Tifatul Sembiring
R Ferdian Andi R
(inilah.com /Agus Priatna)INILAH.COM, Jakarta - Kabinet baru, 19 di antaranya dari partai politik. Kekhawatiran konflik kepentingan muncul. PKS pun siap mengganti kadernya yang menduduki jabatan publik. Siapa menyusul?
Sistem kepartaian di PKS sepertinya patut menjadi pilot project bagi partai politik lainnya. Karena dalam waktu dekat, PKS akan menggantikan posisi Presiden PKS yang kini dijabat Tifatul Sembiring. Tifatul diganti karena baru saja diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Menurut Ketua DPP PKS Agus Purnomo, hakikatnya tidak ada aturan tertulis yang diatur dalam AD/ART PKS terkait rangkap jabatan kader yang menjadi pejabat publik. Namun, hal tersebut hanyalah konvensi politik di internal PKS.
“Itu tidak diatur dalam AD/ART, tetapi sudah menjadi konvensi politik internal PKS,” jelasnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (23/10). Tujuan konvensi internal PKS, lanjut Agus, diambil sebagai upaya efektivitas kerja yang bersangkutan di jabatan publik. “Selain itu agar institusi partai tidak dinomorduakan karena sumber rekrutmen elit politik di Indonesia,” cetusnya.
Khusus keberadaan Tifatul yang kini didaulat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mundur dari posisi sebagai Presiden PKS, menurut Agus, hal itu juga masuk dalam kontrak politik PKS dengan SBY. “Ini merupakan komitmen perjanjian politik untuk memperkuat sistem presidensiil,” jelas anggota Komisi II DPR ini.
Tradisi mengganti pimpinan partai karena menduduki jabatan publik telah berlangsung sejak lama. Hal ini juga berlaku saat Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua MPR di 2004 lalu yang kemudian digantikan Tifatul Sembiring.
Selain Tifatul, kader PKS yang menduduki pos penting di partai dan sekaligus rangkap jabatan yaitu Sekjen DPP PKS Anis Matta yang kini menjabat Wakil Ketua DPR.
Sebagaimana diketahui terdapat beberapa petinggi partai politik yang kini menjadi pembantu presiden yaitu Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang kini menjadi Menakertrans, Wasekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini menjadi Meneg PDT, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi Menteri Agama, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjadi Menegpora, dan beberapa nama lainnya.
Namun sepertinya langkah PKS tak bakal diiukti oleh patai politik lainnya yang memiliki kader duduk di KIB II. Seperti pernyataan Ketua DPP PKB Ida Fauziyah yang menegaskan tidak akan mengganti Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Menurut dia, Cak Imin bakal mampu mengemban tugas sebagai Menakertrans meski menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB. “Selama ini Cak Imin sudah membuktikan sebagai Wakil Ketua DPR, dan nyatanya mampu menangani dengan baik pekerjaan di partai,” jelasnya.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy. Menurut dia, posisi Suryadharma Ali akan tetap dipertahankan hingga Muktamar PPP pada 2012 mendatang.
Sikap ini diambil karena tidak ada permintaan dari Presiden SBY terkait rangkap jabatan. “Sepanjang tidak ada permintaan dari presiden terkait rangkap jabatan, kami akan mempertahankan Pak Surya,” ujarnya, ketika dihubungi terpisah.
Soal rangkap jabatan partai politik, hakikatnya PKB pernah melakukannya dengan mencopot Lukman Edy dari posisi Sekjen DPP PKB saat menjabat sebagai Menteri PDT yang digantikan Yenni Wahid. Meski, di kemudian hari, pencopotan posisi Sekjen DPP PKB dipersoalkan di pengadilan dan dimenangkan Yenni Wahid.
Kini, isu rangkap jabatan akan berdimensi politis yang beragam. Mulai soal efektivitas KIB II hingga persoalan di internal partai. Jadi, siapa mau susul PKS? [mdr]
sumber;inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar