Tampilkan postingan dengan label kiprah PKS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kiprah PKS. Tampilkan semua postingan

Minggu, 17 Maret 2013

Video Presiden PKS, Anis Matta dalam Acara Gestur di TV One

Anis Matta hadir dalam Acara Gestur TVONE, semua panelis terkesima dan memberikan komentar Positif. Sudah seharusnya pemimpin itu seperti Anis Matta, pandai bersikap.

Bagi yang belum sempat menyaksikanya, bisa klik:
Bagian 1 : http://www.youtube.com/watch?v=0lqmTVg9FbU
Bagian 2 : http://www.youtube.com/watch?v=Cv4IckJACHM
Bagian 3 : http://www.youtube.com/watch?v=hihyVGTZmas
Bagian 4 : http://www.youtube.com/watch?v=vNDlM7HZmmI
Bagian 5 : http://www.youtube.com/watch?v=Da6_nrC5eb4

[pkswanajaya] Anis Matta hadir dalam Acara Gestur TVONE, semua panelis terkesima dan memberikan komentar Positif. Sudah seharusnya pemimpin itu seperti Anis Matta, pandai bersikap.

Bagi yang belum sempat menyaksikanya, bisa klik:
Bagian 1 : http://www.youtube.com/watch?v=0lqmTVg9FbU
Bagian 2 : http://www.youtube.com/watch?v=Cv4IckJACHM
Bagian 3 : http://www.youtube.com/watch?v=hihyVGTZmas
Bagian 4 : http://www.youtube.com/watch?v=vNDlM7HZmmI
Bagian 5 : http://www.youtube.com/watch?v=Da6_nrC5eb4

Jumat, 27 Januari 2012

Direct Selling dan Sosialisasi Pasangan SAJA di Pasar Pamor Cibitung



[pks-wanajaya] Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS Wanasari, menggelar kegiatan Direct selling dan sosialisasi pasangan SAJA yang berpusat di Pasar Pamor, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung pada Ahad (22/1).

Kegiatan tersebut difokuskan untuk menyapa dan mensosialisasikan hajatan 5 tahunan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2012-2017 serta profil Pasangan SAJA keseluruh elemen masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari beraktifitas di dalam pasar serta warga pengunjung pasar yang hendak berbelanja kebutuhan sehari-hari disana.

Sebelum diterjunkan ke tengah hiruk pikuk pasar, Laskar Sipitung dari DPRa Wanasari yang berjumlah lebih dari 30 orang tersebut terlebih dulu berkumpul di depan gerbang perumahan Regency Bekasi untuk konsolidasi dan mendengarkan arahan baik dari penanggung jawab acara Bapak Muhtadi maupun dari Kabidcabda DPD PKS Kabupaten Bekasi, Bapak Ust. Sumarsono, ST.

Senin, 21 Maret 2011

Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera Se-Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Periode 2011 – 2012.



بســم الله الرحمن الرحيم



Pada hari Ahad, 8 Rabiul Tsani 1432 H bertepatan dengan 13 Maret 2011 M, Pukul 10:00 WIB, bertempat di Wanasari Cibitung telah dilaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera Desa/Kelurahan Wanasari-Wanajaya, Cibuntu, Sukajaya, Sarimukti, Muktiwari dan Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Periode 2011 – 2012.

Kamis, 03 Maret 2011

Presiden PKS: Kami Tidak Merasa Melanggar





Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menyambut baik pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait koalisi pemerintahan, Selasa (1/3).

Dalam siaran pers DPP PKS, Rabu, Luthfi mengatakan, Presiden Yudhoyono telah menunjukkan sikap negarawan dan tidak terpancing terhadap berbagai provokasi dari luar yang mencoba mendikte kebijakannya.

Sabtu, 05 Februari 2011

Memimpin dengan Kelapangan Dada



Profil Polling Politisi Terpopuler Senayan
INILAH.COM, Jakarta - Selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Korekku (Koordinator Ekonomi dan Keuangan) Anis Matta mengaku tidak hanya dituntut menguasai persoalan tapi juga membutuhkan kelapangan dada.

"Kita mengelola orang pintar, karenanya susah mengatur, khususnya dalam sidang-sidang yang temanya berat. Mereka punya hak kolegial yang penuh sebagai anggota dewan," ujar Anis Matta, di Jakarta, belum lama ini.

Tak hanya itu sebagai pimpinan dewan dirinya dituntut menguasai segala bidang mulai dari masalah politik, ekonomi, hukum, sosial dan semua masalah harus dikuasai.

Sebagai pimpinan yang membidangi ekonomi dan keuangan, pria kelahiran Bone, 7 Desember 1968 memiliki target yakni menciptakan trasparasi anggaran. Target lainnya adalah memperkuat kompetensi pelaksanaan anggaran di DPR dengan membentuk yang namanya budget office.

"Supaya kemampuan ini setara dengan pemerintah dalam penyusunan anggaran sehingga walau tugas kami hanya memberikan pandangan tapi pada kemampuan pembahasan Insya Allah satu level dengan pemerintah. Itu tanggung jawab saya dikoordinator bagian keuangan," akunya.

Sementara sebagai pimpinan DPR, bapak delapan anak ini juga memiliki target ke depan. Pertama melakukan reformasi institusional. Menurutnya DPR akan kuat jika otoritas yang dimilikinya setara dengan kompetensi yang dimilikinya.

"DPR ini punya otoritas tertinggi legislasi. DPR adalah pusat pembuatan UU di negara ini tapi kompetensinya tidak terlalu kuat. Karenanya kita ingin supaya lembaga ini benar-benar mengabungkan semua kompetensi yang diperlukan UU," jelasnya.

Target kedua adalah menciptakan efisiensi di internal DPR. Menurut politisi PKS ini DPR terlalu banyak sidang yang seharusnya tidak diperlukan, tetapi mekanisme tersebut harus dilalui.

"Misalnya banyak agenda paripurna yang mungkin tidak diperlukan dan tidak perlu dibawa ke paripurna. Contohnya membacakan surat masuk dari presiden," ujarnya. Jadi DPR terlihat sangat sibuk tapi sebagian kesibukannya tidak langsung bersentuhan dengan pekerjaan.

Mantan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengakui tak pernah berpikir masuk dalam dunia perpolitikan apalagi untuk duduk dikursi dewan. "Tidak pernah punya pikiran menjadi politisi. Sebenarnya secara personal kecenderungan saya pada dunia akademik," akunya.

Sejak terjun dalam dunia perpolitikan, Anis mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga besarnya. Walaupun dalam keluarga hanya dirinya yang terjun dalam dunia politik.

Sekjen PKS ini memiliki pengalaman yang seabrek, sebelum terjun ke dunia politik, Anis sempat mengajar di Fakultas Ekonomi UI 1996-1998. Kemudian diberikan tanggung jawab yang besar sebagai Sekjen DPP PK & PKS 1998-2010. "Saya mendapatkan tanggung jawab cukup besar pada awal-awal pendirian partai dan sejak itu saya tidak pernah meninggalkan arena," tandasnya.

Sementara di parlemen, Anis telah duduk dua periode. Pada periode pertama Anis sempat berada di Komisi I, XI dan III sementara periode kedua menduduki posisi Wakil Ketua DPR Bidang Korekku (Koordinator Ekonomi dan Keuangan).

Di tengah kesibukkannya, bapak 8 anak ini tidak berhenti berkarya sekaligus melakukan kegemarannya yakni menulis belasan buku. Seperti ‘Konsep Seni dalam Islam’ (Tulisan Bersama dalam 'Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa'), Festival Istiqlal Jakarta, 1995, Kumpulan Cerpen Intifadhah: (Jihad Rajbi) (terjemahan) 1995, hingga 8 Mata Air Kecemerlangan: Tarbawi Press, 2009. [mdr]
Sumber : inilah.com

Selasa, 17 November 2009

Herlini Amran: Masalah Pendidikan Kita Seperti Benang Kusut!


