Selama ini Cak Imin sudah membuktikan sebagai Wakil Ketua DPR, dan nyatanya mampu menangani dengan baik pekerjaan di partai,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy. Menurut dia, posisi Suryadharma Ali akan tetap dipertahankan hingga Muktamar PPP pada 2012 mendatang.
Sikap ini diambil karena tidak ada permintaan dari Presiden SBY terkait rangkap jabatan. “Sepanjang tidak ada permintaan dari presiden terkait rangkap jabatan, kami akan mempertahankan Pak Surya,” ujarnya, ketika dihubungi terpisah.
Soal rangkap jabatan partai politik, hakikatnya PKB pernah melakukannya dengan mencopot Lukman Edy dari posisi Sekjen DPP PKB saat menjabat sebagai Menteri PDT yang digantikan Yenni Wahid. Meski, di kemudian hari, pencopotan posisi Sekjen DPP PKB dipersoalkan di pengadilan dan dimenangkan Yenni Wahid.
Kini, isu rangkap jabatan akan berdimensi politis yang beragam. Mulai soal efektivitas KIB II hingga persoalan di internal partai. Jadi, siapa mau susul PKS? [mdr]
sumber;inilah.com
Label:
berita nasional,
kiprah PKS
Kamis, 22 Oktober 2009
Resmi Jabat Menkominfo, Tifatul Ngaku Masih Grogi
Suasana Sertijab Menkominfo (rou/inet)
Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tifatul Sembiring, resmi menjabat setelah dilantik dan menjalankan serah terima jabatan. Namun, ia mengaku masih grogi.
Demikian pengakuan Tifatul seusai serah terima jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Depkominfo, Jakarta, Kamis (22/10/2009) petang. "Saya akan pelajari dulu, terus terang saya masih grogi," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan soal pemanfaatan Open Source.
Ia pun terlihat grogi menjawab soal restrukturisasi pejabat di Depkominfo. Beberapa pos Direktur Jenderal di Depkominfo saat ini memang masih kosong, terutama adalah Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang masih dijabat oleh Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar selaku Pelaksana Tugas.
Di sisi lain Tifatul kembali mengungkapkan visinya untuk melanjutkan pembangunan di bidang ICT. Dalam 100 hari kerja, ujarnya, SBY memberikan beban target berupa program 100 desa 100 komputer. "Namun dalam lima tahun targetnya 10.000 desa, 10.000 komputer," ia menambahkan.
Sertijab Menkominfo dihadiri oleh lebih dari 200 praktisi industri dan stakeholder ICT di Indonesia. Ini termasuk bos-bos operator telekomunikasi seluler dan beberapa penyelenggara jasa internet.
( wsh / wsh )
sumber:http://www.detikinet.com/read/2009/10/22/172458/1226663/398/resmi-jabat-menkominfo-tifatul-ngaku-masih-grogi
Label:
berita nasional,
kiprah PKS
Selasa, 20 Oktober 2009
Program 100 Hari Pertama Tifatul Sembiring
Presiden PKS, Tifatul Sembiring, yang menjadi calon kuat Menkominfo mendatang memprogramkan dalam 100 hari pertama kerjanya kelak, akan mewujudkan 100 desa komputer.
"Kalau saya diamanahi jabatan Menkominfo, 100 hari pertama sesuai target yang ditetapkan Presiden akan mewujudkan 100 desa komputer," kata Tifatul, setelah Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, program itu merupakan bagian dari desain utama programnya yakni 10.000 desa komputer sampai dengan 2014. Tifatul bertekad sistem komputerisasi bisa masuk ke seluruh sendi masyarakat mulai lembaga pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan.
"Bagaimana kita upayakan agar komputer bisa masuk ke lembaga pendidikan supaya mampu meningkatkan SDM kita," katanya.
Selain itu, komputer harus mendukung sektor bisnis agar semakin berdaya saing tinggi. Sistem pemerintahan yang terkomputerisasi, menurut Tifatul, sangat penting untuk meminimalisasi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
"E-government harus kita upayakan untuk meminimalisir KKN," katanya. Ke depan, Tifatul mengharapkan seluruh pegawai hingga ke tingkat pemerintahan terbawah bekerja dengan sistem on-line sehingga tidak perlu menerima uang tunai secara langsung dari masyarakat.
Ia berpendapat, pegawai cukup menerima resi dalam bentuk kertas sehingga praktik "sogok-menyogok" dapat diminimalkan melalui sistem on-line. Soal komunikasi dan informatika, Tifatul mengaku tidak asing lagi dengan dunia tersebut.
"Saya delapan tahun menangani persoalan itu jadi Insya Allah tidak asing lagi," katanya.
Ia tercatat pernah bekerja di bagian sistem informatika selama delapan tahun di PLN. Tifatul menyelesaikan jenjang S1 di bidang komunikasi dan informatika. Kader PKS itu kemudian melanjutkan kuliah S2-nya di Islamabad untuk konsentrasi studi politik internasional. (mnh/antara)
foto: republika
SUMBER: Eramuslim.com
Minggu, 18 Oktober 2009
Aktifitas Relawan di Sumbar
Tauladan Pak Anton
by abuhasan
Detik demi detik hari-hari ini begitu mendebarkan bagi 'para calon menteri' yang akan ditelpon SBY.
Begitu kira-kira headline media masa mulai dari kemarin terkait akan dilantiknya SBY-Boediono untuk menjadi Presiden-Wakil Presiden RI 2009-2014 yang otomatis akan dibentuk juga menteri jajaran kabinet. Bahkan Sabtu (17/10) dinihari tadi, detik.com melansir judul "Tunggu Telepon SBY, Elit PKS Siaga" untuk menggambarkan 'suasana mendebarkan' terkait itu.
Namun bukan headline itu yang menarik dan menyedot pikiran serta hati ini untuk menorehkan catatan kecil kali ini. Di situs yang sama (detik.com) ada postingan yang membuat jari-jari ini serasa lumer setelah beberapa hari membeku. Tulisan itu bertitel "Jika Diminta Jadi Menteri, Anton Minta Izin Partai Dulu". Sebelum membaca isi tulisan, saya sudah memastikan kalau nama Anton dalam judul ini adalah Anton Apriyantono menteri pertanian dari PKS. Maka sayapun langsung membaca isi utuhnya seperti dibawah ini:
Jakarta - Menteri Pertanian Anton Apriantono disebut-sebut akan dipertahankan SBY di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Anton akan direkrut kembali atas nama kalangan profesional karena PKS tidak mengusulkan namanya.
Jika isu Anton akan dijadikan menteri kembali oleh SBY, Anton pun akan meminta izin dulu ke partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Yang sudah jelas, saya tidak diajukan oleh partai saya," jawab Anton ketika ditanya tentang apakah dirinya ditawari jabatan menteri di KIB II.
Hal itu disampaikan Anton usai Perpisahan KIB I di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2009).
Anton pun mengaku belum dihubungi oleh SBY. Jika SBY meminta langsung dan tidak melalui partai? "Tidak bisa. Karena saya kan awalnya dari partai. Ya tetap harus dari partai," timpal doktor kimia pangan Universitas Reading, Inggris ini. [detik.com]
Subhanallah! Saya membatin atas kekaguman saya pada Akh Anton Apriyantono. Segudang prestasi selama lima tahun jadi mentan yang diakui semua kalangan tidak membuatnya merasa 'bisa sendiri tanpa jama'ah'. Kekaguman ini bertambah disaat banyak dari kita (kader atau bekas kader?) mulai 'meremehkan' arti jama'ah, arti syuro, arti qiyadah. Tapi Anton? Sungguh statemen-nya menegaskan bahwa jama'ah adalah pilar asasi dalam da'wah ini. Kita adalah jundi yang siap diterjunkan di posisi mana saja sesuai kebijakan jama'ah. Kita bukan tipe diserser yang merasa diri lebih hebat dari keputusan syuro jama'ah. Sungguh, kita ingin seperti Pak Anton Apriyantono, juga kita ingin seperti Kholid bin Walid yang tatkala 'dipecat' kholifah Umar bin Khothob dari jabatan Panglima turun 'cuma' jadi prajurit biasa, tak ada yang berubah pada 'kontribusi'nya bagi da'wah dan jama'ah.
"Allahumma innaka ta'lamu anna hadzihil qulub,
qodijtama'at ala mahabbatik
waltaqot ala tho'atik
wa tawahadat ala da'watik
wa ta'ahadat ala nushroti syari'atik
fawatsiqillahumma robithotaha......."
Ya Allah,
Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta padaMu,
telah berjumpa dalam taat padaMu,
telah bersatu dalam dakwah padaMu,
telah berpadu dalam membela syari’atMu.
Kukuhkanlah, ya Allah, ikatannya.
Kekalkanlah cintanya. Tunjukilah jalan-jalannya.
Penuhilah hati-hati ini dengan nur cahayaMu yang tiada pernah pudar.
Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepadaMu dan
keindahan bertawakkal kepadaMu.
Nyalakanlah hati kami dengan berma’rifat padaMu.
Matikanlah kami dalam syahid di jalanMu.
Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
---
sumber: pkspiyungan.blogspot.com
Kamis, 20 Agustus 2009
Wakil Rakyat Terpilih Masa jabatan 2009-2014 DPRD Kabupaten Bekasi Resmi di lantik
Oleh M. Joko YP
Bekasi, Bekasinews.com.- Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi remi dilantik untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Kabupaten Bekasi, hasil pemilu legislatif lalu untuk masa jabatan lima tahun (2009-2014).
Anggota Dewan yang terpilih berasal dari Partai Demokrat 9 kursi, Partai Golkar 7 kursi, Partai PKS 8 kursi, PDIP 7 kursi, PPP 4 kursi, PAN 4 kursi, PKB 3 kursi, PBB 2 kursi, HANURA 2 kursi dan Partai Gerindra 1 kursi.
Acara pelantikan berlangsung rabu, 5 agustus 2009, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam acara tersebut di hadiri Utusan Gubernur Jawa Barat yang berasal dari bakorwil Purwakarta, Bupati Bekasi, Drs. Sa’ddudin MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ketua KPUD Kabupaten Bekasi , Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi BPD se-Kabupaten Bekasi dan para tamu undangan. Sumpah jabatan dibacakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, pada acara pelantikan tersebut.
