Selasa, 17 November 2009

Herlini Amran: Masalah Pendidikan Kita Seperti Benang Kusut!


Anggota Komisi X DPR RI dari F-PKS, Herlini Amran, mengatakan masalah pendidikan kita seperti benang kusut. Banyak faktor yang harus diurai untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini disampaikannya di sela-sela rapat kerja Komisi X dengan Mendiknas, M. Nuh, di Gedung DPR RI, Rabu (11/11/09) siang.

Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh, baru saja memaparkan program 100 harinya di hadapan anggota Komisi X DPR RI. Ada delapan program 100 hari yang digaungkan Mendiknas, yaitu sebagai berikut.

1.Penyediaan internet secara massal di sekolah
2.Penguatan kemampuan kepala dan pengawas sekolah
3.Beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu
4.Penyusunan kebijakan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil
5.Penyusunan dan penyempurnaan renstra 2010—2014
6.Pengembangan budaya dan karakter bangsa
7.Pengembangan metodologi pembelajaran
8.Pengembangan entrepreneurship

Herlini menilai program tersebut tidak membumi dan terlalu 'idealis'. “Kita lihat saja nanti, apakah program yang sangat 'idealis' bisa diimplementasikan dalam waktu 100 hari,” ujar Herlini.

Aleg PKS dari dapil Kepulauan Riau ini juga menegaskan bahwa permasalahan pendidikan nasional saat ini yang paling urgen adalah masalah ujian nasional dan sertifikasi guru. “Yang paling mendesak, yang perlu diselesaikan adalah ujian nasional, sertifikasi guru. Kita lihat dampaknya terjadi kecurangan-kecurangan (dalam penyelenggaraan ujian-red),” ungkap Herlini.

Lebih lanjut, Herlini mengusulkan agar ujian di tingkat sekolah menengah mengambil format UASBN seperti yang telah dilaksanakan di tingkat sekolah dasar. “Bagaimana kalau ujian SMP itu seperti ujian SD yang bentuknya UASBN. Jadi soal dibuat provinsi tapi diberikan otonomi sekolah untuk menentukan kelulusan. Jadi, soal-soal itu bisa diujikan dan jangan dari pusat. Kalau ujian nasional itu disamakan, bagaimana nasibnya dengan yang ada di pulau-pulau,” ujarnya seraya menegaskan.

Selain permasalahan ujian, Herlini juga menyoroti posisi sekolah agama, madrasah misalnya, yang masih di bawah naungan Departemen Agama. “Bisa nggak satu atap pendidikan yang dikelola antara Depag dan Diknas. Madrasah itu terkesan dianaktirikan, padahal dana terbesar ada di Diknas,” ungkap Herlini.

Ia juga mengungkapkan, stakeholder mempunyai peran besar dalam mengurai benang kusut permasalahan pendidikan di Indonesia. “Jadi, (permasalahan pendidikan-red) memang kayak benang kusut. Kalau stakeholder, pemerintah, punya niat baik untuk memajukan pendidikan, insya Allah kita bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya geram. (Ind)
sumber: eramuslim.com

Sabtu, 07 November 2009

PKS 2014: Antara Bumi dan Langit


Oleh Herry Mohammad*

Ketika reformasi mencapai puncak kemenangannya pada 21 Mei 1998 (Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh BJ Habibie), era baru perpolitikan nasional berawal. Habibie membuka keran, dengan memberi kebebasan kepada anak bangsa untuk mendirikan partai politik.

Euforia, begitulah kondisinya saat itu, menjelang Pemilu 1999. Partai-partai berbasis massa dan berasas Islam bermunculan. Di antaranya adalah Partai Keadilan (PK), dengan presiden pertamanya Nur Mahmudi Ismail (kini Walikota Depok). Kemunculan PK membawa angin tersendiri, menjelang Pemilu Legislatif 1999, Sebagai pendatang baru, banyak yang berharap PK akan bisa menjadi partai moderen dan berhasil memulung suara umat Islam.

Tapi apa yang terjadi? Pemilu Legislatif (Pileg) 1999, PK hanya mendapat suara 1,3 persen. Partai harapan ini otomatis tidak lolos electoral threshold sebesar 3 persen. Partai-partai yang tidak lolos tentu saja harus berganti nama agar bisa mengikuti Pileg 2004. Maka, PK berganti baju dan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan Hidayat Nur Wahid sebagai presiden (20 April 2003).

