Target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi partai pendukung SBY lebih dari 50 persen.
PK-Sejahtera Online: Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.
Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.
senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.
Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama dengan biaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya
Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu ‘ronde” kedua.
Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan
Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya
Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya (isy)
Pengirim: Ningsih Update: 15/06/2009 Oleh: Ningsih
sumber:pksejahtera.org
Rabu, 17 Juni 2009
Selasa, 16 Juni 2009
Dicap 'Sok Bersih', Fraksi PKS Cuek
Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta - Gara-gara menolak gagasan pemberian hadiah cincin bagi anggota DPR sebagai cendramata, Fraksi PKS dicap 'sok bersih'. Meski begitu para elite partai dakwah ini tak peduli dengan olok-olok politik tersebut.
"Ada juga yang mengatakan PKS sok bersih, meskipun saya tidak setuju dengan kata-kata tersebut, seolah-olah menandakan kesombongan tapi dari pada dikatakan sok kotor, itu lebih baik dari pada tidak sama sekali," kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam diskusi 'Penghargaan purna bhakti, cincin atau piagam' di press room DPR, Jakarta, Jumat (12/6).
Mustafa membantah jika keputusan FPKS untuk menolak pemberian cincin bukan karena untuk mencari pencitraan, tapi keputusan ini diambil dikarenakan FPKS menilai tradisi seperti ini tidak perlu untuk dilanjutkan kembali.
"Kalau kita dikatakan melakukan manuver untuk pemilu 2014 saya rasa terlalu jauh. Kita tidak memerlukan satu momentum untuk pencitraan," ujarnya.
Menurut dia, dari pada memberikan cincin emas lebih baik anggota diberikan plakat. Setidaknya plakat dinilai lebih memiliki arti dari pada cincin emas.
"Plakat itu jauh lebih berbicara dari pada cincin. Kalau berdasarkan estetika saya melihatnya siapa yang mau pakai cincin kemana-mana dengan bentuk seperti itu (lambang DPR)," cetusnya.
PKS juga akan menerapkan tradisi menolak pemberian sesuatu atas jabatannya bukan hanya di DPR saja tapi juga diterapkan dieksekutif.
"Saya akan ingatkan Presiden partai tentang hal ini. Kami akan minta menteri-menteri PKS agar mawas diri dan tidak mengeruk kepentingan pribadi," tambahnya. [win/ana]
INILAH.COM, Jakarta - Gara-gara menolak gagasan pemberian hadiah cincin bagi anggota DPR sebagai cendramata, Fraksi PKS dicap 'sok bersih'. Meski begitu para elite partai dakwah ini tak peduli dengan olok-olok politik tersebut.
"Ada juga yang mengatakan PKS sok bersih, meskipun saya tidak setuju dengan kata-kata tersebut, seolah-olah menandakan kesombongan tapi dari pada dikatakan sok kotor, itu lebih baik dari pada tidak sama sekali," kata Sekretaris FPKS Mustafa Kamal dalam diskusi 'Penghargaan purna bhakti, cincin atau piagam' di press room DPR, Jakarta, Jumat (12/6).
Mustafa membantah jika keputusan FPKS untuk menolak pemberian cincin bukan karena untuk mencari pencitraan, tapi keputusan ini diambil dikarenakan FPKS menilai tradisi seperti ini tidak perlu untuk dilanjutkan kembali.
"Kalau kita dikatakan melakukan manuver untuk pemilu 2014 saya rasa terlalu jauh. Kita tidak memerlukan satu momentum untuk pencitraan," ujarnya.
Menurut dia, dari pada memberikan cincin emas lebih baik anggota diberikan plakat. Setidaknya plakat dinilai lebih memiliki arti dari pada cincin emas.
"Plakat itu jauh lebih berbicara dari pada cincin. Kalau berdasarkan estetika saya melihatnya siapa yang mau pakai cincin kemana-mana dengan bentuk seperti itu (lambang DPR)," cetusnya.