Meski Pelantikan dibayangi akan adanya unjuk rasa namun berkat kesigapan aparat Kepolisian Resort Kabupaten Bekasi akhirnya acara pelantikan berjalan aman hingga akhir acara. Dalam kata sambutannya Bupati Bekasi, Drs Sa’ddudin, MM. mengatakan ,“dengan dilantiknya para anggota Dewan terpilih dapat menjalankan tugas wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab serta mengemban amanah rakyat, selain itu wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya sebagai wakil rakyat hingga tercipta Kabupaten Bekasi lebih maju lagi." ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua DPRD Kab. Bekasi , Syamsul Falah menuturkan , “ saya mengapresiasikan yang tinggi kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, yang telah menjalankan Pemilu sebagai pesta Demokrasi dengan aman tertib hingga terpilih wakil rakyat, semoga para wakil rakyat yang telah di pilih masyarakat dapat menjalankan aspirasi masyarakat yang memilihnya”ungkapnya. (M. Joko YP )
sumber:Bekasinews.com
Label:
berita,
Jelang Pemilu 2009,
serba-serbi
Sambut Ramadhan 1430 H, PKS Ambon Pawai
Kita ingin tularkan kegembiraan menyambut bulan suci Ramadhan kepada warga kota Ambon. Sudah saatnya keistimewaan ramadhan dioptimalkan. Jangan disia-siakan
PK-Sejahtera Online: [pks-maluku]. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aksi pawai menyambut bulan suci Ramadhan digelar oleh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ambon pada Ahad 16 Agustus 2009 lalu.
Ratusan kader yang berasal dari kota Ambon ini berkumpul di lapangan Merdeka Ambon, berseragam PKS dan membawa sejumlah spanduk dan pamflet.
Dalam sambutannya, Abdul Gani Lestaluhu, ketua DPD PKS Kota Ambon menyampaikan, kedatangan bulan suci ramadhan haruslah disambut dengan gembira. "Kita ingin tularkan kegembiraan menyambut bulan suci Ramadhan kepada warga kota Ambon. Sudah saatnya keistimewaan ramadhan dioptimalkan. Jangan disia-siakan," ujar Lestaluhu.
Selain kader PKS, turut hadir ketua dan pengurus DPC PKS Kecamatan Sirimau, kecamatan nusaniwe dan kecamatan Baguala. Turut hadir pengurus DPRa di kota Ambon.
Pawai sambut Ramadhan ini dimulai dari Lapangan Merdeka Ambon, dengan menyusuri Jalan AY Patty, Jalan AM Sangaji, Tugu Trikora, Talake, Waihaong dan berhenti di pelataran Masjid Al Fatah Ambon.
Warga kota Ambon cukup antusias, ketika peserta pawai melewati jalan-jalan protokol yang dipenuhi kerumunan warga.
Pengirim: MHN Update: 19/08/2009 Oleh: MHN
PK-Sejahtera Online: [pks-maluku]. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aksi pawai menyambut bulan suci Ramadhan digelar oleh kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Ambon pada Ahad 16 Agustus 2009 lalu.
Ratusan kader yang berasal dari kota Ambon ini berkumpul di lapangan Merdeka Ambon, berseragam PKS dan membawa sejumlah spanduk dan pamflet.
Dalam sambutannya, Abdul Gani Lestaluhu, ketua DPD PKS Kota Ambon menyampaikan, kedatangan bulan suci ramadhan haruslah disambut dengan gembira. "Kita ingin tularkan kegembiraan menyambut bulan suci Ramadhan kepada warga kota Ambon. Sudah saatnya keistimewaan ramadhan dioptimalkan. Jangan disia-siakan," ujar Lestaluhu.
Selain kader PKS, turut hadir ketua dan pengurus DPC PKS Kecamatan Sirimau, kecamatan nusaniwe dan kecamatan Baguala. Turut hadir pengurus DPRa di kota Ambon.
Pawai sambut Ramadhan ini dimulai dari Lapangan Merdeka Ambon, dengan menyusuri Jalan AY Patty, Jalan AM Sangaji, Tugu Trikora, Talake, Waihaong dan berhenti di pelataran Masjid Al Fatah Ambon.
Warga kota Ambon cukup antusias, ketika peserta pawai melewati jalan-jalan protokol yang dipenuhi kerumunan warga.
Pengirim: MHN Update: 19/08/2009 Oleh: MHN
Sabtu, 15 Agustus 2009
Wih! PKS Gerak Jalan Bogor-Jakarta
Raden Trimutia Hatta
INILAH.COM, Jakarta - Gerak jalan memang biasa dilakukan dalam acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Namun, dalam rangka memperingati HUT RI ke 64 ini, PKS melakukan gerak jalan yang tidak biasanya. Sekitar 5 ribu kader PKS melakukan gerak jalan dari Bogor ke Jakarta. Ckckck!
"PKS akan memeriahkan 17-an dengan gerak jalan dari Bogor ke Jakarta," ujar Ketua Korsad DPP PKS, Rahmatullah dalam keterangan pers yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (15/8).
Menurutnya, acara gerak jalan yang akann menempuh jarak sekitar 40 KM itu bukan hanya diikuti oleh para kader dan simpatisan PKS saja. Tapi para elit PKS juga ikut meramaikan acara tersebut.
"Presiden PKS, Pak Tifatul Sembiring dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail nanti akan ikut gerak jalan juga. Jika ada yang ingin ikut, hubungi saja DPD PKS Jabodetabek," ungkapnya
Rahmat menjelaskan, rute yang akan ditempuh acara gerak jalan yang digelar Sabtu pagi ini, akan dimulai dari Jalan Raya Bogor, Cibinong, Depok, Pasar Rebo dan berakhir di Kantor DPP PKS baru di Jalan TB Simatupang, Jakarta. [mut]
INILAH.COM, Jakarta - Gerak jalan memang biasa dilakukan dalam acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Namun, dalam rangka memperingati HUT RI ke 64 ini, PKS melakukan gerak jalan yang tidak biasanya. Sekitar 5 ribu kader PKS melakukan gerak jalan dari Bogor ke Jakarta. Ckckck!
"PKS akan memeriahkan 17-an dengan gerak jalan dari Bogor ke Jakarta," ujar Ketua Korsad DPP PKS, Rahmatullah dalam keterangan pers yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (15/8).
Menurutnya, acara gerak jalan yang akann menempuh jarak sekitar 40 KM itu bukan hanya diikuti oleh para kader dan simpatisan PKS saja. Tapi para elit PKS juga ikut meramaikan acara tersebut.
"Presiden PKS, Pak Tifatul Sembiring dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail nanti akan ikut gerak jalan juga. Jika ada yang ingin ikut, hubungi saja DPD PKS Jabodetabek," ungkapnya
Rahmat menjelaskan, rute yang akan ditempuh acara gerak jalan yang digelar Sabtu pagi ini, akan dimulai dari Jalan Raya Bogor, Cibinong, Depok, Pasar Rebo dan berakhir di Kantor DPP PKS baru di Jalan TB Simatupang, Jakarta. [mut]
Warsito, Profesor PKS yang Sukses
Ada lima tokoh yang memenangkan penghargaaan Achmad Bakrie Awards tahun ini. Di antaranya adalah Warsito PhD, yang meraih penghargaan kategori teknologi. Inikah isyarat bahwa ia akan terpilih menjadi Menristek dalam kabinet SBY mendatang? Warsito tak mau bicara soal itu. Dunianya adalah dunia ilmu. Tenang tapi menghanyutkan.
Empat pemenang lainnya adalah Pantur Silaban peraih untuk bidang sains, Danarto kategori kesusasteraan, Ag Soemantro Hardjojuwono untuk bidang kedokteran, dan terakhir Sajogyo pemenang di bidang pemikiran sosial.
Di dunia akademisi internasional, Warsito dikenal sebagai pionir dalam teknologi tomografi, yaitu teknologi untuk memindai berbagai macam obyek dari tubuh manusia, proses kimia, industri perminyakan, reaktor nuklir hingga perut bumi. Penemuannya yang paling spektakuler adalah tomografi volumetrik 4D yang dipatenkan di Amerika dan lembaga paten internasional PTO/WO tahun 2006. Teknologi ini diperkirakan akan mengubah drastis perkembangan riset dan teknologi di berbagai bidang dari energi, proses kimia, kedokteran, hingga nano-teknologi.
Warsito sudah membangun sebuah institusi riset swasta pertama di Indonesia untuk mengembangkan teknologi tomografi volumetrik untuk berbagai aplikasi. Meskipun masih berskala kecil, institusi yang dibangunnya mempunyai reputasi tinggi di dunia dan telah mampu menjalin kerja sama riset dengan lembga riset dan universitas kelas dunia seperti Ohio State University (AS), National Natural Science Laboratory of Japan (RIKEN, Japan), Nanyang Technology University (Singapore), dan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia).
Produk dari institusinya telah dipakai di berbagai institusi dunia, termasuk Ohio State University (AS), Cambrige University (UK), B&W Company (AS), dan Morgantown National Laboratory (Dept of Energy, WA, AS). Institusi yang dibangunnya juga telah menjadi standar bagi teknologi tomografi volumetrik dan yang dikembangkan di seluruh dunia dan dipublikasikan di dua jurnal internasional terkemuka, yaitu Measurement Science and Technology (UK) dan IEE Sensors Journal (AS).
Lembaga penelitian yang juga memberikan beasiswa dan bimbingan penelitian bagi mahasiswa Indonesia dari seluruh tanah air. Ini sebagai bantuan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan pembinaan riset kelas dunia bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset dunia yang terikat dalam kerjasama penelitian.
Di bidang keorganisasian, Warsito adalah salah satu pendiri dan ketua umum Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI). Selama menjabat sebagai ketua umum MITI sejak tahun 2005, Warsito telah membangun jaringan MITI di seluruh Indonesia dan luar negeri terutama MITI-Mahasiswa di 50 kampus di 26 Propinsi di seluruh Indonesia.
Program utama yang dilancarkan MITI adalah meningkatkan kualitas akademis dan kemampuan riset mahasiswa Indonesia, serta membantu pengembangan SDM mahasiswa Indonesia melalui program pengiriman mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Tahun 2007 MITI bekerja sama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Riyadh berhasil mengirim mahasiswa untuk program belajar S2 dan S3 sebanyak 51 orang atas beasiswa dari pemerintah Saudi Arabia.
Saat ini MITI juga sedang membangun kelompok-kelompok belajar dan riset bagi pelajar dan mahasiswa di seluruh pelosok tanah air untuk membudayakan riset ilmiah dan mendorong segera terwujudnya universitas riset di universitas-universitas seluruh Indonesia.