Pada Pemilu Legislatif 2004, PKS mendapat suara 7,35 persen, sebuah lonjakan yang luar biasa. Padahal, waktu itu, kader PKS jumlahnya ditaksir sekitar 500 ribu orang. Banyak orang berdecak kagum, dari mana suara sebanyak itu? Jawabnya: simpatisan! Pada saat Pileg 2004, PKS sudah punya modal sumber daya insani di Senayan –dan juga di DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten-- yang kinerjanya cukup bagus dan bersih.

Berangkat dari kenyataan tahun 2004 yang mendapat lonjakan suara yang berlipat-lipat itulah, para elit partai mulai tergoda dengan perolehan suara yang lebih besar lagi. Dalam berbagai kesempatan, para elit partai, menargetkan perolehan suara PKS dalam Pileg 2009 sebesar 20 persen. Jumlah yang cukup fantastis. Dan ternyata jumlah itu bisa dilampaui, bukan oleh PKS, tapi oleh Partai Demokrat, dengan 20,85 persen. (Pada Pemilu 2004 Partai Demokrat memulung suara 8,04 persen)

Tanda-tanda bahwa capaian suara PKS yang jauh dari harapan sudah nampak pada awal April lalu. Waktu itu, berbagai lembaga survey merilis hasil jajak pendapat yang mereka lakukan. Hasil Survey Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) misalnya, menempatkan Partai Demokrat yang terunggul dengan perolehan 20,2 persen suara, sedangkan PKS mendapatkan 9,7 persen suara. Ini termasuk prediksi yang tak jauh beda dari lembaga survey lain. Pertanyaannya adalah, mengapa ambisi PKS tidak terwujud dalam Pileg 2009? (hanya mendapat 7,88 persen). Ada beberapa sebab, baik internal maupun eksternal yang perlu dijadikan bahan introspeksi.

Kendala Krusial

Pertama, ada kritik bermunculan dari dalam, di antaranya terhadap para politikus yang 'berubah' setelah berkantor di Senayan, maupun di tingkat daerah. Para pengkritik adalah para murobbi, ustad, yang masih berakar kuat pada idiologi langit dan punya massa.

Kedua, kecenderungan PKS untuk mendukung "mereka yang diprediksi menang" --dalam pilpres, pilgub, maupun pilkada-- sering kali malah kontra-produktif. Kecenderungan itu akhirnya melonggarkan syarat untuk memilih pemimpin secara Islami. Ini membuat kekecewaan para kader dan banyak memilih mundur dari arena politik, dan tetap konsisten di jalur tarbiyah.

Ketiga, terlalu sibuk berpolitik, sehingga para kader waktunya habis untuk urusan yang satu ini. Umat nyaris tak terurus, liqo-liqo mulai kendor, aktivis dakwah kampus mulai diisi oleh komunitas yang getol mempelajari al-Qur’an dan Hadits, tapi mereka a politik.

Keempat, para kader di tingkat bumi, akar rumput, merasa hanya digunakan setiap kali menjelang Pileg, Pilbub, Pilgub dan Pilpres. Ibarat panjat pohon pinang, mereka hanya dipakai sebagai ancik-ancik (pijakan). Setelah itu, mereka tak diurus.

Selain faktor internal, ada pula pengaruh luar alias eksternal. Para kader PKS kurang menjalin komunikasi dan silaturahim dengan pimpinan partai atau ormas Islam yang lain. Kalau toh terjadi silaturahim, muatannya selalu politis. Padahal, hubungkan sesama umat sangat luas, dan politik adalah bagian kecil dari yang luas itu.

Mendengar dan Menghimpun

Lalu, bagaimana prospek partai dakwah ini di tahun 2014? PKS dilahirkan oleh para aktifis dakwah, dan mengklaim sebagai partai dakwah. Karena itu, orientasi aksinya mesti diarahkan untuk dakwah, tak sekedar memilih PKS. Tapi dakwah untuk menyebarkan Islam sebagai "Petunjuk Jalan".

PKS jangan berhenti pada slogan “Peduli, Bersih, dan Profesional" saja. Masih banyak hal kreatif yang bisa dilakukan oleh para kader partai. Banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat memerlukan advokasi langsung. Soal ekonomi, pendidikan murah berkualitas, kesehatan, dan pembelaannya pada umat yang masih harus terus dibuktikan. Kasus terorisme saja PKS tak banyak “berbunyi”. Di jamannya PKS masih PK, kehadiran kader-kader partai saat itu, cukup memberikan citra bahwa partai dakwah ini benar-benar peduli terhadap sesama. Mereka melakukan dakwah bil hal, tidak hanya bil lisan saja.