Anggota Komisi X DPR RI dari F-PKS, Herlini Amran, mengatakan masalah pendidikan kita seperti benang kusut. Banyak faktor yang harus diurai untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikannya di sela-sela rapat kerja Komisi X dengan Mendiknas, M. Nuh, di Gedung DPR RI, Rabu (11/11/09) siang.

Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh, baru saja memaparkan program 100 harinya di hadapan anggota Komisi X DPR RI. Ada delapan program 100 hari yang digaungkan Mendiknas, yaitu sebagai berikut.

1.Penyediaan internet secara massal di sekolah
2.Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah
3.Beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu
4.Penyusunan kebijakan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil
5.Penyusunan dan penyempurnaan renstra 2010—2014
6.Pengembangan budaya dan karakter bangsa
7.Pengembangan metodologi pembelajaran
8.Pengembangan entrepreneurship

Herlini menilai program tersebut tidak membumi dan terlalu 'idealis'. “Kita lihat saja nanti, apakah program yang sangat 'idealis' bisa diimplementasikan dalam waktu 100 hari,” ujar Herlini.

Aleg PKS dari dapil Kepulauan Riau ini juga menegaskan bahwa permasalahan pendidikan nasional saat ini yang paling urgen adalah masalah ujian nasional dan sertifikasi guru. “Yang paling mendesak, yang perlu diselesaikan adalah ujian nasional, sertifikasi guru. Kita lihat dampaknya terjadi kecurangan-kecurangan (dalam penyelenggaraan ujian-red),” ungkap Herlini.

Lebih lanjut, Herlini mengusulkan agar ujian di tingkat sekolah menengah mengambil format UASBN seperti yang telah dilaksanakan di tingkat sekolah dasar. “Bagaimana kalau ujian SMP itu seperti ujian SD yang bentuknya UASBN. Jadi soal dibuat provinsi tapi diberikan otonomi sekolah untuk menentukan kelulusan. Jadi, soal-soal itu bisa diujikan dan jangan dari pusat. Kalau ujian nasional itu disamakan, bagaimana nasibnya dengan yang ada di pulau-pulau,” ujarnya seraya menegaskan.

Selain permasalahan ujian, Herlini juga menyoroti posisi sekolah agama, madrasah misalnya, yang masih di bawah naungan Departemen Agama. “Bisa nggak satu atap pendidikan yang dikelola antara Depag dan Diknas. Madrasah itu terkesan dianaktirikan, padahal dana terbesar ada di Diknas,” ungkap Herlini.

Ia juga mengungkapkan, stakeholder mempunyai peran besar dalam mengurai benang kusut permasalahan pendidikan di Indonesia. “Jadi, (permasalahan pendidikan-red) memang kayak benang kusut. Kalau stakeholder, pemerintah, punya niat baik untuk memajukan pendidikan, insya Allah kita bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya geram. (Ind)
sumber: eramuslim.com

Sabtu, 07 November 2009

PKS 2014: Antara Bumi dan Langit


Oleh Herry Mohammad*

Ketika reformasi mencapai puncak kemenangannya pada 21 Mei 1998 (Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh BJ Habibie), era baru perpolitikan nasional berawal. Habibie membuka keran, dengan memberi kebebasan kepada anak bangsa untuk mendirikan partai politik.

Euforia, begitulah kondisinya saat itu, menjelang Pemilu 1999. Partai-partai berbasis massa dan berasas Islam bermunculan. Di antaranya adalah Partai Keadilan (PK), dengan presiden pertamanya Nur Mahmudi Ismail (kini Walikota Depok). Kemunculan PK membawa angin tersendiri, menjelang Pemilu Legislatif 1999, Sebagai pendatang baru, banyak yang berharap PK akan bisa menjadi partai moderen dan berhasil memulung suara umat Islam.

Tapi apa yang terjadi? Pemilu Legislatif (Pileg) 1999, PK hanya mendapat suara 1,3 persen. Partai harapan ini otomatis tidak lolos electoral threshold sebesar 3 persen. Partai-partai yang tidak lolos tentu saja harus berganti nama agar bisa mengikuti Pileg 2004. Maka, PK berganti baju dan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan Hidayat Nur Wahid sebagai presiden (20 April 2003).

Pada Pemilu Legislatif 2004, PKS mendapat suara 7,35 persen, sebuah lonjakan yang luar biasa. Padahal, waktu itu, kader PKS jumlahnya ditaksir sekitar 500 ribu orang. Banyak orang berdecak kagum, dari mana suara sebanyak itu? Jawabnya: simpatisan! Pada saat Pileg 2004, PKS sudah punya modal sumber daya insani di Senayan –dan juga di DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten-- yang kinerjanya cukup bagus dan bersih.

Berangkat dari kenyataan tahun 2004 yang mendapat lonjakan suara yang berlipat-lipat itulah, para elit partai mulai tergoda dengan perolehan suara yang lebih besar lagi. Dalam berbagai kesempatan, para elit partai, menargetkan perolehan suara PKS dalam Pileg 2009 sebesar 20 persen. Jumlah yang cukup fantastis. Dan ternyata jumlah itu bisa dilampaui, bukan oleh PKS, tapi oleh Partai Demokrat, dengan 20,85 persen. (Pada Pemilu 2004 Partai Demokrat memulung suara 8,04 persen)

Tanda-tanda bahwa capaian suara PKS yang jauh dari harapan sudah nampak pada awal April lalu. Waktu itu, berbagai lembaga survey merilis hasil jajak pendapat yang mereka lakukan. Hasil Survey Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) misalnya, menempatkan Partai Demokrat yang terunggul dengan perolehan 20,2 persen suara, sedangkan PKS mendapatkan 9,7 persen suara. Ini termasuk prediksi yang tak jauh beda dari lembaga survey lain. Pertanyaannya adalah, mengapa ambisi PKS tidak terwujud dalam Pileg 2009? (hanya mendapat 7,88 persen). Ada beberapa sebab, baik internal maupun eksternal yang perlu dijadikan bahan introspeksi.

Kendala Krusial

Pertama, ada kritik bermunculan dari dalam, di antaranya terhadap para politikus yang 'berubah' setelah berkantor di Senayan, maupun di tingkat daerah. Para pengkritik adalah para murobbi, ustad, yang masih berakar kuat pada idiologi langit dan punya massa.

Kedua, kecenderungan PKS untuk mendukung "mereka yang diprediksi menang" --dalam pilpres, pilgub, maupun pilkada-- sering kali malah kontra-produktif. Kecenderungan itu akhirnya melonggarkan syarat untuk memilih pemimpin secara Islami. Ini membuat kekecewaan para kader dan banyak memilih mundur dari arena politik, dan tetap konsisten di jalur tarbiyah.

Ketiga, terlalu sibuk berpolitik, sehingga para kader waktunya habis untuk urusan yang satu ini. Umat nyaris tak terurus, liqo-liqo mulai kendor, aktivis dakwah kampus mulai diisi oleh komunitas yang getol mempelajari al-Qur’an dan Hadits, tapi mereka a politik.

Keempat, para kader di tingkat bumi, akar rumput, merasa hanya digunakan setiap kali menjelang Pileg, Pilbub, Pilgub dan Pilpres. Ibarat panjat pohon pinang, mereka hanya dipakai sebagai ancik-ancik (pijakan). Setelah itu, mereka tak diurus.

Selain faktor internal, ada pula pengaruh luar alias eksternal. Para kader PKS kurang menjalin komunikasi dan silaturahim dengan pimpinan partai atau ormas Islam yang lain. Kalau toh terjadi silaturahim, muatannya selalu politis. Padahal, hubungkan sesama umat sangat luas, dan politik adalah bagian kecil dari yang luas itu.