Dr Warsito lahir di Solo, 1967, adalah seorang penemu alat pemindai tubuh (tomografi) yang lebih murah dan akurat yang dinamakan ECVT (electrical capacitance volume tomography). Warsito meraih gelar doktor dari Universitas Shizuoka Jepang tahun 1997. Dia memulai riset tomografi ini sejak tahun 1991, ketika masih menjadi mahasiswa S1. Saat itu ia masih mengembangkan tomografi ultrasound yang bertujuan untuk mendeteksi kepekatan gas dan partikel di dalam reaktor berfasa banyak.
Selain melakukan penelitian, Warsito juga mengajar di Sekolah MIPA dan Fisika, Universitas Indonesia, mengarahkan murid-murid postdoctoral dari Universitas Negeri Ohio, Universitas Negeri Washington dan Universitas Shizuoka. Warsitor adalah salah satu dari '50 Tokoh' Revolusi Kaum Muda versi majalah Gatra, (Edisi Khusus 2003), '10 Tokoh yang Mengubah Indonesia' versi majalah Tempo (Edisi Khusus Akhir Tahun 2006), dan juga terpilih menjadi salah satu dari '100 Tokoh Kebangkitan Indonesia' versi majalah Gatra (Mei, 2008).
Selain di MITI, Warsito juga aktif sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi Kebijakan Publik yang salah satunya bertanggung jawab langsung dalam merancang dan menyusun flatform pembangungan PKS Bidang Perekonomian.
Warsito menghabiskan waktu bertahun-tahun demi menggeluti ilmunya. Dengan temuan teknologinya, Warsito juga disebut-sebut banyak kalangan sangat layak mendapat Hadiah Nobel.
Anggoro Wijoyo
SUMBER:INILAH.COM
Label:
kiprah PKS,
Kiprah tokoh,
serba-serbi
DENAH LOKASI
Assalamu’alaikum
HADIRILAH ! ! !
TARHIB RAMADHAN DAN HUT RI KE – 64
* Jalan sehat bersama Bupati Kab. Bekasi
* Tabligh Akbar bersama Ustadz Syahrul Syah
Waktu :
Ahad 16 Agustus 2009
Pk. 06.00 – 11.00 WIB
Tempat :
Lapangan Pacific, Pilar – Cikarang Utara Kab. Bekasi
Dekat jalan layang
Di selenggarakan oleh :
DPD PKS Kab. Bekasi
Didukung :
- TELKOMSEL
- Radio GEMA ANNISA 102.8 FM
- Yayasan AL – KAHFI
- Mitra GRAFIKA
- Radio MITRA 107.7 FM
- Toko Buku Qisth Adil
Dimeriahkan :
* Marawis
* Qasidah
* Team Nasyid Nuansa
* Team Nasyid Keadilan
Mohon bantuannya untuk dapat mensosialisasikan ke yang lain dan Ajak tetangga, sahabat, keluarga dll untuk memeriahkan acara tersebut.
insyaAllah ada Doorprizenya
Wassalam
Minggu, 09 Agustus 2009
Taklukkan Gunung Merapi, Tifatul Kram Kaki 6 Kali
"Setelah ini saya akan coba mendaki Gunung Rinjani,"
Jakarta - Ketinggian Gunung Merapi, Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang mencapai 2891 meter di atas permukaan laut (mdpl) rupanya tidak membuat hati Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring ciut. Tifatul berhasil menaklukkan gunung yang masih dianggap sebagai gunung berapi aktif dan paling berbahaya di Indonesia ini.
"Beberapa hari lalu saya baru mendaki Gunung Merapi dan berhasil hingga ke puncaknya," ujar Tifatul saat berbincang dengan wartawan di ruangannya di kantor Dewan Pertimbangan Tingkat Pusat (DPTP), Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (3/8/2009).
Mendaki gunung memang bukan hal baru bagi pria kelahiran Bukit Tinggi, 28 September 1961 ini. Meski baru pertama kali mendaki Gunung Merapi, sebelumnya Tifatul mengaku sudah tiga kali mendaki di Gunung Gede, Sukabumi, Jawa Barat.
"Gunung Merapi ini lebih terjal dan medannya lebih sulit untuk dilewati dibandingkan dengan Gunung Gede," kata Insinyur lulusan STI&K Jakarta ini.
Saat mendaki Sabtu 1 Agustus 2009 lalu, Tifatul sempat mengalami kram kaki enam kali sehingga dirinya terjatuh dan harus sering beristirahat.
"Pada saat mau turun, kaki saya kram dan tidak bisa bergerak. Akhirnya saya diurut baru baru bisa jalan lagi," cerita Tifatul.
Tifatul beserta rombongan sebanyak sepuluh orang termasuk Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mendaki selama kurang lebih 5 jam hingga menuju puncak. Pendakian ini merupakan pelatihan mental dan fisik bagi pria yang pernah menjadi Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I Sumatera itu.
"Ini bagus buat melatih mental, kalau ngga keras kepala nggak akan sampai-sampai ke atas puncak. Tapi memang sangat mengasyikkan dapat berinteraksi dengan alam," kata suami Sri Rahayu ini.
Presiden ke-tiga PKS ini memberikan sedikit tips bagi para pendaki gunung pemula yang akan akan melakukan pendakian. Diantara tipsnya tersebut adalah, membawa komando yang ahli, pastikan fisik sehat dan persiapkan peralatan pendukung yang lengkap.
"Setelah ini saya akan coba mendaki Gunung Rinjani," katanya. (mpr/ken)
Sumber: DetikCom
Jakarta - Ketinggian Gunung Merapi, Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang mencapai 2891 meter di atas permukaan laut (mdpl) rupanya tidak membuat hati Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring ciut. Tifatul berhasil menaklukkan gunung yang masih dianggap sebagai gunung berapi aktif dan paling berbahaya di Indonesia ini.
"Beberapa hari lalu saya baru mendaki Gunung Merapi dan berhasil hingga ke puncaknya," ujar Tifatul saat berbincang dengan wartawan di ruangannya di kantor Dewan Pertimbangan Tingkat Pusat (DPTP), Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (3/8/2009).
Mendaki gunung memang bukan hal baru bagi pria kelahiran Bukit Tinggi, 28 September 1961 ini. Meski baru pertama kali mendaki Gunung Merapi, sebelumnya Tifatul mengaku sudah tiga kali mendaki di Gunung Gede, Sukabumi, Jawa Barat.
"Gunung Merapi ini lebih terjal dan medannya lebih sulit untuk dilewati dibandingkan dengan Gunung Gede," kata Insinyur lulusan STI&K Jakarta ini.
Saat mendaki Sabtu 1 Agustus 2009 lalu, Tifatul sempat mengalami kram kaki enam kali sehingga dirinya terjatuh dan harus sering beristirahat.
"Pada saat mau turun, kaki saya kram dan tidak bisa bergerak. Akhirnya saya diurut baru baru bisa jalan lagi," cerita Tifatul.
Tifatul beserta rombongan sebanyak sepuluh orang termasuk Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mendaki selama kurang lebih 5 jam hingga menuju puncak. Pendakian ini merupakan pelatihan mental dan fisik bagi pria yang pernah menjadi Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I Sumatera itu.
"Ini bagus buat melatih mental, kalau ngga keras kepala nggak akan sampai-sampai ke atas puncak. Tapi memang sangat mengasyikkan dapat berinteraksi dengan alam," kata suami Sri Rahayu ini.
Presiden ke-tiga PKS ini memberikan sedikit tips bagi para pendaki gunung pemula yang akan akan melakukan pendakian. Diantara tipsnya tersebut adalah, membawa komando yang ahli, pastikan fisik sehat dan persiapkan peralatan pendukung yang lengkap.
"Setelah ini saya akan coba mendaki Gunung Rinjani," katanya. (mpr/ken)
Sumber: DetikCom
Alamat Baru PKS
Terhitung 3 Agustus 2009, DPP PKS Resmi menempati kantor barunya.
PK-Sejahtera Online: Alamat Baru DPP PKS
MD Building
Jl. TB. Simatupang No. 82
Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520
Telp. 021-78842116
Faks. 021-78846456
Segala urusan terkait dengan masalah administrasi dan lain-lain dapat dilakukan langsung ke alamat tersebut diatas.
Mohon Doa dan Dukungannya
Terimakasih
Sabtu, 18 Juli 2009
Terkait Bom di Kuningan
Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring, menyampaikan pernyataan terkait peledakan Bom di kawasan Kuningan, Jakarta pada Jumat (17/7) pagi.
PK-Sejahtera Online: Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring, menyampaikan pernyataan terkait peledakan Bom di kawasan Kuningan, Jakarta pada Jumat (17/7) pagi.
1. PKS mengutuk keras atas pelaku pemboman di Hotel JW Marriot dan Rizt Carlton
Kuningan Jakarta.
2. PKS menyampaikan rasa duka dan belangsungkawa kepada keluarga korban meninggal
dan yang terluka.
3. Cara2 kekerasan spt ini tidak akan membawa perubahan positif bagi bangsa, hanya
akan menimbulkan ketakutan masyarakat dan hengkangnya para investor. Perubahan
hanya ke arah negatif, baik dibidang ekonomi, sosial dan keamanan.
4. PKS meminta pemerintah khususnya pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa
pelaku dan dalang peledakan bom ini dan menghukum dengan tegas.
5. PKS menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kejadian
ini, kalau perlu dihidupkan kembali siskamling dan penjagaan keamanan
dilingkungan masing2.
6. Kepada semua pihak dihimbau untuk tidak tergesa-gesa menuduh seseorang atau
kelompok tertentu, sebelum ada investigasi yg mendalam thd kasus ini.
7. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yg berjalan relatif aman dan
damai, sebaiknya tidak dinodai dengan kesan2 negatif dimata dunia internasional,
akibat ledakan bom ini.
Pengirim: MHN Update: 17/07/2009 Oleh: MHN
sumber:pksejahtera.org
PK-Sejahtera Online: Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring, menyampaikan pernyataan terkait peledakan Bom di kawasan Kuningan, Jakarta pada Jumat (17/7) pagi.
1. PKS mengutuk keras atas pelaku pemboman di Hotel JW Marriot dan Rizt Carlton
Kuningan Jakarta.
2. PKS menyampaikan rasa duka dan belangsungkawa kepada keluarga korban meninggal
dan yang terluka.
3. Cara2 kekerasan spt ini tidak akan membawa perubahan positif bagi bangsa, hanya
akan menimbulkan ketakutan masyarakat dan hengkangnya para investor. Perubahan
hanya ke arah negatif, baik dibidang ekonomi, sosial dan keamanan.