Para kader PKS mestinya tetap meluangkan waktunya untuk berdakwah, dengan bahasa yang sopan, tidak reaktif, tanpa harus membuat iklan populis seperti iklan Soeharto itu. PKS harus bisa mengelola komunikasi politik, mau mendengar pendapat orang lain, baik yang berseberangan maupun yang searah. Apa pun bentuk "serangan" yang mungkin ditujukan, hendaknya ditanggapi sebagaimana laiknya seorang pendakwah.

Sebagai partai dakwah yang berbasis kader, mestinya baik sikap maupun ucap tetap terjaga. Harus dibuktikan ketulusan dalam bersaudara sesama Muslim. Karena saudara Muslim itu juga pemilih potensial baginya. Oleh sebab itu, kader PKS mestinya tetap membuka mata dan telinga. Semua masukan itu dihimpun dan disaring, yang baik diambil dan yang jelek disortir. Apapun bentuk masukan itu, sebenarnya adalah rasa cinta mereka kepada partai ini. Untuk itu, jika ada kritikan pedas nan tajam dari saudara-saudara se-idiologi, tidak seharusnya dimasukkan bagian “hitam”. Kondisi sekarang, ada kesan di tingkat bawah, pengkritik adalah pembenci. Ini sama halnya menomorsatukan partai, menafikan umat.

Hal lain yang mesti dilakukan oleh para kader partai maupun institusi PKS, kurangnya menjalin komunikasi dengan baik kepada wartawan dan media-media Islam. Sejatinya, media-media Islam bisa dijadikan mitra, bukan malah dijauhi atau dilihat dengan sebelah mata, betapa pun kecilnya media tersebut. Beberapa media Islam punya kesan, PKS telah menjauhi dan tak membutuhkan mereka. Ini bisa berbahaya!

Terdongkraknya perolehan suara PKS pada Pileg 2004 tak bisa dilepaskan dari kinerja partai dan keteladanan para kader yang telah bekerja sejak 1999 (ketika masih PK). Begitu pula perolehan suara pada Pileg 2009 atau tahun 2014 mendatang. Performa partai 5-10 tahun ke depan, akan sangat ditentukan oleh akhlak kader mereka hari ini. Jika umat bisa merasakan akhlak yang indah itu, mereka akan tahu kepada partai apa aspirasi politiknya akan disalurkan! Wallahu a'lam.

*)Penulis adalah pemerhati Politik Umat Islam, dan wartawan senior

Kamis, 29 Oktober 2009

Hari Ini Tifatul Lepas Jabatan Presiden PKS


Ini merupakan tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa.

PK-Sejahtera Online: Hari ini (27/10) Tifatul Sembiring akan menyerahkan jabatannya sebagai presiden PKS kepada Luthfi Hasan Ishaq, Presiden PKS terpilih yang baru. Acara akan diselenggarakan pada siang ini pukul 11.00 WIB di Kantor DPP PKS.

Tifatul menyerahkan jabatannya sebagai presiden setelah dipilih oleh presiden SBY untuk menempati tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tifatul mengatakan bahwa pengunduran diri sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh dua presiden PKS sebelumnya, yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Ini merupaka tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa sebagai pembantu presiden.

"Nur Mahmudi mundur saat terpilih sebagai Menteri Kehutanan era Gusdur, dan Hidayat juga mundur saat terpilih sebagai Ketua MPR periode lalu," tuturnya.

Beberapa kalangan menilai langkah yang dilakukan Tifatul Sembiring sebagai pemimpin partai sepatutnya diikuti oleh para pemimpin partai lain yang terpilih sebagai menteri.

Selain Tifatul, posisi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS juga akan diserahterimakan. Suharna Surapranata yang sebelumnya menempati posisi ini, akan digantikan oleh Untung Wahono. Untung Wahono yang sebelumnya menjabat Ketua bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Suharna dipilih sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Kemudian, Suswono, yang juga dipilih sebagi Menteri Pertanian akan melepas jabatannya di struktur partai sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DIY. Suswono akan digantikan oleh Agus Poernomo
SUMBER: http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=8119

Penulis : A-186
Kamis, 22 Oktober 2009, 10:49:33 WIB (Hits : 101 x)
Bupati Bekasi, Sa’duddin meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (21/10). Melalui desertasinya yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Kerja Tim dan Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Aparat Pejabat Eselon II di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi”, Sa`duddin dinyatakan lulus menjadi doktor dengan nilai sangat memuaskan.