Mendengar dan Menghimpun

Lalu, bagaimana prospek partai dakwah ini di tahun 2014? PKS dilahirkan oleh para aktifis dakwah, dan mengklaim sebagai partai dakwah. Karena itu, orientasi aksinya mesti diarahkan untuk dakwah, tak sekedar memilih PKS. Tapi dakwah untuk menyebarkan Islam sebagai "Petunjuk Jalan".

PKS jangan berhenti pada slogan “Peduli, Bersih, dan Profesional" saja. Masih banyak hal kreatif yang bisa dilakukan oleh para kader partai. Banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat memerlukan advokasi langsung. Soal ekonomi, pendidikan murah berkualitas, kesehatan, dan pembelaannya pada umat yang masih harus terus dibuktikan. Kasus terorisme saja PKS tak banyak “berbunyi”. Di jamannya PKS masih PK, kehadiran kader-kader partai saat itu, cukup memberikan citra bahwa partai dakwah ini benar-benar peduli terhadap sesama. Mereka melakukan dakwah bil hal, tidak hanya bil lisan saja.

Para kader PKS mestinya tetap meluangkan waktunya untuk berdakwah, dengan bahasa yang sopan, tidak reaktif, tanpa harus membuat iklan populis seperti iklan Soeharto itu. PKS harus bisa mengelola komunikasi politik, mau mendengar pendapat orang lain, baik yang berseberangan maupun yang searah. Apa pun bentuk "serangan" yang mungkin ditujukan, hendaknya ditanggapi sebagaimana laiknya seorang pendakwah.

Sebagai partai dakwah yang berbasis kader, mestinya baik sikap maupun ucap tetap terjaga. Harus dibuktikan ketulusan dalam bersaudara sesama Muslim. Karena saudara Muslim itu juga pemilih potensial baginya. Oleh sebab itu, kader PKS mestinya tetap membuka mata dan telinga. Semua masukan itu dihimpun dan disaring, yang baik diambil dan yang jelek disortir. Apapun bentuk masukan itu, sebenarnya adalah rasa cinta mereka kepada partai ini. Untuk itu, jika ada kritikan pedas nan tajam dari saudara-saudara se-idiologi, tidak seharusnya dimasukkan bagian “hitam”. Kondisi sekarang, ada kesan di tingkat bawah, pengkritik adalah pembenci. Ini sama halnya menomorsatukan partai, menafikan umat.

Hal lain yang mesti dilakukan oleh para kader partai maupun institusi PKS, kurangnya menjalin komunikasi dengan baik kepada wartawan dan media-media Islam. Sejatinya, media-media Islam bisa dijadikan mitra, bukan malah dijauhi atau dilihat dengan sebelah mata, betapa pun kecilnya media tersebut. Beberapa media Islam punya kesan, PKS telah menjauhi dan tak membutuhkan mereka. Ini bisa berbahaya!

Terdongkraknya perolehan suara PKS pada Pileg 2004 tak bisa dilepaskan dari kinerja partai dan keteladanan para kader yang telah bekerja sejak 1999 (ketika masih PK). Begitu pula perolehan suara pada Pileg 2009 atau tahun 2014 mendatang. Performa partai 5-10 tahun ke depan, akan sangat ditentukan oleh akhlak kader mereka hari ini. Jika umat bisa merasakan akhlak yang indah itu, mereka akan tahu kepada partai apa aspirasi politiknya akan disalurkan! Wallahu a'lam.

*)Penulis adalah pemerhati Politik Umat Islam, dan wartawan senior

Kamis, 29 Oktober 2009

Hari Ini Tifatul Lepas Jabatan Presiden PKS


Ini merupakan tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa.

PK-Sejahtera Online: Hari ini (27/10) Tifatul Sembiring akan menyerahkan jabatannya sebagai presiden PKS kepada Luthfi Hasan Ishaq, Presiden PKS terpilih yang baru. Acara akan diselenggarakan pada siang ini pukul 11.00 WIB di Kantor DPP PKS.

Tifatul menyerahkan jabatannya sebagai presiden setelah dipilih oleh presiden SBY untuk menempati tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tifatul mengatakan bahwa pengunduran diri sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh dua presiden PKS sebelumnya, yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Ini merupaka tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa sebagai pembantu presiden.

"Nur Mahmudi mundur saat terpilih sebagai Menteri Kehutanan era Gusdur, dan Hidayat juga mundur saat terpilih sebagai Ketua MPR periode lalu," tuturnya.

Beberapa kalangan menilai langkah yang dilakukan Tifatul Sembiring sebagai pemimpin partai sepatutnya diikuti oleh para pemimpin partai lain yang terpilih sebagai menteri.

Selain Tifatul, posisi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS juga akan diserahterimakan. Suharna Surapranata yang sebelumnya menempati posisi ini, akan digantikan oleh Untung Wahono. Untung Wahono yang sebelumnya menjabat Ketua bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Suharna dipilih sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Kemudian, Suswono, yang juga dipilih sebagi Menteri Pertanian akan melepas jabatannya di struktur partai sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DIY. Suswono akan digantikan oleh Agus Poernomo
SUMBER: http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=8119

Jumat, 23 Oktober 2009

Tifatul Jadi Menkominfo, PKS Cari Presiden

Jakarta - PKS kini mencari presiden. Partai kader ini akan segera mengumumkan nama pengganti Tifatul Sembiring yang telah menduduki posisi baru sebagai Menkominfo.

"Pengganti Tifatul akan segera diumumkan," kata Juru Bicara PKS Mabruri melalui telepon, Jumat (23/10/2009).

Mabruri menjelaskan, dalam tradisi PKS setiap kader yang menjadi pejabat publik, maka otomatis menanggalkan jabatan struktural partai.

"Mudah-mudahan tradisi tidak rangkap jabatan ini bisa membuat kerja melayani publik menjadi lebih optimal. Insya Allah pekan-pekan ini sudah ada Pjs Presiden PKS," tambahnya.

Sumber: DetikCom

Jadi Menteri, Kader Lengser


Tifatul Sembiring

R Ferdian Andi R
(inilah.com /Agus Priatna)INILAH.COM, Jakarta - Kabinet baru, 19 di antaranya dari partai politik. Kekhawatiran konflik kepentingan muncul. PKS pun siap mengganti kadernya yang menduduki jabatan publik. Siapa menyusul?

Sistem kepartaian di PKS sepertinya patut menjadi pilot project bagi partai politik lainnya. Karena dalam waktu dekat, PKS akan menggantikan posisi Presiden PKS yang kini dijabat Tifatul Sembiring. Tifatul diganti karena baru saja diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Menurut Ketua DPP PKS Agus Purnomo, hakikatnya tidak ada aturan tertulis yang diatur dalam AD/ART PKS terkait rangkap jabatan kader yang menjadi pejabat publik. Namun, hal tersebut hanyalah konvensi politik di internal PKS.

“Itu tidak diatur dalam AD/ART, tetapi sudah menjadi konvensi politik internal PKS,” jelasnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (23/10). Tujuan konvensi internal PKS, lanjut Agus, diambil sebagai upaya efektivitas kerja yang bersangkutan di jabatan publik. “Selain itu agar institusi partai tidak dinomorduakan karena sumber rekrutmen elit politik di Indonesia,” cetusnya.

Khusus keberadaan Tifatul yang kini didaulat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mundur dari posisi sebagai Presiden PKS, menurut Agus, hal itu juga masuk dalam kontrak politik PKS dengan SBY. “Ini merupakan komitmen perjanjian politik untuk memperkuat sistem presidensiil,” jelas anggota Komisi II DPR ini.