4. PKS meminta pemerintah khususnya pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa
pelaku dan dalang peledakan bom ini dan menghukum dengan tegas.
5. PKS menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kejadian
ini, kalau perlu dihidupkan kembali siskamling dan penjagaan keamanan
dilingkungan masing2.
6. Kepada semua pihak dihimbau untuk tidak tergesa-gesa menuduh seseorang atau
kelompok tertentu, sebelum ada investigasi yg mendalam thd kasus ini.
7. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yg berjalan relatif aman dan
damai, sebaiknya tidak dinodai dengan kesan2 negatif dimata dunia internasional,
akibat ledakan bom ini.
Pengirim: MHN Update: 17/07/2009 Oleh: MHN
sumber:pksejahtera.org
PKS Kutuk Pemboman Marriott & Ritz Carlton
"PKS meminta pemerintah khususnya pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa pelaku dan dalang peledakan bom ini dan menghukum dengan tegas," ujar Tifatul.
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk keras aksi pemboman di dua hotel berbintan, JW Marriott dan Ritz Carlton. Menurut PKS, cara kekerasan tidak akan membawa perubahan positif di Indonesia.
"PKS mengutuk keras atas pelaku pemboman. Cara-cara kekerasan seperti ini tidak akan membawa perubahan positif bagi bangsa, hanya akan menimbulkan ketakutan masyarakat dan hengkangnya para investor. Perubahan hanya ke arah negatif, baik di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam rilisnya kepada okezone, Jumat (17/7/2009).
Dalam kesempatan itu, Tifatul juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dan yang terluka. PKS juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kejadian ini. Untuk itu perlu dihidupkan kembali siskamling dan penjagaan keamanan di lingkungan masing-masing.
"PKS meminta pemerintah khususnya pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa pelaku dan dalang peledakan bom ini dan menghukum dengan tegas," ujar Tifatul.
PKS pun mengimbau kepada semua pihak untuk tidak tergesa-gesa menuduh seseorang atau kelompok tertentu, sebelum ada investigasi yang mendalam terhadap kasus ini.
"Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yg berjalan relatif aman dan damai, sebaiknya tidak dinodai dengan kesan-kesan negatif di mata dunia internasional, akibat ledakan bom ini," pungkas Tifatul. (mbs)
Sumber: Okezone.Com
Pengirim: MHN Update: 17/07/2009 Oleh: MHN
Label:
berita duka,
berita nasional
Rabu, 15 Juli 2009
PKS: Hentikan Pembantaian !
"China tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang terhadap sebagian rakyatnya yang berbeda keyakinan. Jangan sampai China dinilai menjalankan politik diskriminatif."
Presiden PKS, Tifatul Sembiring, mengutuk setiap pembantaian terhadap muslim dan etnis lain di Xin Jiang China, dimana memakan korban meninggal lebih dari 150 orang. "Pemerintah China harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini," Ujar Tifatul.
Tifatul juga mnambahkan bahwa sebagai bagian dari komunitas internasional, China seharusnya menghentikan setiap tindakan2 yang mengarah kepada pelanggaran HAM.
Menurut Tifatul,"China tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang terhadap sebagian rakyatnya yang berbeda keyakinan. Jangan sampai China dinilai menjalankan politik diskriminatif."
PKS menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban, dan meminta Pemerintah China untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pembantaian. Mestinya pemerintah China dapat mengontrol perilaku tentaranya yg melakukan kekejian tersebut.
Kepada komunitas internasional, khususnya lembaga Human Right Internasional PKS menghimbau untuk melakukan investigasi, dugaan pelanggaran HAM berat thd para pengunjuk rasa, akibat tindakan diskriminatif pemerintah China, dan juga meminta PBB dan negara2 besar spt Amerika Serikat, negara2 Eropa menekan pemerintah China. "segera hentikan pembantaian!," tegas Tifatul.
Sumber : PK-Sejahtera Online
Pengirim : Zakaria
Presiden PKS, Tifatul Sembiring, mengutuk setiap pembantaian terhadap muslim dan etnis lain di Xin Jiang China, dimana memakan korban meninggal lebih dari 150 orang. "Pemerintah China harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini," Ujar Tifatul.
Tifatul juga mnambahkan bahwa sebagai bagian dari komunitas internasional, China seharusnya menghentikan setiap tindakan2 yang mengarah kepada pelanggaran HAM.
Menurut Tifatul,"China tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang terhadap sebagian rakyatnya yang berbeda keyakinan. Jangan sampai China dinilai menjalankan politik diskriminatif."
PKS menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban, dan meminta Pemerintah China untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pembantaian. Mestinya pemerintah China dapat mengontrol perilaku tentaranya yg melakukan kekejian tersebut.
Kepada komunitas internasional, khususnya lembaga Human Right Internasional PKS menghimbau untuk melakukan investigasi, dugaan pelanggaran HAM berat thd para pengunjuk rasa, akibat tindakan diskriminatif pemerintah China, dan juga meminta PBB dan negara2 besar spt Amerika Serikat, negara2 Eropa menekan pemerintah China. "segera hentikan pembantaian!," tegas Tifatul.
Sumber : PK-Sejahtera Online
Pengirim : Zakaria
Selasa, 07 Juli 2009
Hidayat: Capres Negarawan Dukung Pilpres Sesuai Jadwal
"Jangan DPT dijadikan alasan. Kalau DPT menjadi tanggungjawab KPU, jangan menyalahkan Pak SBY," imbau Hidayat.
Jakarta - Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta semua capres bersikap kenegarawanan mendukung Pilpres sesuai jadwal. Hidayat berharap semua pihak berhenti menyalahkan SBY terkait kisruh daftar pemilih tetap (DPT).
"Sebagai capres sebaiknya bersikap kenegarawan dan melaksanakan pemilu sesuai jadwal," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2009).
Hidayat kemudian mengajak semua pihak berpikir positif terkait DPT dan memberikan kepercayaan penuh kepada KPU untuk membereskan DPT serta berhenti menyalahkan SBY.
"Jangan DPT dijadikan alasan. Kalau DPT menjadi tanggungjawab KPU, jangan menyalahkan Pak SBY," imbau Hidayat.
Hidayat berharap KPU dapat menyelesaikan DPT Pilpres secepatnya sehingga Pilpres dapat terselenggara dengan DPT yang baik.
"Tugas KPU tentu saja melaksanakan Pilpres dengan DPT yang baik. Kita masih punya dua hari dari sekarang sebaiknya secepatnya KPU coret NIK ganda," kata politisi PKS ini.
Mengenai penggunaan KTP dalam Pilpres, Hidayat tidak sependapat. Hidayat khawatir malah akan menimbulkan banyak masalah baru, misalnya KTP ganda.
"Saya rasa jangan menambah problematika baru, masih banyak KTP ganda. Dulu saja bisa membuat KTP dua jam jadi," kata Hidayat.
Hidayat khawatir penggunaan KTP malah memicu saling curiga antarcapres. "Menimbulkan persoalan baru, kalau misalnya yang menang Mega atau JK jadi ada pertanyaan kok bisa menang, jangan-jangan karena KTP," beber dia.
Sumber: DetikCom
Pengirim: MHN
Label:
pemilu 2009,
Pilpres 2009
Massa Tumpah Ruah
Kampanye Putaran Terakhir SBY-Boediono
Selain dipadati oleh massa dan pengurus 23 parpol pendukungnya, kawasan Senayan juga dipadati oleh massa dari kalangan buruh, petani, pelayan, pedagang kaki lima, tukang parkir, keluarga TKI, dan tokoh agama.
PK-Sejahtera Online: Sabtu, 04/07/09, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, dipadati oleh massa pendukung capres dan cawapres SBY-Boediono yang akan mengikuti kampanye putaran terakhir pasangan nomor urut dua tersebut. Selain dipadati oleh massa dan pengurus 23 parpol pendukungnya, kawasan Senayan juga dipadati oleh massa Koalisi Kerakyatan dari kalangan buruh, petani, pelayan, pedagang kaki lima, tukang parkir, keluarga TKI, dan tokoh agama.
Acara yang dimulai pada pukul.14.00 WIB ini, dipandu oleh pelawak Eko Patrio dan Cagur, dan dimeriahkan oleh band-band papan atas seperti GIGI, Ungu, Coklat, Andra and The Backbone, juga grup nasyid Justice Voice dan Izzatul Islam.
Puncak acara berlangsung pada pukul 16.30 dengan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh penyanyi Rio Febrian, dan dimeriahkan dengan pagelaran Tari Nusantara oleh lebih dari 200 penari serta atraksi bendera merah putih.
Dalam orasinya, cawapres Boediono menyatakan harapannya agar Pilpres 8 Juli mendatang bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil. Dan apapun hasilnya nanti, lebih lanjut Boediono mengatakan agar pihak yang kalah maupun yang menang sama-sama berbesar hati. Yang menang tidak mengintimidasi yang kalah, dan yang kalah tetap menghormati yang menang.
Sedangkan SBY mengatakan dalam orasinya bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, adil dan sejahtera. SBY juga memaparkan hasil pemerintahannya selama 5 tahun antara lain telah mampu mengatasi krisis multidimensi yang sudah berlangsung sejak 11 tahun yang lalu. Ditekankan oleh SBY bahwa 5 tahun yang akan datang sangat menentukan sejarah baru bagi Indonesia. Kuncinya adalah diperlukan pemerintahan yang bersih, cakap, dan memiliki pengabdian yang tinggi dan siap bekerja keras untuk rakyat.
SBY juga memaparkan program-program nasionalnya jika terpilih kembali menjadi presiden. Ada 5 agenda besar yang akan dijalankan dalam 5 tahun yang akan datang, yaitu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terjaminnya demokrasi dan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang makin adil dan merata.
Untuk mencapai itu, ada 15 program unggulan. Antara lain, pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen, pengurangan kemiskinan hingga di bawah sepuluh persen, pengurangan pengangguran hingga enam persen, peningkatan pendidikan dan kesehatan, kekuatan pangan, serta pembangunan infrasturktur.
Di akhir orasinya, SBY mengajak rakyat Indonesia agar tetap waspada akan adanya kampanye hitam yang mungkin terjadi di masa tenang ini. “Kita doakan bersama agar pihak-pihak yang menyebarkan fitnah mendapatkan hidayah dari Allah SWT,” ujar SBY. (rotun/dian)
Pengirim: Ningsih Update: 05/07/2009 Oleh: Ningsih
sumber:pksejahtera.org
Kamis, 02 Juli 2009
Ada PKS di Kampanye MEGA-PRO
by abuhasan
Siang kemarin (Selasa, 30/6) tak sengaja saya menyaksikan kampanye akbar pilpres pasangan Megawati-Prabowo yang digelar di stadion senayan jakarta. Tidak sengaja memang karena saya kebetulan di sebuah ruangan yang ada tivi menyala dengan satu orang yang lagi nonton. Awalnya hanya 'suara tivi' yang sekilas masuk, karena memang kurang tertarik.