“Alhamdulillah, akhirnya proses meraih gelar doktor telah berakhir dengan sidang terbuka ini. Meski begitu, meraih gelar doktor ini semoga tidak hanya bermanfaat bagi saya, namun juga bagi masyarakat Kab. Bekasi khusunya,” ujarnya saat ditemui seusai sidang terbuka Senat UNJ di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Negeri, Jakarta.

Menurut Sa`duddin, gelar doktor yang kini disandangnya semoga bisa menambah kualitas kepemimpinan untuk membuat Kabupaten Bekasi semakin maju. “Ini tidak saja buat saya, namun juga untuk kemajuan Kab. Bekasi melalui kepemimpinan yang semakin baik dan komunikasi antar pemimpin dan bawahannya semakin harmonis,” tuturnya.

Sidang Terbuka Senat UNJ tersebut diketuai Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd (Rektor UNJ), dengan Sekretaris, Prof. Dr. H. Djaali (Guru Besar Tetap UNJ, Ketua Program Pasca Sarjana UNJ). Anggota Prof. Dr. Imam Chourmain, M.Ed (Guru Besar tetap UNJ), Prof. Dr. Ir. Kazan Gunawan (Guru Besar tetap Universitas Esa Tunggal). Sementara Komisi Promotor merangkap sebagai Anggota Panitia Ujian Doktor adalah Prof. Dr. I Made Putrawan (Guru Besar UNJ) dan Prof. Dr. Soedijarto, M.A. (Guru Besar Tetap UNJ).

Sebagai bentuk dukungan untuk pemimpinannya, hampir seluruh SKPD di Kab. Bekasi menghadiri ujian untuk meraih gelar doktor tersebut. “Dengan diraihnya gelar doktor ini, kami semakin termotivasi untuk mengikuti jejaknya,” ucap Camat Cikarang Barat, A. Karim yang turut hadir dalam acara tersebut.

Sebelum mendapat gelar doktor, Sa’duddin menempuh pendidikan D-3 IAIN Sunan Gunung Jati Serang Banten (lulus Tahun 1986), S-1 IAIN Sunan Gunung Jati Serang Banten (lulus Tahun 1991) dan S-2 STIE IPWI Jakarta (lulus Tahun 1999).

Sementara karier di bidang politik dimulai sebagai Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Bekasi 1999-2004, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2004-2006, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dan terpilih sebagai Bupati Bekasi melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung untuk Periode 2007-2012.
[Pikiran Rakyat Online :: http://www.pikiran-rakya]

Jumat, 23 Oktober 2009

Tifatul Jadi Menkominfo, PKS Cari Presiden

Jakarta - PKS kini mencari presiden. Partai kader ini akan segera mengumumkan nama pengganti Tifatul Sembiring yang telah menduduki posisi baru sebagai Menkominfo.

"Pengganti Tifatul akan segera diumumkan," kata Juru Bicara PKS Mabruri melalui telepon, Jumat (23/10/2009).

Mabruri menjelaskan, dalam tradisi PKS setiap kader yang menjadi pejabat publik, maka otomatis menanggalkan jabatan struktural partai.

"Mudah-mudahan tradisi tidak rangkap jabatan ini bisa membuat kerja melayani publik menjadi lebih optimal. Insya Allah pekan-pekan ini sudah ada Pjs Presiden PKS," tambahnya.

Sumber: DetikCom

Jadi Menteri, Kader Lengser


Tifatul Sembiring

R Ferdian Andi R
(inilah.com /Agus Priatna)INILAH.COM, Jakarta - Kabinet baru, 19 di antaranya dari partai politik. Kekhawatiran konflik kepentingan muncul. PKS pun siap mengganti kadernya yang menduduki jabatan publik. Siapa menyusul?

Sistem kepartaian di PKS sepertinya patut menjadi pilot project bagi partai politik lainnya. Karena dalam waktu dekat, PKS akan menggantikan posisi Presiden PKS yang kini dijabat Tifatul Sembiring. Tifatul diganti karena baru saja diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Menurut Ketua DPP PKS Agus Purnomo, hakikatnya tidak ada aturan tertulis yang diatur dalam AD/ART PKS terkait rangkap jabatan kader yang menjadi pejabat publik. Namun, hal tersebut hanyalah konvensi politik di internal PKS.