PKS juga akan menerapkan tradisi menolak pemberian sesuatu atas jabatannya bukan hanya di DPR saja tapi juga diterapkan dieksekutif.
"Saya akan ingatkan Presiden partai tentang hal ini. Kami akan minta menteri-menteri PKS agar mawas diri dan tidak mengeruk kepentingan pribadi," tambahnya. [win/ana]
Label:
berita nasional,
kiprah PKS
Rabu, 10 Juni 2009
PKS Akan Putihkan Senayan pada 4 Juli untuk SBY
"Ini untuk memenangkan SBY," tambahnya.
Jakarta - PKS akan mengerahkan massa besar-besaran pada kampanye putaran akhir pilpres. Rencananya pada awal Juli, ribuan kader akan memenuhi stadion Gelora Bung Karno (GBK).
"Nanti pada 4 Juli, karena hanya kita yang bisa melakukan itu," kata juru bicara PKS Mabruri saat dihubungi melalui telepon, Selasa (9/6/2009).
Dia menjelaskan, ribuan kader itu akan mendengarkan orasi SBY dan Boediono. Juga hadir tokoh-tokoh PKS.
"Ini untuk memenangkan SBY," tambahnya.
Dia menjamin, pengalaman pada pemilu legislatif lalu akan terulang, di mana Senayan menjadi lautan putih. Untuk pilpres ini pun akan tetap solid.
"Hanya 1 atau 2 saja yang tidak loyal," tutupnya.
Sumber: DetikCom
Jakarta - PKS akan mengerahkan massa besar-besaran pada kampanye putaran akhir pilpres. Rencananya pada awal Juli, ribuan kader akan memenuhi stadion Gelora Bung Karno (GBK).
"Nanti pada 4 Juli, karena hanya kita yang bisa melakukan itu," kata juru bicara PKS Mabruri saat dihubungi melalui telepon, Selasa (9/6/2009).
Dia menjelaskan, ribuan kader itu akan mendengarkan orasi SBY dan Boediono. Juga hadir tokoh-tokoh PKS.
"Ini untuk memenangkan SBY," tambahnya.
Dia menjamin, pengalaman pada pemilu legislatif lalu akan terulang, di mana Senayan menjadi lautan putih. Untuk pilpres ini pun akan tetap solid.
"Hanya 1 atau 2 saja yang tidak loyal," tutupnya.
Sumber: DetikCom
Label:
berita nasional,
info DPP
Fraksi PKS Tolak Kenang-Kenangan Cincin Emas
"Jangan sampai persoalan cincin mencoreng wajah DPR menjelang akhir masa tugas," imbuhnya.
JAKARTA - Fraksi PKS di DPR menolak rencana pemberian cincin emas bagi anggota DPR yang akan memasuki masa purna bakti.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Sidiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2009).
"Kami (Fraksi PKS) sudah rapat dan tidak setuju," tegasnya.
Menurut dia, DPR tidak perlu menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah hanya untuk membeli ratusan cincin emas berlogo lembaga wakil rakyat itu. Karena itu sebaiknya rencana tersebut dibatalkan karena masih dalam tahap tender.
"Jangan sampai persoalan cincin mencoreng wajah DPR menjelang akhir masa tugas," imbuhnya.
Mahfudz menyarankan agar kenang-kenangan bagi anggota DPR diberikan dalam bentuk plakat yang harganya jauh lebih murah. Plakat tersebut dinilai lebih berharga karena bisa dijadikan pajangan, ketimbang cincin emas berlogo DPR yang tidak jelas pengunaannya.
(lam)
Sumber: Okezone.Com
JAKARTA - Fraksi PKS di DPR menolak rencana pemberian cincin emas bagi anggota DPR yang akan memasuki masa purna bakti.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Sidiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2009).
"Kami (Fraksi PKS) sudah rapat dan tidak setuju," tegasnya.