Tradisi mengganti pimpinan partai karena menduduki jabatan publik telah berlangsung sejak lama. Hal ini juga berlaku saat Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua MPR di 2004 lalu yang kemudian digantikan Tifatul Sembiring.

Selain Tifatul, kader PKS yang menduduki pos penting di partai dan sekaligus rangkap jabatan yaitu Sekjen DPP PKS Anis Matta yang kini menjabat Wakil Ketua DPR.

Sebagaimana diketahui terdapat beberapa petinggi partai politik yang kini menjadi pembantu presiden yaitu Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang kini menjadi Menakertrans, Wasekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini menjadi Meneg PDT, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi Menteri Agama, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjadi Menegpora, dan beberapa nama lainnya.

Namun sepertinya langkah PKS tak bakal diiukti oleh patai politik lainnya yang memiliki kader duduk di KIB II. Seperti pernyataan Ketua DPP PKB Ida Fauziyah yang menegaskan tidak akan mengganti Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, Cak Imin bakal mampu mengemban tugas sebagai Menakertrans meski menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB. “Selama ini Cak Imin sudah membuktikan sebagai Wakil Ketua DPR, dan nyatanya mampu menangani dengan baik pekerjaan di partai,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy. Menurut dia, posisi Suryadharma Ali akan tetap dipertahankan hingga Muktamar PPP pada 2012 mendatang.

Sikap ini diambil karena tidak ada permintaan dari Presiden SBY terkait rangkap jabatan. “Sepanjang tidak ada permintaan dari presiden terkait rangkap jabatan, kami akan mempertahankan Pak Surya,” ujarnya, ketika dihubungi terpisah.

Soal rangkap jabatan partai politik, hakikatnya PKB pernah melakukannya dengan mencopot Lukman Edy dari posisi Sekjen DPP PKB saat menjabat sebagai Menteri PDT yang digantikan Yenni Wahid. Meski, di kemudian hari, pencopotan posisi Sekjen DPP PKB dipersoalkan di pengadilan dan dimenangkan Yenni Wahid.

Kini, isu rangkap jabatan akan berdimensi politis yang beragam. Mulai soal efektivitas KIB II hingga persoalan di internal partai. Jadi, siapa mau susul PKS? [mdr]
sumber;inilah.com

Kamis, 22 Oktober 2009

Resmi Jabat Menkominfo, Tifatul Ngaku Masih Grogi


Suasana Sertijab Menkominfo (rou/inet)

Achmad Rouzni Noor II - detikinet


Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tifatul Sembiring, resmi menjabat setelah dilantik dan menjalankan serah terima jabatan. Namun, ia mengaku masih grogi.

Demikian pengakuan Tifatul seusai serah terima jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Depkominfo, Jakarta, Kamis (22/10/2009) petang. "Saya akan pelajari dulu, terus terang saya masih grogi," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan soal pemanfaatan Open Source.

Ia pun terlihat grogi menjawab soal restrukturisasi pejabat di Depkominfo. Beberapa pos Direktur Jenderal di Depkominfo saat ini memang masih kosong, terutama adalah Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang masih dijabat oleh Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar selaku Pelaksana Tugas.

Di sisi lain Tifatul kembali mengungkapkan visinya untuk melanjutkan pembangunan di bidang ICT. Dalam 100 hari kerja, ujarnya, SBY memberikan beban target berupa program 100 desa 100 komputer. "Namun dalam lima tahun targetnya 10.000 desa, 10.000 komputer," ia menambahkan.

Sertijab Menkominfo dihadiri oleh lebih dari 200 praktisi industri dan stakeholder ICT di Indonesia. Ini termasuk bos-bos operator telekomunikasi seluler dan beberapa penyelenggara jasa internet.

( wsh / wsh )
sumber:http://www.detikinet.com/read/2009/10/22/172458/1226663/398/resmi-jabat-menkominfo-tifatul-ngaku-masih-grogi

Selasa, 20 Oktober 2009

Program 100 Hari Pertama Tifatul Sembiring


Presiden PKS, Tifatul Sembiring, yang menjadi calon kuat Menkominfo mendatang memprogramkan dalam 100 hari pertama kerjanya kelak, akan mewujudkan 100 desa komputer.

"Kalau saya diamanahi jabatan Menkominfo, 100 hari pertama sesuai target yang ditetapkan Presiden akan mewujudkan 100 desa komputer," kata Tifatul, setelah Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, program itu merupakan bagian dari desain utama programnya yakni 10.000 desa komputer sampai dengan 2014. Tifatul bertekad sistem komputerisasi bisa masuk ke seluruh sendi masyarakat mulai lembaga pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan.

"Bagaimana kita upayakan agar komputer bisa masuk ke lembaga pendidikan supaya mampu meningkatkan SDM kita," katanya.

Selain itu, komputer harus mendukung sektor bisnis agar semakin berdaya saing tinggi. Sistem pemerintahan yang terkomputerisasi, menurut Tifatul, sangat penting untuk meminimalisasi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"E-government harus kita upayakan untuk meminimalisir KKN," katanya. Ke depan, Tifatul mengharapkan seluruh pegawai hingga ke tingkat pemerintahan terbawah bekerja dengan sistem on-line sehingga tidak perlu menerima uang tunai secara langsung dari masyarakat.

Ia berpendapat, pegawai cukup menerima resi dalam bentuk kertas sehingga praktik "sogok-menyogok" dapat diminimalkan melalui sistem on-line. Soal komunikasi dan informatika, Tifatul mengaku tidak asing lagi dengan dunia tersebut.

"Saya delapan tahun menangani persoalan itu jadi Insya Allah tidak asing lagi," katanya.

Ia tercatat pernah bekerja di bagian sistem informatika selama delapan tahun di PLN. Tifatul menyelesaikan jenjang S1 di bidang komunikasi dan informatika. Kader PKS itu kemudian melanjutkan kuliah S2-nya di Islamabad untuk konsentrasi studi politik internasional. (mnh/antara)

foto: republika
SUMBER: Eramuslim.com

Minggu, 18 Oktober 2009

Aktifitas Relawan di Sumbar






Inilah sebagian aktifitas relawan di Sumbar dari tim rescue, medis, dapur umum, radio komunikasi, dan distribusi bantuan.
sumber:http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=8005

Sabtu, 15 Agustus 2009

Wih! PKS Gerak Jalan Bogor-Jakarta

Raden Trimutia Hatta

INILAH.COM, Jakarta - Gerak jalan memang biasa dilakukan dalam acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Namun, dalam rangka memperingati HUT RI ke 64 ini, PKS melakukan gerak jalan yang tidak biasanya. Sekitar 5 ribu kader PKS melakukan gerak jalan dari Bogor ke Jakarta. Ckckck!

"PKS akan memeriahkan 17-an dengan gerak jalan dari Bogor ke Jakarta," ujar Ketua Korsad DPP PKS, Rahmatullah dalam keterangan pers yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (15/8).

Menurutnya, acara gerak jalan yang akann menempuh jarak sekitar 40 KM itu bukan hanya diikuti oleh para kader dan simpatisan PKS saja. Tapi para elit PKS juga ikut meramaikan acara tersebut.

"Presiden PKS, Pak Tifatul Sembiring dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail nanti akan ikut gerak jalan juga. Jika ada yang ingin ikut, hubungi saja DPD PKS Jabodetabek," ungkapnya

Rahmat menjelaskan, rute yang akan ditempuh acara gerak jalan yang digelar Sabtu pagi ini, akan dimulai dari Jalan Raya Bogor, Cibinong, Depok, Pasar Rebo dan berakhir di Kantor DPP PKS baru di Jalan TB Simatupang, Jakarta. [mut]

Warsito, Profesor PKS yang Sukses


Ada lima tokoh yang memenangkan penghargaaan Achmad Bakrie Awards tahun ini. Di antaranya adalah Warsito PhD, yang meraih penghargaan kategori teknologi. Inikah isyarat bahwa ia akan terpilih menjadi Menristek dalam kabinet SBY mendatang? Warsito tak mau bicara soal itu. Dunianya adalah dunia ilmu. Tenang tapi menghanyutkan.

