Sikap politik PKS

Musyawarah Majelis Syura

Sikap politik PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dan berperan aktif dalam usaha memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

Sikap politik PKS terhadap beberapa kondisi aktual Bangsa

1.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dan berperan aktif dalam usaha memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu PKS memandang posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap diperlukan di Indonesia dan bahkan harus diperkuat peranannya dengan menghadirkan KPK di daerah-daerah disertai dengan penyediaan tenaga-tenaga profesional yang memiliki integritas tinggi. PKS juga berharap KPK dapat masuk ke dalam masalah-masalah korupsi yang memiliki dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, seperti dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan BUMN-BUMN strategis.

2.Dalam menghadapi krisis global, PKS mengapresiasi kebijakan yang telah diambil Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai langkah yang cukup efektif untuk meredam kepanikan. Namun ini harus dijaga keberlanjutannya untuk menghasilkan ekspektasi publik yang positif atas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia, karena dampak krisis ini masih akan panjang. Dalam jangka pendek perlu dikembangkan langkah-langkah yang memberikan dukungan kongkrit kepada sektor riil diantaranya: stabilisasi harga, fasilitasi pengembangan pasar ekspor alternatif, menurunkan harga BBM, dll. Dalam jangka panjang untuk menghindari krisis lebih lanjut penting dilakukan perumusan kebijakan ekonomi alternatif yang telah terbukti handal dalam menghadapi gempuran krisis ekonomi nasional 1998 dan krisis global saat ini, seperti yang sudah mulai dirintis oleh Pemerintah RI melalui penerapan UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk).

3.Dalam spirit menyambut hari Sumpah Pemuda, rasa tanggung jawab dan cinta terhadap masa depan bangsa PKS menuntut segera atas pengesahan RUU Pornografi dalam rangka komitmen melaksanakan Pancasila, UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas seni budaya dan moralitas bangsa dalam semangat menghormati bhinneka tunggal ika.

4.Pentingnya mengawasi realisasi pelaksanaan anggaran belanja negara 20% untuk pendidikan nasional agar tidak menjadi lahan korupsi baru yang bertentangan dengan semangat merealisasikan ketentuan UUD itu. KPK dituntut untuk jeli mengawasi hal ini.

5.Mendesak kepada pihak PT Lapindo Brantas untuk lebih bertanggung jawab terhadap korban-korban kasus lumpur Lapindo, dan mendesak Presiden untuk segera merevisi Keppres tentang perluasan peta daerah terdampak.

6.Pertimbangan Koalisi

PKS akan memperjuangkan Indonesia Madani yang adil, sejahtera dan bermartabat
PKS siap berkoalisi dengan berbagai komponen bangsa yang sejalan dengan platform PKS untuk membangun Indonesia.
PKS akan berkoalisi dengan pihak-pihak yang :
a.Reformis dan anti korupsi
b.Sungguh-sungguh berjuang untuk kesejahteraan bangsa
c.Mampu mengelola Pemerintahan dan Negara secara professional
Sidang pleno Majelis Syuro PKS ke-10 menetapkan kandidat pemimpin Nasional dari kader PKS sebagai berikut :

1. DR. H.M. Hidayat Nur Wahid
2. Ir. H. Tifatul Sembiring
3. DR. H. Salim Segaff Al Jufri
4. H.M. Anis Matta Lc.
5. Prof. DR. H. Irwan Prayitno
6. H. Suharna Surapranata M.T.
7. DR. H. Sohibul Iman MSc.
8. DR. H. Surahman Hidayat, M.A.

Jakarta, 26 Syawal 1429 H / 26 Oktober 2009


Pengirim: Muhammad Hilal N Update: 26/10/2008 Oleh: Muhammad Hilal N