Reporter lapangan Metro TV dengan suara keras meluap-luap melaporkan secara live dari stadion senayan jalannya kampanye putaran terakhir pasangan Mega-Pro.
"Saudara pemirsa, ribuan orang sudah memadati stadion bung karno. Tampak menonjol paduan lautan warna merah putih mereka. Merah mewakili pdip dan putih menggambarkan gerindra," ujar reporter mencoba mengaitkan pasangan Megawati-Prabowo dengan partai pendukungnya.
Sampai di sini saya membatin, sejak kapan gerindra diwakili warna putih? Maksa banget sih reporter.
"Massa terlihat makin membesar memenuhi stadion dan mereka masih menunggu kehadiran ibu Megawati dan Prabowo yang tengah menuju stadion. Saya kembali ke ..... di studio metro tv," lanjutnya menutup sementara siaran live.
Scene kemudian berpindah ke ruang studio Metro TV.
"Menurut anda, massa yang menghadiri kampanye pasangan Megawati-Prabowo kali ini, dibanding massa kampanye PKS pada pileg kemarin di tempat yang sama lebih besar mana?" tanya reporter metro tv.
"Jelas lebih besar massa PKS. Bukan hanya besar dari sisi jumlah saja. Kami, bukan hanya saya, juga wartawan lain saat itu menyaksikan sendiri bagaimana kampanye PKS dengan jumlah massa yang sangat besar tapi juga tertib dan santun. Tidak ada anarki atau massa yang garang. Ini bukan penilaian saya saja, tapi juga wartawan yang lain," panjang lebar sang pengamat yang jadi panelis di studio metro tv menjelaskan. Ditanya satu, jawabnya ganda. Bukan hanya itu, ini acara live kampanye Mega-Pro malah sang pengamat 'mengkampanyekan pks'.
Dan bukan itu saja, sang pengamat ini juga merasa perlu untuk 'menjadi saksi' bahwa wartawan lain sependapat dengan penilaiannya. "Bukan hanya saya lho yang mengatakan kalau kampanye pks adalah kampanye yang paling tertib, paling santun, paling berkesan bagi kami, tidak menimbulkan kekhawatiran para wartawan. Wartawan yang lain sama menilainya". Saya ingat, kalimat 'bukan hanya saya' diulang beberapa kali. Seakan beliau ingin menegaskan dan meyakinkan sang pembawa acara dari metro tv.
Saya yang tadinya hanya pasang telinga mulai mengamati dengan mata siapa gerangan sang pengamat ini. Wajah khasnya langsung saya mengenali. Budiarto Shambazy, batinku mengenali sang pengamat. Pria paruh baya ini sudah lama saya kenal. Wartawan senior harian Kompas ini sudah lama menarik perhatianku. Dari sejak pemilu 2004 komentar obyektif beliau tentang PKS yang ditulis di Kompas kolom tetap pekanan 'Politika' seakan mendobrak stereotip Kompas yang terkesan tidak ramah dengan jalur hijau.
Maka, komentar siang itu dari wartawan yang sudah mengabdi seperempat abad di harian Kompas ini makin menambah optimis ku. Ojo gebyah uyah, don't be generalisir. Masih ada orang-orang obyektif yang mau melihat sesuatu apa adanya, tanpa tendensius, apriori apalagi phobi.
Sesaat itu saya membatin akan membuat tulisan tentang peristiwa siang itu. Bagi anda yang belum kenal Budiarto Shambazy, saya tampilkan fotonya.
---
sumber: www.pkspiyungan.blogspot.com
Rabu, 01 Juli 2009
PKS, SBY, dan Legitimasi Agama
Secara sempurna PKS memberikan landasan-landasan dasar terhadap pilihan politiknya yang mendukung pasangan SBY-Boediono. Landasan dasar itu, berupa kaidah syar’iyah dan siyasah telah diberikan bagi membenarkan segala keputusan politik yang diambil PKS, tujuannya tak lain, ingin mendapatkan dukungan publik atas pilihan yang sudah dilakukannya. Selain itu, PKS mengharapkan pengertian dan pemahaman dari publik atas pilihan yang dilakukannya itu, dan sudah menggunakan dasar kriteria, dan pertimbangan dari berbagi sudut pandang.
Sebelumnya, PKS sudah memberikan delapan alasan, mengapa PKS melakukan koalisi dengan SBY-Boediono, dan salah satu alasannya, bahwa koalisi dengan SBY itu merupakan keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, 24-25 April 2009, di mana Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi telah memberikan legitimasi politik yang medukung pasangan SBY-Boediono di pilpres, Juli mendatang. Keputusan Majelis Syuro itu, dikuatkan adanya dukungan internal dari 70 persen kader, yang juga menghendaki PKS berkoalisi dengan SBY. Artinya, langkah kebijakan yang diambil oleh Majelis Syuro itu, mendapakan dukungan dari kalangan kader PKS.
Keputusan PKS mendukung pasangan SBY-Boediono itu, dilanjutkan dengan adanya 11 Poin Perjanjian Kerjasama antara PKS dan Partai Demokrat. Diantara 11 poin itu, secara eksplisit PKS, di pilpres 2009, memberikan dukungan kepada pemimpin yang visioner, tegas, bersih, dan loyal serta membangun sistem dan budaya yang kondusif bagi kepentingan negara dan bangsa, dan tokoh yang memiliki kriteria seperti di dalam poin pertama, tak lain adalah SBY-Boediono.
Tentu, dalam hal ini, PKS ingin menjelaskan langkah-langkah yang memberikan dasar landasan politik dan syar’i, yang tujuannya menguatkan kebijakan dan politik PKS, agar dapat dipahami publik. Tidak lagi timbul pandangan-pandangan yang ragu-ragu atas pilihan politik yang dilakukan PKS, yang berkaitan dukungannya terhadap pasangan SBY-Boeidono.
Meskipun, belakangan ini muncul pandangan dari berbagai kalangan yang mengkitisi pasangan SBY-Boediono, menyangkut hal-hal yang pokok, seperti berkaitan dengan kebijakan ekonominya, yang lebih pro kepada pasar (kapitalis), yang ini dicurigai sebagai agenda kaum neo-liberal, yang dampaknya akan mematikan sektor riil, yang selama lima tahun ini pemerintahan SBY, sangat jelas yang tidak memihak terhadap rakyat kecil. Ditambah lingkungan 'inner circlenya' yang disebut 'American Boys' dan kelompok JIl (Jaringan Islam Liberal).
Meskipun, Presiden SBY, selalu menyatakan adanya penurunan angka kemiskinan, dan pengangguran, serta naiknya tingkat pendapatan rakyat, tapi bukti dilapangan menunjukkan sebaliknya. Di mana jumlah orang miskin terus meningkat, angka pengangguran semakin panjang, dan disparitas (kesenjangan) yang kaya dengn miskin meningkat, jumlah utang yang terus bertambah, dan pemberatanasan KKN, menampakkan perkembangan yang stagnan, dan tetap menempatkan negara yag paling korup di Asia, berdasarkan Transparancy International, yang dikeluarkan bulan April lalu. Belakangan ini masalah agama menjadi isu yang terus berkembang, di mana istri Boediono, Herawati, disebut-sebut beragama Katolik. Berita ini dikutip Tabloit Monitor Indonesia dari pernyataan Habib Husien al-Absyi.
Di tengah-tengah berbagai polemik di masyarakat yang negative terhadap pasangan SBY-Boediono itu, PKS melakukan langkah-langkah konkrit dengan memberikan penjelasan (bayan) bagi masyarakat secara umum, khususnya umat Islam.
Belum lama ini, Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengeluarkan 8 butir hasil Mudzakarah Nasional Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren, yang berlangsung di Jakarta, 27-28 Juni 2009 M.
Pernyataan dukungan kepada SBY-Boediono itu, diawali dengan mengutip ayat al-Qur’an : “Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk perintah Kami, selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami." (As-Sajadah :24)
Maka, dengan keyakinan yang kokoh dan kesabaran yang teguh, ulama bertugas membimbing masyarakat dan memberikan keteladanan.
Mudzakarah Ulama itu, diikuti kurang lebih 250 ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren dari seluruh Pronpinsi Indonesia, dan hasil mudzakarah itu, antara lain :
1.Memilih pemimpin dalam ajaran Islam merupakan kewajiban setiap muslim. Jika terdapat lebih dari seorang kandidat, wajib memilih kandidat yang lebih memenuhi kriteria (muwashfat) yang menjamin kemaslahatan lebih besar bagi masyarakat. Dengan memperhatikan skala prioritas, kemaslahatan agama atau moral, keamanan diri, kesehatan akal, keturunan dan harta benda, kemaslahatan sosial, lalu individual, kemaslahatan yang bersifat umum lalu yang parsial.
2.Terpenuhinya kriteria kemaslahatan yang lebih besar hendaknya tidak sekedar ikut-ikutan atau berdasarkan jual beli dukungan. Tetapi berdasarkan tanggung jawab setiap orang terhadap amanah Allah dan masa depan bangsa sesuai pengetahuan individualnya. Atau dengan bertanya kepada yang lebih mengerti, istikharah minta petunjuk kepada Allah, dan sebagai hasil musyawarah bagi individu-individu yang tergabung dalam suatu ikatan organisasi baik organisasi massa maupun sokial politik.
3.Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai kriteria mencakup rekam jejak (track record) yang baik telah bertaubat bagi yang pernah berbuat salah, kedekatan dengan masyarakat, kapasitas untuk memimpin, kredibilitas untuk diteladani, jujur-amanah-cerdas dan akuntabel.
4.Perfoma calon pemimpin nasional juga harus mempertimbangkan pengaruh dan kontribusi para pendukngnya (kroni) terutama dari kalangan partai politiknya.
5.Dengan niat melaksanakan perintah agama dan mengupayakan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat dan bangsa, serta melaui cara pemilihan yang benar, maka insya Allah memilih pemimpin nasional merupakan kegiatan ibadah politik yang berskala nasional.