Empat pemenang lainnya adalah Pantur Silaban peraih untuk bidang sains, Danarto kategori kesusasteraan, Ag Soemantro Hardjojuwono untuk bidang kedokteran, dan terakhir Sajogyo pemenang di bidang pemikiran sosial.

Di dunia akademisi internasional, Warsito dikenal sebagai pionir dalam teknologi tomografi, yaitu teknologi untuk memindai berbagai macam obyek dari tubuh manusia, proses kimia, industri perminyakan, reaktor nuklir hingga perut bumi. Penemuannya yang paling spektakuler adalah tomografi volumetrik 4D yang dipatenkan di Amerika dan lembaga paten internasional PTO/WO tahun 2006. Teknologi ini diperkirakan akan mengubah drastis perkembangan riset dan teknologi di berbagai bidang dari energi, proses kimia, kedokteran, hingga nano-teknologi.

Warsito sudah membangun sebuah institusi riset swasta pertama di Indonesia untuk mengembangkan teknologi tomografi volumetrik untuk berbagai aplikasi. Meskipun masih berskala kecil, institusi yang dibangunnya mempunyai reputasi tinggi di dunia dan telah mampu menjalin kerja sama riset dengan lembga riset dan universitas kelas dunia seperti Ohio State University (AS), National Natural Science Laboratory of Japan (RIKEN, Japan), Nanyang Technology University (Singapore), dan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia).

Produk dari institusinya telah dipakai di berbagai institusi dunia, termasuk Ohio State University (AS), Cambrige University (UK), B&W Company (AS), dan Morgantown National Laboratory (Dept of Energy, WA, AS). Institusi yang dibangunnya juga telah menjadi standar bagi teknologi tomografi volumetrik dan yang dikembangkan di seluruh dunia dan dipublikasikan di dua jurnal internasional terkemuka, yaitu Measurement Science and Technology (UK) dan IEE Sensors Journal (AS).

Lembaga penelitian yang juga memberikan beasiswa dan bimbingan penelitian bagi mahasiswa Indonesia dari seluruh tanah air. Ini sebagai bantuan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan pembinaan riset kelas dunia bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset dunia yang terikat dalam kerjasama penelitian.

Di bidang keorganisasian, Warsito adalah salah satu pendiri dan ketua umum Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI). Selama menjabat sebagai ketua umum MITI sejak tahun 2005, Warsito telah membangun jaringan MITI di seluruh Indonesia dan luar negeri terutama MITI-Mahasiswa di 50 kampus di 26 Propinsi di seluruh Indonesia.

Program utama yang dilancarkan MITI adalah meningkatkan kualitas akademis dan kemampuan riset mahasiswa Indonesia, serta membantu pengembangan SDM mahasiswa Indonesia melalui program pengiriman mahasiswa Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Tahun 2007 MITI bekerja sama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Riyadh berhasil mengirim mahasiswa untuk program belajar S2 dan S3 sebanyak 51 orang atas beasiswa dari pemerintah Saudi Arabia.

Saat ini MITI juga sedang membangun kelompok-kelompok belajar dan riset bagi pelajar dan mahasiswa di seluruh pelosok tanah air untuk membudayakan riset ilmiah dan mendorong segera terwujudnya universitas riset di universitas-universitas seluruh Indonesia.

Dr Warsito lahir di Solo, 1967, adalah seorang penemu alat pemindai tubuh (tomografi) yang lebih murah dan akurat yang dinamakan ECVT (electrical capacitance volume tomography). Warsito meraih gelar doktor dari Universitas Shizuoka Jepang tahun 1997. Dia memulai riset tomografi ini sejak tahun 1991, ketika masih menjadi mahasiswa S1. Saat itu ia masih mengembangkan tomografi ultrasound yang bertujuan untuk mendeteksi kepekatan gas dan partikel di dalam reaktor berfasa banyak.

Selain melakukan penelitian, Warsito juga mengajar di Sekolah MIPA dan Fisika, Universitas Indonesia, mengarahkan murid-murid postdoctoral dari Universitas Negeri Ohio, Universitas Negeri Washington dan Universitas Shizuoka. Warsitor adalah salah satu dari '50 Tokoh' Revolusi Kaum Muda versi majalah Gatra, (Edisi Khusus 2003), '10 Tokoh yang Mengubah Indonesia' versi majalah Tempo (Edisi Khusus Akhir Tahun 2006), dan juga terpilih menjadi salah satu dari '100 Tokoh Kebangkitan Indonesia' versi majalah Gatra (Mei, 2008).

Selain di MITI, Warsito juga aktif sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi Kebijakan Publik yang salah satunya bertanggung jawab langsung dalam merancang dan menyusun flatform pembangungan PKS Bidang Perekonomian.

Warsito menghabiskan waktu bertahun-tahun demi menggeluti ilmunya. Dengan temuan teknologinya, Warsito juga disebut-sebut banyak kalangan sangat layak mendapat Hadiah Nobel.

Anggoro Wijoyo
SUMBER:INILAH.COM

Rabu, 15 Juli 2009

PKS: Hentikan Pembantaian !

"China tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang terhadap sebagian rakyatnya yang berbeda keyakinan. Jangan sampai China dinilai menjalankan politik diskriminatif."

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, mengutuk setiap pembantaian terhadap muslim dan etnis lain di Xin Jiang China, dimana memakan korban meninggal lebih dari 150 orang. "Pemerintah China harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini," Ujar Tifatul.

Tifatul juga mnambahkan bahwa sebagai bagian dari komunitas internasional, China seharusnya menghentikan setiap tindakan2 yang mengarah kepada pelanggaran HAM.

Menurut Tifatul,"China tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang terhadap sebagian rakyatnya yang berbeda keyakinan. Jangan sampai China dinilai menjalankan politik diskriminatif."

PKS menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban, dan meminta Pemerintah China untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pembantaian. Mestinya pemerintah China dapat mengontrol perilaku tentaranya yg melakukan kekejian tersebut.

Kepada komunitas internasional, khususnya lembaga Human Right Internasional PKS menghimbau untuk melakukan investigasi, dugaan pelanggaran HAM berat thd para pengunjuk rasa, akibat tindakan diskriminatif pemerintah China, dan juga meminta PBB dan negara2 besar spt Amerika Serikat, negara2 Eropa menekan pemerintah China. "segera hentikan pembantaian!," tegas Tifatul.

Sumber : PK-Sejahtera Online

Pengirim : Zakaria

Selasa, 16 Juni 2009

Dicap 'Sok Bersih', Fraksi PKS Cuek

Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta - Gara-gara menolak gagasan pemberian hadiah cincin bagi anggota DPR sebagai cendramata, Fraksi PKS dicap 'sok bersih'. Meski begitu para elite partai dakwah ini tak peduli dengan olok-olok politik tersebut.

"Ada juga yang mengatakan PKS sok bersih, meskipun saya tidak setuju dengan kata-kata tersebut, seolah-olah menandakan kesombongan tapi dari pada dikatakan sok kotor, itu lebih baik dari pada tidak sama sekali," kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam diskusi 'Penghargaan purna bhakti, cincin atau piagam' di press room DPR, Jakarta, Jumat (12/6).

Mustafa membantah jika keputusan FPKS untuk menolak pemberian cincin bukan karena untuk mencari pencitraan, tapi keputusan ini diambil dikarenakan FPKS menilai tradisi seperti ini tidak perlu untuk dilanjutkan kembali.