“Itu tidak diatur dalam AD/ART, tetapi sudah menjadi konvensi politik internal PKS,” jelasnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (23/10). Tujuan konvensi internal PKS, lanjut Agus, diambil sebagai upaya efektivitas kerja yang bersangkutan di jabatan publik. “Selain itu agar institusi partai tidak dinomorduakan karena sumber rekrutmen elit politik di Indonesia,” cetusnya.

Khusus keberadaan Tifatul yang kini didaulat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mundur dari posisi sebagai Presiden PKS, menurut Agus, hal itu juga masuk dalam kontrak politik PKS dengan SBY. “Ini merupakan komitmen perjanjian politik untuk memperkuat sistem presidensiil,” jelas anggota Komisi II DPR ini.

Tradisi mengganti pimpinan partai karena menduduki jabatan publik telah berlangsung sejak lama. Hal ini juga berlaku saat Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua MPR di 2004 lalu yang kemudian digantikan Tifatul Sembiring.

Selain Tifatul, kader PKS yang menduduki pos penting di partai dan sekaligus rangkap jabatan yaitu Sekjen DPP PKS Anis Matta yang kini menjabat Wakil Ketua DPR.

Sebagaimana diketahui terdapat beberapa petinggi partai politik yang kini menjadi pembantu presiden yaitu Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang kini menjadi Menakertrans, Wasekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini menjadi Meneg PDT, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi Menteri Agama, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjadi Menegpora, dan beberapa nama lainnya.

Namun sepertinya langkah PKS tak bakal diiukti oleh patai politik lainnya yang memiliki kader duduk di KIB II. Seperti pernyataan Ketua DPP PKB Ida Fauziyah yang menegaskan tidak akan mengganti Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, Cak Imin bakal mampu mengemban tugas sebagai Menakertrans meski menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB. “Selama ini Cak Imin sudah membuktikan sebagai Wakil Ketua DPR, dan nyatanya mampu menangani dengan baik pekerjaan di partai,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy. Menurut dia, posisi Suryadharma Ali akan tetap dipertahankan hingga Muktamar PPP pada 2012 mendatang.

Sikap ini diambil karena tidak ada permintaan dari Presiden SBY terkait rangkap jabatan. “Sepanjang tidak ada permintaan dari presiden terkait rangkap jabatan, kami akan mempertahankan Pak Surya,” ujarnya, ketika dihubungi terpisah.

Soal rangkap jabatan partai politik, hakikatnya PKB pernah melakukannya dengan mencopot Lukman Edy dari posisi Sekjen DPP PKB saat menjabat sebagai Menteri PDT yang digantikan Yenni Wahid. Meski, di kemudian hari, pencopotan posisi Sekjen DPP PKB dipersoalkan di pengadilan dan dimenangkan Yenni Wahid.

Kini, isu rangkap jabatan akan berdimensi politis yang beragam. Mulai soal efektivitas KIB II hingga persoalan di internal partai. Jadi, siapa mau susul PKS? [mdr]
sumber;inilah.com

Kamis, 22 Oktober 2009

Resmi Jabat Menkominfo, Tifatul Ngaku Masih Grogi


Suasana Sertijab Menkominfo (rou/inet)

Achmad Rouzni Noor II - detikinet


Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tifatul Sembiring, resmi menjabat setelah dilantik dan menjalankan serah terima jabatan. Namun, ia mengaku masih grogi.

Demikian pengakuan Tifatul seusai serah terima jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Depkominfo, Jakarta, Kamis (22/10/2009) petang. "Saya akan pelajari dulu, terus terang saya masih grogi," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan soal pemanfaatan Open Source.

Ia pun terlihat grogi menjawab soal restrukturisasi pejabat di Depkominfo. Beberapa pos Direktur Jenderal di Depkominfo saat ini memang masih kosong, terutama adalah Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang masih dijabat oleh Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar selaku Pelaksana Tugas.

Di sisi lain Tifatul kembali mengungkapkan visinya untuk melanjutkan pembangunan di bidang ICT. Dalam 100 hari kerja, ujarnya, SBY memberikan beban target berupa program 100 desa 100 komputer. "Namun dalam lima tahun targetnya 10.000 desa, 10.000 komputer," ia menambahkan.

Sertijab Menkominfo dihadiri oleh lebih dari 200 praktisi industri dan stakeholder ICT di Indonesia. Ini termasuk bos-bos operator telekomunikasi seluler dan beberapa penyelenggara jasa internet.

( wsh / wsh )
sumber:http://www.detikinet.com/read/2009/10/22/172458/1226663/398/resmi-jabat-menkominfo-tifatul-ngaku-masih-grogi