6.Adanya keberagaman pilihan diantara anggota masyarakat merupakan cerminan kebebasan sebagai hak asasi yang harus dihormati.Terlebih keberagaman itu terjadi antar saudara serumah, yaitu Indonesia dan untuk satu tujuan yang sama yaitu kebaikan serta kemajuan bangsa.
7.Semangat ‘Fastabiqul Khairat’ harus diaktualisasikan oleh para kandidat dengan cara berkompetisi dalam kebaikan, yaitu mengemukakan prestasi yang dimiliki serta kebaikan dunia akhirat yang akan diperjuangkan untuk masyarakat. Mereka juga harus bersaing dalam cara kampanye yang santun-bermartabat untuk meraih simpati rakyat. Sehingga, kemenangan yang diraih, insya Allah sebagai bukti dukungan rakyat yang hakikatnya pertolongan dari Allah Swat, bukan kemenangan yang memanipulasi suara rakyat dan karenanya merupakan jebakan (istidraj) dari Allah Swt.
8.Peserta Mudzakarah menyerukan kepada umat Islam agar memberikan dukungan dalam pemilu presiden 2009 kepada calon yang lebih maslahat untuk umat dan bangsa dalam pemilu presiden 2009, kepada calon yang lebih maslahat untuk umat dan bangsa yaitu pasangan SBY-Boediono.
Pernyataaan Mudzakarah ulama ini, ditandangani oleh Dr.Surahman Hidayat MA (Ketua Steering Committee), dan Buchori Yusuf, MA (Ketua, Organizing Committee).
Hasil Mudzakarah Ulama itu, sebuah langkah yang dilakukan PKS, yang memberikan dukungan kepada pasangan SBY-Boediono, dan untuk menyakinkan masyarakat dan bangsa Indonesia atas pilihan poliktiknya.
Apakah masyarakat dan kaum muslimin nantinya akan mengikuti arahan Dewan Syariah Pusat PKS? Dan, apakah langkah-langkah politik yang diambil PKS itu, juga mempertimbangkan aspirasi umat Islam, atau hanya mempertimbangkan internal, termasuk ijtihad politik yang dilakukan para pemimpinnya?
Setiap orang yang menjadi anggota masyarakat berhak secara bebas dengan menggunakan akal dan hati nurani serta agama yang menjadi keyakinannya masing-masing untuk menentukan pilihannya. Siapa yang berhak mendapatkan dukungann rakyat atau umat? Tentu, yang memiliki keterkaitan dengan masa depan umat. Adakah diantara mereka yang memiliki keterkaitan dengan umat? (m)
sumber:eramuslim.com
Rabu, 17 Juni 2009
PKS Akan Menangkan SBY Satu Putaran
Target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi partai pendukung SBY lebih dari 50 persen.
PK-Sejahtera Online: Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.
Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.
senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.
Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama dengan biaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya
Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu ‘ronde” kedua.
Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan
Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya
Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya (isy)
Pengirim: Ningsih Update: 15/06/2009 Oleh: Ningsih
sumber:pksejahtera.org
PK-Sejahtera Online: Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.
Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.
senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.
Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama dengan biaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya
Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu ‘ronde” kedua.
Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan
Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya
Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya (isy)
Pengirim: Ningsih Update: 15/06/2009 Oleh: Ningsih
sumber:pksejahtera.org
Selasa, 16 Juni 2009
Dicap 'Sok Bersih', Fraksi PKS Cuek
Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta - Gara-gara menolak gagasan pemberian hadiah cincin bagi anggota DPR sebagai cendramata, Fraksi PKS dicap 'sok bersih'. Meski begitu para elite partai dakwah ini tak peduli dengan olok-olok politik tersebut.
"Ada juga yang mengatakan PKS sok bersih, meskipun saya tidak setuju dengan kata-kata tersebut, seolah-olah menandakan kesombongan tapi dari pada dikatakan sok kotor, itu lebih baik dari pada tidak sama sekali," kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam diskusi 'Penghargaan purna bhakti, cincin atau piagam' di press room DPR, Jakarta, Jumat (12/6).
Mustafa membantah jika keputusan FPKS untuk menolak pemberian cincin bukan karena untuk mencari pencitraan, tapi keputusan ini diambil dikarenakan FPKS menilai tradisi seperti ini tidak perlu untuk dilanjutkan kembali.
"Kalau kita dikatakan melakukan manuver untuk pemilu 2014 saya rasa terlalu jauh. Kita tidak memerlukan satu momentum untuk pencitraan," ujarnya.
Menurut dia, dari pada memberikan cincin emas lebih baik anggota diberikan plakat. Setidaknya plakat dinilai lebih memiliki arti dari pada cincin emas.
"Plakat itu jauh lebih berbicara dari pada cincin. Kalau berdasarkan estetika saya melihatnya siapa yang mau pakai cincin kemana-mana dengan bentuk seperti itu (lambang DPR)," cetusnya.
PKS juga akan menerapkan tradisi menolak pemberian sesuatu atas jabatannya bukan hanya di DPR saja tapi juga diterapkan dieksekutif.
"Saya akan ingatkan Presiden partai tentang hal ini. Kami akan minta menteri-menteri PKS agar mawas diri dan tidak mengeruk kepentingan pribadi," tambahnya. [win/ana]
INILAH.COM, Jakarta - Gara-gara menolak gagasan pemberian hadiah cincin bagi anggota DPR sebagai cendramata, Fraksi PKS dicap 'sok bersih'. Meski begitu para elite partai dakwah ini tak peduli dengan olok-olok politik tersebut.
"Ada juga yang mengatakan PKS sok bersih, meskipun saya tidak setuju dengan kata-kata tersebut, seolah-olah menandakan kesombongan tapi dari pada dikatakan sok kotor, itu lebih baik dari pada tidak sama sekali," kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam diskusi 'Penghargaan purna bhakti, cincin atau piagam' di press room DPR, Jakarta, Jumat (12/6).
Mustafa membantah jika keputusan FPKS untuk menolak pemberian cincin bukan karena untuk mencari pencitraan, tapi keputusan ini diambil dikarenakan FPKS menilai tradisi seperti ini tidak perlu untuk dilanjutkan kembali.
"Kalau kita dikatakan melakukan manuver untuk pemilu 2014 saya rasa terlalu jauh. Kita tidak memerlukan satu momentum untuk pencitraan," ujarnya.
Menurut dia, dari pada memberikan cincin emas lebih baik anggota diberikan plakat. Setidaknya plakat dinilai lebih memiliki arti dari pada cincin emas.
"Plakat itu jauh lebih berbicara dari pada cincin. Kalau berdasarkan estetika saya melihatnya siapa yang mau pakai cincin kemana-mana dengan bentuk seperti itu (lambang DPR)," cetusnya.
PKS juga akan menerapkan tradisi menolak pemberian sesuatu atas jabatannya bukan hanya di DPR saja tapi juga diterapkan dieksekutif.
"Saya akan ingatkan Presiden partai tentang hal ini. Kami akan minta menteri-menteri PKS agar mawas diri dan tidak mengeruk kepentingan pribadi," tambahnya. [win/ana]
Label:
berita nasional,
kiprah PKS
Rabu, 10 Juni 2009
PKS Akan Putihkan Senayan pada 4 Juli untuk SBY
"Ini untuk memenangkan SBY," tambahnya.
Jakarta - PKS akan mengerahkan massa besar-besaran pada kampanye putaran akhir pilpres. Rencananya pada awal Juli, ribuan kader akan memenuhi stadion Gelora Bung Karno (GBK).
"Nanti pada 4 Juli, karena hanya kita yang bisa melakukan itu," kata juru bicara PKS Mabruri saat dihubungi melalui telepon, Selasa (9/6/2009).
Dia menjelaskan, ribuan kader itu akan mendengarkan orasi SBY dan Boediono. Juga hadir tokoh-tokoh PKS.
"Ini untuk memenangkan SBY," tambahnya.
Dia menjamin, pengalaman pada pemilu legislatif lalu akan terulang, di mana Senayan menjadi lautan putih. Untuk pilpres ini pun akan tetap solid.
"Hanya 1 atau 2 saja yang tidak loyal," tutupnya.
Sumber: DetikCom
Jakarta - PKS akan mengerahkan massa besar-besaran pada kampanye putaran akhir pilpres. Rencananya pada awal Juli, ribuan kader akan memenuhi stadion Gelora Bung Karno (GBK).
"Nanti pada 4 Juli, karena hanya kita yang bisa melakukan itu," kata juru bicara PKS Mabruri saat dihubungi melalui telepon, Selasa (9/6/2009).
Dia menjelaskan, ribuan kader itu akan mendengarkan orasi SBY dan Boediono. Juga hadir tokoh-tokoh PKS.
"Ini untuk memenangkan SBY," tambahnya.
Dia menjamin, pengalaman pada pemilu legislatif lalu akan terulang, di mana Senayan menjadi lautan putih. Untuk pilpres ini pun akan tetap solid.
"Hanya 1 atau 2 saja yang tidak loyal," tutupnya.
Sumber: DetikCom
Label:
berita nasional,
info DPP
Fraksi PKS Tolak Kenang-Kenangan Cincin Emas
"Jangan sampai persoalan cincin mencoreng wajah DPR menjelang akhir masa tugas," imbuhnya.
JAKARTA - Fraksi PKS di DPR menolak rencana pemberian cincin emas bagi anggota DPR yang akan memasuki masa purna bakti.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Sidiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2009).
"Kami (Fraksi PKS) sudah rapat dan tidak setuju," tegasnya.
Menurut dia, DPR tidak perlu menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah hanya untuk membeli ratusan cincin emas berlogo lembaga wakil rakyat itu. Karena itu sebaiknya rencana tersebut dibatalkan karena masih dalam tahap tender.
"Jangan sampai persoalan cincin mencoreng wajah DPR menjelang akhir masa tugas," imbuhnya.
Mahfudz menyarankan agar kenang-kenangan bagi anggota DPR diberikan dalam bentuk plakat yang harganya jauh lebih murah. Plakat tersebut dinilai lebih berharga karena bisa dijadikan pajangan, ketimbang cincin emas berlogo DPR yang tidak jelas pengunaannya.
(lam)
Sumber: Okezone.Com
JAKARTA - Fraksi PKS di DPR menolak rencana pemberian cincin emas bagi anggota DPR yang akan memasuki masa purna bakti.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Sidiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2009).
"Kami (Fraksi PKS) sudah rapat dan tidak setuju," tegasnya.
Menurut dia, DPR tidak perlu menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah hanya untuk membeli ratusan cincin emas berlogo lembaga wakil rakyat itu. Karena itu sebaiknya rencana tersebut dibatalkan karena masih dalam tahap tender.