"Kalau kita dikatakan melakukan manuver untuk pemilu 2014 saya rasa terlalu jauh. Kita tidak memerlukan satu momentum untuk pencitraan," ujarnya.

Menurut dia, dari pada memberikan cincin emas lebih baik anggota diberikan plakat. Setidaknya plakat dinilai lebih memiliki arti dari pada cincin emas.

"Plakat itu jauh lebih berbicara dari pada cincin. Kalau berdasarkan estetika saya melihatnya siapa yang mau pakai cincin kemana-mana dengan bentuk seperti itu (lambang DPR)," cetusnya.

PKS juga akan menerapkan tradisi menolak pemberian sesuatu atas jabatannya bukan hanya di DPR saja tapi juga diterapkan dieksekutif.

"Saya akan ingatkan Presiden partai tentang hal ini. Kami akan minta menteri-menteri PKS agar mawas diri dan tidak mengeruk kepentingan pribadi," tambahnya. [win/ana]

Senin, 18 Mei 2009

Membaca Langkah 'Membingungkan' PKS Akhir-akhir ini



by ADMIN
---
“…wa amruhum syuro bainahum. Faidza azamta fatawakkal allallah..”

Beberapa hari dalam pekan ini media massa menyoroti hiruk pikuk arah koalisi parpol dalam pilpres yang akan digelar 8 Juli 2009. PKS sebagai partai nomor empat dengan perolehan suara 7,88 % melalui Musyawarah Majlis Syuro (MMS) XI 25-26 April 2009 telah memutuskan berkoalisi dengan SBY Demokrat. Namun, pemilihan Boediono (Gubernur Bank Indonesia) sebagai cawapres SBY yang diputuskan sepihak (tanpa melibatkan partai koalisi) telah menimbulkan arus pro-kontra yang hebat. PKS mempermasahlan dua poin: pertama, tidak dilibatkannya partai mitra koalisi dalam pengambilan keputusan yang penting (pemilihan cawapres). Kedua, pola komunikasi yang searah dan terkesan arogan dari pihak SBY dan Partai Demokrat .

Melalui pertemuan-pertemuan maraton antara PKS dan kubu SBY akhirnya PKS memutuskan untuk tetap melanjutkan koalisi dan mendukung pasangan SBY-Boediono. Mencermati arah koalisi PKS yang akhirnya mantab mendukung duet SBY Berbudi (slogan pasangan SBY-Boediono) ada beberapa catatan ‘versi pribadi’ yang bisa saya kemukakan:

PERTAMA: PKS tidak akan sembrono, ngawur, serampangan dalam membuat sebuah keputusan yang amat sangat penting menyangkut nasib bangsa lima tahun kedepan. Oleh karenanya, sebelum akhirnya memutuskan berkoalisi dengan SBY-Boediono, PKS (melalui para qiyadahnya) berupaya mengumpulkan informasi yang lengkap, komprehensif, valid dan aktual dari sumber pertama. Itu yang kita baca dari pertemuan intensif antara PKS dengan tiga utusan SBY (Hadi Utomo Ketum PD, Hatta Rajasa orang kepercayaan SBY, dan Sudi Silahi sekretaris kabinet) yang berlangsung Kamis malam (14/5). Tidak cukup data dari 3 utusan, PKS yang diwakili Hilmi Aminuddin Ketua Majlis Syuro, Tifatul Sembirng Presiden PKS dan Anis Matta Sekjen PKS bertemu langsung dengan SBY dan Boediono selama dua jam sebelum deklarasi SBY-Boediono.

Langkah qiyadah PKS ini yang membedakan dengan kita-kita. Kalau para qiyadah akan menimbang segala sesuatu dengan matang, rasional dan komprehensif, kalau kita kadang (atau sering) hanya emosional dan parsial dalam ‘melihat’ permasalahan.

Jauh sebelum memasuki Pemilu 2009, Anis Matta sang idiolog PKS sudah membingkai cara berfikir kita tentang Syuro dan kaedah-kaedahnya. Keputusan yang baik adalah keputusan yang lahir dari syuro.Jika kita berbicara tentang bagaimana menghasilkan sebuah keputusan syuro yang bermutu, sesungguhnya kita berbicara tentang bagaimana mengoptimalkan syuro, tegas Anis Matta. Syuro akan optimal dan menghasilkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan apabila:

Pertama, tersedianya sumber-sumber informasi yang cukup untuk menjamin bahwa keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber-sumber informasi itu dapat berupa sumber intelijen, pelaku peristiwa, pengamat atau pakar suatu masalah. Fakta yang akurat disertai analisis yang tepat akan memudahkan kita menyusun rencana keputusan, baik dengan pendekatan syariat maupun pendekatan dakwah. Jadi, informasi yang akurat berkorelasi positif dan kuat dengan keputusan yang tepat. Kaidah ushul fiqh mengatakan, hukum yang kita berlakukan atas sesuatu merupakan bagian dari persepsi kita tentang sesuatu itu.

Kedua, tingkat kedalaman ilmu pengetahuan yang relatif yang harus dimiliki setiap peserta syuro. Karena, kedalaman itulah yang menentukan mutu analisis, pikiran, dan gagasan yang diutarakan oleh setiap peserta syuro. Itulah sebabnya para ulama menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu syarat pada mereka yang akan diangkat menjadi anggota syuro. Sebab, itulah yang menjadikan seseorang menjadi layak untuk dimintai pendapat dalam berbagai masalah.
Selain kedalaman ilmu pengetahuan, ada faktor lain yang terkait dengan syarat ilmu.Yaitu, dominasi akal atas emosi (rajahatul ‘aql) serta sikap rasional yang konsisten. Faktor ini sangat menentukan karena inilah yang menjamin bahwa sikap-sikap emosional dan temperamental yang sebagian besarnya kontraproduktif tidak akan terjadi dalam syuro. Selama syuro merupakan proses ijtihad jama’i, maka syarat kedalaman ilmu pengetahuan merupakan keniscayaan yang menentukan mutu hasil syuro.

Ketiga, adanya tradisi ilmiah dalam perbedaan pendapat yang menjamin keragaman pendapat yang terjadi dalam syuro terkelola dengan baik. Dan pendapat-pendapat itu secara intens mengalami seleksi, penyaringan, serta integrasi yang ilmiah. Kemudian melahirkan sebuah keputusan bermutu. Keragaman yang terkelola dengan cara seperti itu niscaya akan melahirkan pikiran-pikiran baru yang biasanya sulit dibayangkan dapat lahir dari seorang individu.

Demikian urai Anis Matta dalam bukunya 'Menikmati Demokrasi'.

KEDUA: PKS dengan manuver (sebelumnya) ‘mempermasalahkan’ pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY dimaknai sebagai upaya PKS untuk membenahi dan meluruskan ‘etika berkoalisi’ yang mulai diselewengkan oleh pihak Demokrat. Bahwa sebuah tujuan bersama tidak akan tercapai tanpa kerjasama, dan kerjasama tidak akan terwujud tanpa kesadaran bersama, dan kesadaran bersama mustahil ada manakala tidak ada tradisi syuro dalam mengambil sebuah kebijakan yang menyangkut ‘hajat hidup bangsa’.

PKS ingin menyadarkan SBY dan Demokrat bahwa koalisi bukan dibangun atas dasar bagi-bagi kursi, tapi koalisi yang solid bisa terwujud manakala ada kebersamaan. Kebersamaan dalam merancang, kebersamaan dalam melangkah dan kebersamaan dalam mempertanggungjawabkan hasil. Tidak ada yang bisa jalan sendiri. Pemimpin koalisi memang SBY dan Demokrat, tapi partai mitra koalisi tidak boleh diperlakukan seperti pelayan yang hanya sendiko dawuh tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Maka sebelum koalisi berjalan lima tahun kedepan, persoalan ‘dasar’ ini harus disadari bersama dan berkomitmen untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip syuro dalam koalisi.