"Jangan sampai persoalan cincin mencoreng wajah DPR menjelang akhir masa tugas," imbuhnya.
Mahfudz menyarankan agar kenang-kenangan bagi anggota DPR diberikan dalam bentuk plakat yang harganya jauh lebih murah. Plakat tersebut dinilai lebih berharga karena bisa dijadikan pajangan, ketimbang cincin emas berlogo DPR yang tidak jelas pengunaannya.
(lam)
Sumber: Okezone.Com
Selasa, 02 Juni 2009
Pantun Tifatul untuk Pasangan Nomor 2
Presiden PKS rupanya senang SBY-Boediono mendapat nomor urut dua.
VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengungkapkan kegembiraannya atas nomor urut yang diperoleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung partainya melalui pantun. Berikut pantun Tifatul untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
"Mawar putih sematkan di baju
Tanda hati rasakan bahagia
Jika ingin Indonesia maju
Pilih saja yang nomor dua"
Usai pengundian nomor urut 30 Mei 2009 lalu, Tifatul sendiri menyatakan nomor urut dua itu tanda kemenangan. "Nomor 2 itu mirip hurup V, V itu artinya victory, kemenangan," kata Tifatul yang berdarah campuran Minang dan Batak Karo itu.
Selain itu, nomor 2 mudah diperkenalkan kepada publik. "Kalau 1 itu artinya masa lalu. Kalau 2 artinya masa depan. Jadi lebih mudah bagi SBY-Boediono memenangkan Pemilihan Presiden," katanya.
Jika SBY-Boediono mendapat nomor urut 2, maka nomor urut 1 diperoleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Sedangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mendapat nomor urut 3.
sumber:pksejahtera.org
Jumat, 29 Mei 2009
Bayanat DPP PKS Tentang Pilpres 2009
BAYANAT
NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430
TENTANG
PILPRES 2009
1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :
a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama
b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.
c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.
2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita mengusulkan adanya keterwakilan umat.
3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.
4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk (Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.
5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.
Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H
25 Mei 2009 M
PRESIDEN
IR. TIFATUL SEMBIRING
Kamis, 28 Mei 2009
Berebut Kekuasaan
“jangan ikut berebut kekuasaan agar orang tetap percaya pada perjuangan kader PKS terutama di daerah2.”
Demikian bunyi salah satu isi ‘Buku Tamu’ di blog ini atas nama umar assidiq yang saya baca pagi ini (28/5).
Kesan yang langsung timbul dari ‘membaca’ pesan diatas adalah ‘rasa heran’. Kenapa?
Pertama, perlu difahami bahwa da’wah bertujuan untuk melakukan ‘perubahan’ ke arah yang lebih baik.
Kedua, perubahan tidak akan mungkin bila dilakukan tanpa ‘kemampuan’. Itulah kenapa hadits Nabi menyuruh kita untuk merubah kemunkaran prioritas pertama adalah ‘biyadihi’ (dengan ‘kekuasaan’). Karena diam adalah ad’aful iman. Selemah-lemahnya iman.
Ketiga, semakin besar perubahan yang kita ingin lakukan maka semakin besar ‘kemampuan’ yang dibutuhkan. Dan misi Islam adalah ‘rahmatan lil alamin’ (melakukan perubahan di dunia ini) bukan sekedar merubah individu walaupun individu adalah tangga pertama dalam perubahan dunia. Tapi tidak boleh berhenti hanya disitu.
Keempat, di pihak lain ada kelompok dzolim yang tidak akan setuju atau tidak mau terhadap ‘perubahan’ yang hendak kita lakukan dan mereka tidak akan membiarkan begitu saja kita melakukan perubahan. Mereka akan mencegah, melawan, dan mempertahankan ‘status quo’ kedzoliman. Dua pihak yang berbeda ini akan tetap terjadi hingga akhir zaman. Keduanya akan saling berebut dominasi.
Oleh karenanya kita baca sejarah Nabi dan pengikutnya penuh dengan ‘perebutan’ kekuasaan. Ibrohim vs Namrud. Tholut vs Jalut. Musa vs Firaun. Nabi Muhammad saw juga harus ‘berebut kekuasaan’ dengan kafir qurays dalam berbagai episode peperangan. Assiro’ bainal haq wal bathil akan terus terjadi hingga kiamat. Tinggal medan dan bentuknya yang mungkin berbeda, tidak melulu ‘fisik’ tapi bisa ‘politik’. Apakah berarti Nabi salah dengan terjun dalam ‘perebutan kekuasaan’? apakah tidak sebaliknya, orang-orang yang diam atau lari dari ‘medan perebutan kekuasan’ perlu dipertanyakan ‘ghiroh’ din-nya.
Intinya adalah tidak akan mungkin terjadi kedzoliman menyerahkan begitu saja ‘kekuasaan’ yang mereka kuasai. Itu semua harus melalui episode ‘perebutan’. Jadi kalau dikatakan ‘jangan berebut kekuasaan’ itu adalah kalimat yang bias. Maksudnya apa? Kita serahkan orang-orang dzolim mengatur ‘kehidupan rakyat ini’? dan disisi lain biarkan orang-orang baik cukup tinggal di masjid-masjid, sibuk dzikir dan ta’lim saja, tidak usah ikut ‘mengatur’ kehidupan berbangsa dan bernegara? Biarkan politisi korup yang menguasai negeri ini? Mau???
Yang salah bukan pada kalimat ‘berebut kekuasaan’ tapi pada strategi yang ‘menghalalkan segala cara’ dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendzolimi rakyatnya. Tapi kalau strategi yang dipakai tidak ada yang melanggar kaedah syar’i dan kekuasaan yang diperoleh digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat maka ‘berebut kekuasaan’ yang seperti itu yang akan menuai ridho ilahi. Insya Allah surga menanti di negeri abadi.
"Sehari seorang raja (penguasa) yang bertindak adil,lebih besar pahalanya daripada seorag ahli ibadah yang beribadah selama 60 tahun." [HR Ahmad]
----
sumber: pkspiyungan.blogspot.com
Rabu, 27 Mei 2009
Mengukur harga diri da'wah kita dalam PILPRES ini
catatan: Kami dapat tulisan ini dari kiriman email pandu langsa. Ada beberapa yang kami edit. Memang agak terlambat, sudah seminggu lebih, namun tetap hangat untuk para kader PKS.
---
Oleh Syukri Wahid [Ketua DPD PKS Balikpapan]
Assalamu alaikum wr wb
Ikhwah fillah, sekarang saya tidak sedang menulis sebuah puisi, namun ini adalah refleksi jiwa dan pikiran saya dan tulisan ini sekedar untuk turut berpartisipasi pikiran dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi disekitar dunia da’wah, lebih khusus lagi adalah “ijtihad siyasi” partai kita.
Beberapa “kader” atau simpatisan sms ke saya atau menelpon, bahwa kurang sreg dengan “kelakuan” beberapa ustad kita, seperti ustad Fahri dan ust Anis, yang menurutnya terlalu menggebu-gebu dan terlalu merendahkan harga diri. Spontan kita ada yang mengatakan “demi harga diri kita, sudahlah tinggalkan SBY”, masih ada calon yang lain, yang lebih islami (setidaknya itu yang kelihatan dari simbol calon yang lain). Kemudian muncul beberapa gangguan ketsiqohan kita terhadap kebijakan para Qiyadah dan personal qiyadahnya. Latar belakang itulah yang mendorong saya untuk sedikit menuangkan “kegelisahan” didalam jiwa.
Maka ijinkan dari penjelasan singkat ini saya sampaikan, sebagai bagian dari cara memandang ijtihad dan ini bukanlah bayanat dari partai.
a. Karena kita ber “musyawarah”
Sebenarnya jika kita sederhanakan persoalan ini, maka apa yang membuat kita mengeluarkan kebijakan ini, maka jawabannya karena kita bermusyawarah atau syura’. Maka itu sudah cukup bagi kita yang ingin menegakkan prinsip kehidupan berjama’ah.
Arah koalisi sudah sesuai dengan keputusan Musyawarah Majlis Syuro XI PKS, sedang para asatidz yang duduk di Majlis Syuro adalah “penjelmaan” semua kader. Karena tidak mungkin semua kader rapat bersamaan disatu tempat. Bayangkan saja 1 juta kader rapat kayak apa tuh jadinya rapat. Mungkin malah tidak efektif. Maka disitulah kita menyerahkan kewajiban musyawarah kolektif kita kepada musyawarah perwakilan, yang istilah syariat “ahlu halli wal ‘aqdi”. Jadi kita semua telah menjalankan kewajiban musyawarah dengan cara “menitip” kewajiban kita tersebut kepada “wakil” kita yang bersuara di forum tersebut. Kalau dari kaltim (1 suara) adalah beliau fadhilatul ustadz Hadi Mulyadi. Mereka adalah orang yang kita pilih secara sadar karena pertimbangan- pertimbangan kualitas mereka, jumlahnya sekitar 90an orang.
Sekarang, mungkinkah para asatidz kita dalam musyawarah itu bersepakat untuk menjerusmuskan kita dalam kebathilan? mungkinkah para asatidz kita juga sepakat untuk bermaksiat dalam politik? Mengeluarkan kebijakan tanpa pertimbangan demi maslahat da’wah? Semua yang keluar pasti melewati kaidah-kaidah syariat yang ketat dan panjang.
Setidaknya yang saya sampaikan disini adalah salah satu prinsip musyarokah tersebut adalah “muhtamal roojih fauzuhuu” mengutamakan siapa yang lebih kuat peluangnya untuk menang. Kenapa harus memilih yang menang? karena memang kita pada posisi “harus memilih”. Dan yang kedua, kalau berada di pusat kekuasaan dan melakukan kebaikan didalamnya lebih utama dari pada 5 tahun kita tidak berpartisipasi untuk ummat ini. Karena kita 8 persen, maka kita harus “sadar” mencari peluang untuk masuk ke pusat kekuasaan.
Menebar keadilan melalui kompetensi kepemimpinan itu jauh lebih berharga. “Sehari kehidupan pemimpin atau penguasa yang adil lebih baik daripada ibadah seorang ‘abid selama 60 tahun” demikian hadits nabi. Para generasi salaf mengatakan, “jika kami para ulama memiliki satu doa yang pasti dijawab oleh Allah SWT, maka kami akan meminta pemimpin yang Adil”. Jadi berada di pusat kekuasaan lebih afdhal ikhwah fillah. Sebagaimana Allah SWT menceritakan “kebijakan” politik da’wah Nabiullah Yusuf as.
Nabi Yusuf as, melakukan musyarokah dengan raja Aziz di Mesir. Jangan lihat “tidak islaminya” raja Aziz saat itu, istrinya aja menggoda nabi Yusuf as. Namun lihatlah “kerajaan” yang telah memasukannya kedalam penjara tidak menyebabkan dendam dan bahkan beliau turut berpartisipasi dalam menyelamatkan Negara dan rakyat dari krisis pangan (ekonomi) berkepanjangan. Jadi berbuat kebaikan lebih diutamakan dalam semua kesempatan. Bukankah Nabi Yusuf ngotot minta jabatan “perdana menteri & keuangan” (coba lihat kisahnya di surat yusuf). Bukti bahwa telah terjadi bargaining politik antara Raja dan Yusuf as.
b. Harga diri kita sesungguhnya ada disini
Mungkin ada diantara kita yang mengatakan, wah segitukah kualitasnya harga diri partai Islam terbaik di Indonesia? Akhirnya mau juga, setelah ngotot-ngotot… setidaknya itu salah satu sms yang saya terima dari seseorang. Saya terfokus dengan kalimat harga diri. Lantas ada apa dengan harga diri kita? Apakah jatuh? Apakah hina? Apa itu semua yang antum rasakan???. Saya justru merasa bangga dan memiliki ‘izzah harga diri partai kita mulia, Allahumma amiin. Kenapa ikhwahfillah?
1. Membangun “izzah politik juga bagian dari ‘izzah da’wah
Ustad Fahri Hamsah, Ust Mahfudz siddiq dan ust Anis Matta, mengkritik pola interaksi komunikasi SBY atau Demokrat yang tidak elegan dan selalu bersifat satu arah dalam forum komunikasi koalisi, dan ini memberikan efek “pelecehan” hak dan institusi politik kita, tidak dianggaplah bahasa kasarnya.
Ikhwah fillah, saat Nabi Yusuf as didalam penjara, ketika ada dua pidana yang sedang menunggu hasil vonis Negara dan tinggal bersama satu sel dengan Nabi Yusuf, terjadilah interaksi da’wah disana. Suatu saat mereka berdua bermimpi, kemudian mereka ceritakan mimpinya itu kepada Nabi Yusuf as. Dijelaskan oleh Yusuf as tentang makna dari ta’wil mimipinya dan benar terjadi sesuai “ramalan” Nabi Yusuf atas dua orang tersebut. Maka sampailah informasi ini kepada sang raja, kemudian sang raja “mengutus” beberapa negosiator untuk menghadap Nabi Yusuf perihal mimpi sang raja. Nabi yusuf as menyampaikan minta rajamu ketemu denganku. Dan itulah yang terjadi bertemunya beliau dengan sang Raja dengan kedudukan yang sama secara politik. Dan disitu juga sudah ada “take and give” antara raja dan Nabi Yusuf as.
Bukankah itu adalah karena sebuah harga diri. Saya berpendapat, bahwa lebih tepat “kemarahan” ustad-ustad kita adalah bagian dari hisbah atau kontrol “da’wah” kepada SBY dan PD. Pesan yang ingin kita sampaikan adalah, “jangan seperti itulah pola komunikasi anda!”.
Hari kamis DPP “menolak” utusan SBY di gedung DPP (Hadi P, Sudi S dan Hatta Rajasa). Disinilah kita menghormati harga diri partai kita, “bilang sama SBY, kami ingin ketemu langsung”, kalau tidak yah cukup sampai disini. Ini setidaknya yang saya tangkap, pesan harga diri kita. Dan bisa antum bayangkan esoknya Jum’at jam 5 sore, SBY langsung datang menemui para ustad kita di Bandung.
Ikhwah fillah, coba renungkanlah, kita cuma 8 % suara dan 10 % kursi, itu kecil secara kekuatan politik, namun apa yang bisa kita lakukan ikhwah fillah? seorang “SBY” harus DATANG ke PKS. Bukankan itu adalah bukti harga diri kita begitu tinggi. Didalam “siasat perundingan”, pihak yang datang dan yang mendatangi juga bagian dari kemenangan politik. Pesan yang ingin kita bangun adalah jangan samakan PKS dengan yang lain, partai lain mungkin cukup mengirim utusan, dijelaskan kemudian kasih jatah menteri, selesai masalah. PKS tidak seperti itu. Tidak sesederhana itu kita berkoalisi, ini bukan masalah kita dapat apa dan SBY dapat apa dari kita. SBY lah yang “mengalah” ikhwah fillah, karena cuma PKS yang perlu dia datangi dan menjelaskannya langsung atas permintaan kita, tanpa perantara. Sedangkan untuk PAN cukup menurunkan Anas dan akhirnya SB mau menandatanganinya. Walaupun Amin Rais menolak cawapresnya, namun apakah SBY perlu mendatangi Amin Rais? Muhaimin Iskandar juga demikian, senyumannya sudah meperlihatkan kursi menteri yang bakal PKB dapat.
Lantas kenapa kita merasa dilecehkan harga diri partai? Fakta-fakta diatas justru membuktikan bahwa dimata SBY dan PD, kita adalah kekuatan. Itu yang harus kita lihat. Itu baru 8%. Itulah yang terjadi di perjanjian Hudaibiyyah, ada pertemuan sejajar dan dua arah antara Quraisy Makkah dengan Muhammad SAW.
2. Jika kita telah ber’azam
Terus ada sms masuk ke HP saya, “kenapa petinggi PKS datang ke acara deklarasi di Bandung. Kenapa tidak seperti partai lain saja, kirim wakilnya sajalah”.
Ikhwah fillah, tidak ada yang menjadi sorotan dalam acara malam itu, melainkan semua mata menuju PKS. Bahkan salah satu pembawa acara televis mengatakan, seolah-olah gedung ini adalah acaranya PKS. Kenapa ikhwah fillah? Seminggu lalu media menyoroti PKS yang terkesan menyerang SBY dan koalisi, namun malam itu hadir ustad Hilmi (ketua Majlis syura), pak Tifatul dan Anis matta. Itu adalah representasi utuh PKS. Mereka disambut dengan “senyuman” dan tepukan “kehormatan”, karena memang kita layak mendapatkannya.
Apa hikmah untuk SBY dan PD malam itu? “wahai SBY dan PD, anda melihat kami yang garang mengkritisi dasar koalisi kita, namun harga diri kami mengatakan, jika kami sudah mendukung, maka luar dan dalam kami menerima semuanya, semua akan all out memenangkan anda”.
Begitulah Islam mengajarkan, kalau sudah muswawarah, maka berazam dan bertawakkal. Begitu terhormatnya kita secara institusi dihadapan mereka, ini baru koalisi yang berkualitas. Ada beberapa partai yang sekjennya yang datang, bahkan menghadiri juga deklarasi pasangan yang lain. Apakah itu harga sebuah harga diri? Justru dimata SBY dan PD mereka dianggap “tidak punya” komitmen dan harga diri dijual ke semua pasangan.
3. Melatih ketaatan dan ketsiqohan
Jangankan kita, para sahabat yang mulia pernah mengalamai erosi ketsiqohan terhadap kebijakan Rasulullah saw di perjanjian Hudaibiyyah. Umar bin Khattab secara emosi selama tiga hari bahkan dalam riwayat mengkritisi kebijakan Rasul, sampai keluar statmen “bukankah engkau Rasul?”, kenapa harus menghinakan diri kepada mereka???!!! sambil menyodorkan naskah perjanjian Hudaibiyah yang 4 butir. Menurut Umar “tidak” tepat semuanya. Kenapa engkau menerima poin yang mengatakan “jika ada penduduk Makkah yang pindah dan bergabung ke Madinah, maka dia harus dipulangkan ke Makkah kembali, namun jika dari Madinah ke Makkah, maka dia tidak boleh dikembalikan”?
Dengan kedalaman analisa politik Rasulullah SAW, Syaikh Munir Ghadban (dalam bukunya ‘Manhaj Haroki’) menjelaskan, “Apakah dengan poin itu akan ada dari kalangan para sahabat yang telah beriman kepada Rasulullah SAW di Madinah akan memilih kekufuran? dan dia akan bergabung ke Makkah? Mungkinkah itu akan terjadi bagi orang yang telah beriman? Itu tidak akan terjadi. Lantas kenapa engkau marah? Sebaliknya justru poin ini akan mempermalukan Quraisy, karena justru banyak yang ingin kepada keimanan menuju Madinah. Artinya itu akan mencitrakan buruk secara politis, ternyata mereka tidak solid.
Insya Allah kebijakan koalisi ini terbaik menurut hasil ijtihad masyayikh kita. Jangan ragu apa lagi sampai hengkang, na’udzubillah min dzaalik. Jadi ikhwah fillah, mari kita kembali mengedapankan “tsiqoh ilal qiyadah wal qororoot”. Karena bagaimana jika posisi para qiyadah itu kita yang gantikan, kira-kira apa yang akan kita lakukan?.
4. SBY akan mengedepankan “system presidensial”, posisi wapres murni sebagi pembantu dan dalam beberapa hal sesuai komitmennya, wapres hanya akan menjadi ban serep saja. Jika kita menganut prinsip amal yang berkualitas, maka salah satu faktornya adalah “pengaruh amal” kepada orang sebanyak-banyaknya. Karena itu antum pilih mana, wapres tapi menteri dikit, atau menteri banyak tanpa wapres. Tidak ada kepwapres (surat keputusan wapres), yang ada cuma keppres (keputusan presdien) dan juga kepmen (keputusan menteri). Jadi apalah artinya satu wapres kedepan “yang hanya” berfungsi sebagai ban serep. Lebih baik menteri yang banyak, terutama kementerian departemen yang pengaruhnya ke orang banyak, contoh mentan, betapa kebhijakannya dirasakan orang banyak.
Jadi saya berpendapat untuk saat ini lebih baik kita mengambil menteri yang banyak, karena disanalah lebih riil kontribusi kita terhadap rakyat. Koalisi Islam dan nasionalis tidak terjadi di formulasi Capres dan Cawapres, namun terjadi di koalisi cabinet. Jadi kabinet kedepan “Islam-Nasionalis” akan terbentuk: PKS, PAN, PPP dan PKB akan memberikan kadernya untuk menteri.
Wallahu a'lam
Senin, 18 Mei, 2009, 6:31 AM
Balikpapan, gang Depag
----
sumber: pkspiyungan.blogspot.com
Langganan:
Postingan (Atom)