Melalui pertemuan ustadz Hilmi dengan SBY sebelum deklarasi di Hotel Sheraton, Bandung, SBY (dan PKS) sepakat mendasarkan koalisi pada prinsip kebersamaan dan kesetaraan, dengan komunikasi yang positif dan konstruktif.

KETIGA: PKS menyadari bahwa kekuatannya saat ini bukan sebagai leader. Namun, dukungan rakyat 7,88 % hasil 'jihad siyasi' segenap kader dan simpatisan PKS seluruh pelosok tanah air dan luar negeri tidak boleh 'disia-siakan'. Suara 7,88 % ini harus dioptimalkan untuk menebar kemaslahatan di bumi pertiwi ini dengan masuk menjadi bagian kekuasaan dan terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan yang pro-rakyat. Tidak selayaknya PKS menyia-nyiakan potensinya hanya untuk sekedar ‘pandai berteriak’ mempermasalahkan masalah (maksudnya jadi oposisi). Mempermasalahkan masalah itu mudah dan pekerjaan orang kalah, tapi yang lebih penting adalah peran untuk menawarkan solusi atas masalah bangsa yang ada. Dan rakyat (baca umat) membutuhkan uluran tangan para kader-kader PKS untuk mengentaskan problematika mereka.

Ketika Nabi saw baru datang ke kota Madinah, beliau langsung memberikan arahan solusi dengan sabdanya… “Wahai manusia, sebarkanlah salam, hubungkan silaturahim, berikan makanan, dan shalat malamlah ketika orang-orang sama tidur. Itu semua akan memasukkan kalian ke dalam sorga dengan selamat”. (Hadits Shahih diriwayatkan oleh Turmudzi).

Dalam pertemuan PKS dengan SBY sebelum deklarasi telah disepakati dan ditandatangani Kontrak Politik berupa 10 agenda prioritas pembangunan berasas kedaulatan negara dan berorientasi kemakmuran rakyat.

Oleh karenanya, sebagai kader jadilah kita part of solution bukan part of problem. Slogan ‘Al Islam huwal hal’ (Islam adalah solusi) saatnya untuk kita implemestasikan dalam dunia nyata ruang-ruang publik. Tidak sekedar enak didengar, lantang disuarakan.

Terakhir, ketika pimpinan tertinggi PKS sudah membuat sebuah keputusan maka riak-riak perbedaan kita tutup rapat dalam buku memori kita. Saatnya beramal bukan berdebat!

“Waquli’maluu fasayarallahu amalakum warasuluhu wal mu’minunn…”

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. [at-taubah 105]

Jogjakarta, 16 Mei 2009

Alfaqir ila robbihi
Sumber:pkspiyungan.blogspot.com

Rabu, 29 April 2009

Mengapa Takut pada PKS ?


Wanandi: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.”
Oleh: Sapto Waluyo (Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform)

Sebuah acara talk show di stasiun televisi berlangsung seru pasca Pemilu yang baru berlalu di Indonesia. Para pembicara berasal dari partai-partai besar peraih suara terbanyak: Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang tampil sebagai pemenang pemilu, Sumarsono (Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya yang sempat shock karena tergeser ke ranking kedua), dan Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menempuh jalan oposisi). Narasumber keempat adalah seorang anak muda, doktor bidang teknik industry lulusan Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Mohammad Sohibul Iman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Usai debat panas, Kumolo mendekati Iman dan berbisik: “Mas, bagaimana sikap teman-teman PKS terhadap PDIP? Posisi Hidayat Nur Wahid cukup berpengaruh di kalangan PDIP, dia menempati ranking kedua untuk mendampingi Ibu Mega.” Perbincangan intim itu tak pernah dilansir media manapun, meski publik mencatat Hidayat pernah diundang khusus dalam acara rapat kerja yang dihadiri pengurus dan kader PDIP se-Indonesia. Dua pekan setelah Pemilu, DPD PDIP Sulawesi Utara, yang berpenduduk mayoritas non-Muslim masih mengusulkan lima calon wakil presiden yang layak mendampingi Mega, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono, Prabowo Subianto, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid dan Surya Paloh (Republika, 21/4). Itu bukti kedekatan partai nasionalis sekuler dengan Islam, lalu mengapa selepas pemilu yang aman dan lancar, tersebar rumor sistematik bahwa partai Islam radikal (PKS) menjadi ancaman keutuhan nasional Indonesia?

Partai Demokrat dan PKS sekali lagi membuat kejutan. Dalam Pemilu 2004, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina itu, hanya menempati urutan kelima dengan perolehan suara 7,5%. Sekarang mereka menempati tempat teratas dengan raihan suara lebih dari 20,6% menurut perhitungan suara sementara. Sementara PKS yang menempati ranking keenam pada Pemilu 2004 dengan suara 7,3% memang tak bertambah secara drastis, diperkirakan hanya meraih 8,2% suara, menurut tabulasi sementara Komisi Pemilihan Umum. Tapi, PKS dengan posisi keempat dalam pentas nasional menjadi Partai Islam terbesar di Indonesia. Inilah yang menjadi sumber kontroversi bagi sebagian pengamat Barat.

Bila kemenangan Partai Demokrat disambut meriah oleh media Barat, sehingga majalah Time berencana untuk memasukkan sosok SBY sebagai satu di antara 100 tokoh berpengaruh di dunia, maka kemunculan PKS dinilai negatif oleh penulis semisal Sadanand Dhume. Dalam Wall Street Journal Asia (15/4), Dhume menyatakan: “The most dramatic example of political Islam’s diminished appeal is the tepid performance of the Prosperous Justice Party (PKS), Indonesia’s version of the Muslim Brotherhood. PKS seeks to order society and the state according to the medieval precepts enshrined in shariah law.” Pandangan serupa diungkapkan Sara Webb dan Sunanda Creagh yang mengutip kekhawatiran pengusaha keturunan Cina, Sofjan Wanandi dan pengamat beraliran Muslim liberal, Muhammad Guntur Romli (Reuters, 26/4).

Wanandi, pengusaha sekaligus pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), berkata terus terang: “The possibility that SBY will join with PKS makes us nervous. There is a lot of uncertainity around this. We don’t know if we can believe them.” Sedangkan, Romli menegaskan: “PKS have a conservative ideology but are portraying themselves as open and moderate because they are also pragmatic.” Kesangsian Wanandi dan Romli justru menimbulkan pertanyaan, karena mereka mungkin sudah membaca Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan yang dikeluarkan PKS setahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Buku setebal 650 halaman itu menjelaskan segala langkah yang sudah, sedang dan akan dilakukan PKS untuk mewujudkan masyarakat madani yang maju dan sejahtera di Indonesia. Tak ada sedikitpun disebut ide Negara teokratis atau diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyediakan waktu khusus untuk menyimak platform PKS setebal 4,5 centimeter itu dan berkomentar, “Isinya cukup komprehensif seperti Garis-garis Besar Haluan Negara atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan Negara modern.” Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menilai inisiatif PKS merupakan tradisi baru dalam dunia politik agar setiap partai menjelaskan agendanya ke hadapan publik secara transparan dan bertanggung-jawab. Sementara Prof. Azyumardi Azra, mantan Rektor Universitas Islam Negeri, memberikan apresiasi khusus karena PKS berani melakukan obyektivikasi terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Siapa yang harus kita percaya saat ini, pengusaha dan pengamat yang gelisah karena kepentingan pribadinya mungkin terhambat atau menteri dan pakar yang menginginkan perbaikan dalam kualitas pemerintahan di masa datang?

Kehadiran partai Islam memang kerap memancing perhatian, tak hanya di Indonesia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki yang secara harfiyah menyebut diri berideologi sekuler ternyata masih dicap sebagai kelanjutan dari partai fundamentalis Islam. Gerakan Hamas yang secara patriotik membuktikan diri berjuang sepenuhnya untuk kemerdekaaan nasional Palestina disalahpersepsikan sebagai ancaman perdamaian dunia. Perhatian publik semakin kritis setelah partai Islam berhasil memenangkan pemilu yang demokratis, dan berpeluang menjalankan pemerintahan. Stereotipe buruk kemudian disebarkan untuk menggambarkan partai Islam seperti virus flu yang berbahaya, dengan merujuk pengalaman di Aljazair, Sudan atau Pakistan.

Tapi, semua insinuasi itu tak berlaku di Indonesia karena partai Islam dan organisasi sosial-politik Islam yang lebih luas telah berurat-akar dalam sejarah dan memberi kontribusi kongkrit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya orang bodoh yang tak tahu bahwa: organisasi modern yang pertama lahir di Indonesia adalah Serikat Dagang Islam (1905), partai politik yang pertama berdiri dan bersikap nonkooperasi terhadap penjajah Belanda adalah Syarikat Islam (1911), organisasi pemuda yang mendorong pertemuan lintas etnik dan daerah ialah Jong Islamienten Bond hingga terselenggaranya Sumpah Pemuda (1928), mayoritas perumus konstitusi dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945) adalah tokoh Islam, dan penyelamat Negara kesatuan Indonesia dari ancaman komunisme (1966) adalah organisasi pemuda dan mahasiswa Muslim nasionalis. Kekuatan Islam juga sangat berperan dalam mengusung gerakan reformasi di tahun 1998, tanpa meremehkan peran kelompok agama/ideologi lain.

Tak ada yang perlu ditakuti dari kiprah Partai Islam di masa lalu dan masa akan datang, termasuk dalam membentuk pemerintahan baru di Indonesia. Partai Islam memiliki agenda yang jelas untuk memberantas korupsi melalui reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga semangat “jihad” yang sering disalahtafsirkan itu, dalam konteks Indonesia modern bisa bermakna: perang melawan korupsi, kemiskinan dan pengangguran. Jika ada kelompok yang takut atau memusuhi Partai Islam, maka perlu diselidiki apakah mereka memiliki komitmen yang sama untuk membasmi korupsi, kemiskinan dan pengangguran? Membatasi, apalagi mengisolasi Partai Islam, hanya akan menambah panjang persoalan yang berkecamuk di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Partai Islam tak hanya mampu meraih dukungan yang cukup luas dalam pemilu, bahkan tokoh-tokohnya yang berusia relatif muda mulai mendapat kepercayaan pemilih. Exit poll yang digelar Lembaga Pengkajian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tanggal 9 April menunjukkan bahwa pasangan Yudhoyono-Hidayat meraih suara 20,8 persen, mengungguli Yudhoyono-Jusuf Kalla yang meraih 16,3 persen, dan Yudhoyono-Akbar Tandjung yang hanya memperoleh 5,4 persen dukungan responden. Jika fakta elektabilitas yang tinggi ini masih diingkari, maka kecurigaan terhadap Partai Islam sungguh tak berdasar dan melawan kehendak rakyat yang menjadi inti demokrasi.

*) Center for Indonesian Reform (CIR), Gedung PP Plaza Lantai 3, Jalan TB Simatupang No. 57, Jakarta Timur Email: sapto.waluyo@gmail.com
sumber: eramuslim.com

Kamis, 26 Februari 2009

Kiai Muda NU Dukung PKS


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama ini dikenal sebagai partai urban dan modernis. Namun, pemilihan umum 2009 akan mencatat kejutan karena wajah rural dan tradisional, PKS mulai mencuat.

Hal itu terlihat dalam acara pelantikan DPC (Dewan Pengurus Cabang) dan DPRa (Dewan Pengurus Ranting) yang digelar di Sampang, Madura, Selasa (24/2). Acara tersebut dihadiri 1.000 kader dan simpatisan PKS yang menamakan diri sebagai Relawan 8 untuk Kebangkitan Madura.

KH. Abdurrahman Shaleh, Lc yang menjabat Ketua DPD PKS untuk Kabupaten Sampang menjelaskan, “Kami melantik 14 DPC baru di kabupaten Sampang dan 120 DPRa di berbagai kelurahan,” katanya.

Sementara di Bangkalan (18 DPC), Pamekasan (13) dan Sumenep (27), artinya seluruh kecamatan di Madura telah ada pengurus PKS-nya. Dari 29 kelurahan dan 959 desa di Pulau Garam, sudah terisi 357 DPRa, yakni 36,3%. Dalam satu bulan ke depan ditargetkan 90% kelurahan/desa telah terbentuk DPRa.

“Permohonan menjadi kader dan pengurus sangat banyak, selain itu juga kebutuhan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) amat mendesak,” ujar Abdurrahman, yang juga menjadi guru Pesantren Al-Ittihad al-Islamiyah, Camplong.

Acara tersebut dihadiri Moh Razikun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS, yang dalam sambutannya menyatakan apresiasi atas kerja keras kader PKS. Banyak pengurus dan simpatisan yang harus menempuh perjalanan 50 kilometer lebih dengan naik motor atau angkutan umum.

“Masa depan PKS sangat ditentukan inisiatif dan kerja keras teman-teman di cabang dan ranting. Anda semua ujung tombak PKS untuk melakukan pelayanan dan pendekatan kepada kelompok tradisional yang menjadi basis baru PKS,” ujar Razikun. Karena itu, target perolehan suara 20% dalam pemilu tahun ini menjadi masuk akal berkat dukungan akar rumput.

Di antara hadirin juga tampak tokoh kiai setempat, antara lain KH Thoha Kholili (Pengasuh Ponpes Al-Muntaha Al-Kholiliyah, Bangkalan), KH Ainul Faqih (Ponpes Manbaul Ulum, Kedundung) dan KH Syaiful Bihar (Ponpes Al-Banna, Sokobanah).

Sejumlah kiai yang telah menyatakan dukungan terbuka kepada PKS, namun belum sempat hadir adalah KH Zain Abdurrahman (Pendiri Lembaga Darissalam, Pamekasan), KH Husain Arjas Jamad (Ponpes Raudlatul Amien, Kangean, Sumenep) dan KH Ad-Dailami (Ponpes Abu Hurairah, Sapeken, Sumenep). Mereka semua mewakili generasi baru para kiai yang mulai terbuka orientasi politiknya, tak lagi melihat PKS sebagai ancaman tradisi.

Calon Anggota DPR RI dari PKS Sapto Waluyo, menegaskan perluasan basis sosial tradisional menjadi garis kebijakan dalam Falsafah Dasar dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS.

“PKS hadir untuk kepentingan seluruh umat dan bangsa. Mungkin pada awal didukung kalangan muda perkotaan dan terpelajar, namun saat ini setelah sepuluh tahun berkiprah, dukungan meluas hingga pelosok desa dan kota,” ungkap Sapto, yang masih tercatat sebagai Anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS.

Tokoh muda NU yang tergabung dalam PKS tak hanya berstatus penggembira, namun menempati posisi strategis dalam daftar Caleg DPRD II, misalnya A. Robik Jaizi (Dapil 2 Sampang) dan Imam Cahyono (Dapil 5 Sampang). Wakil NU di Bangkalan lebih banyak lagi Ennen Hamzah (Bangkalan-Kamal), Drs. Masduki (Galis-Tanah Merah), Nyai Musfiroh (Labang-Kwanyar), H. Mahally dan Ali Rachbini (Blega-Modung) yang semuanya memiliki jabatan struktural di MWC NU. Dengan spirit muda PKS, dinamika sosial Madura semakin bergairah.

Sapto Waluyo, sapto.waluyo@gmail.com
sumber:inilah.com