Menurut dia, DPR tidak perlu menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah hanya untuk membeli ratusan cincin emas berlogo lembaga wakil rakyat itu. Karena itu sebaiknya rencana tersebut dibatalkan karena masih dalam tahap tender.
"Jangan sampai persoalan cincin mencoreng wajah DPR menjelang akhir masa tugas," imbuhnya.
Mahfudz menyarankan agar kenang-kenangan bagi anggota DPR diberikan dalam bentuk plakat yang harganya jauh lebih murah. Plakat tersebut dinilai lebih berharga karena bisa dijadikan pajangan, ketimbang cincin emas berlogo DPR yang tidak jelas pengunaannya.
(lam)
Sumber: Okezone.Com
Selasa, 02 Juni 2009
Pantun Tifatul untuk Pasangan Nomor 2

Presiden PKS rupanya senang SBY-Boediono mendapat nomor urut dua.
VIVAnews - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengungkapkan kegembiraannya atas nomor urut yang diperoleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung partainya melalui pantun. Berikut pantun Tifatul untuk mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
"Mawar putih sematkan di baju
Tanda hati rasakan bahagia
Jika ingin Indonesia maju
Pilih saja yang nomor dua"
Usai pengundian nomor urut 30 Mei 2009 lalu, Tifatul sendiri menyatakan nomor urut dua itu tanda kemenangan. "Nomor 2 itu mirip hurup V, V itu artinya victory, kemenangan," kata Tifatul yang berdarah campuran Minang dan Batak Karo itu.
Selain itu, nomor 2 mudah diperkenalkan kepada publik. "Kalau 1 itu artinya masa lalu. Kalau 2 artinya masa depan. Jadi lebih mudah bagi SBY-Boediono memenangkan Pemilihan Presiden," katanya.
Jika SBY-Boediono mendapat nomor urut 2, maka nomor urut 1 diperoleh pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Sedangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mendapat nomor urut 3.
sumber:pksejahtera.org
Jumat, 29 Mei 2009
Bayanat DPP PKS Tentang Pilpres 2009

BAYANAT
NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430
TENTANG
PILPRES 2009
1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :
a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama
b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.
c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.
2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita mengusulkan adanya keterwakilan umat.
3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.
4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk (Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.
5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.
Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H
25 Mei 2009 M
PRESIDEN
IR. TIFATUL SEMBIRING
Kamis, 28 Mei 2009
Berebut Kekuasaan

“jangan ikut berebut kekuasaan agar orang tetap percaya pada perjuangan kader PKS terutama di daerah2.”
Demikian bunyi salah satu isi ‘Buku Tamu’ di blog ini atas nama umar assidiq yang saya baca pagi ini (28/5).
Kesan yang langsung timbul dari ‘membaca’ pesan diatas adalah ‘rasa heran’. Kenapa?
Pertama, perlu difahami bahwa da’wah bertujuan untuk melakukan ‘perubahan’ ke arah yang lebih baik.
Kedua, perubahan tidak akan mungkin bila dilakukan tanpa ‘kemampuan’. Itulah kenapa hadits Nabi menyuruh kita untuk merubah kemunkaran prioritas pertama adalah ‘biyadihi’ (dengan ‘kekuasaan’). Karena diam adalah ad’aful iman. Selemah-lemahnya iman.
Ketiga, semakin besar perubahan yang kita ingin lakukan maka semakin besar ‘kemampuan’ yang dibutuhkan. Dan misi Islam adalah ‘rahmatan lil alamin’ (melakukan perubahan di dunia ini) bukan sekedar merubah individu walaupun individu adalah tangga pertama dalam perubahan dunia. Tapi tidak boleh berhenti hanya disitu.
Keempat, di pihak lain ada kelompok dzolim yang tidak akan setuju atau tidak mau terhadap ‘perubahan’ yang hendak kita lakukan dan mereka tidak akan membiarkan begitu saja kita melakukan perubahan. Mereka akan mencegah, melawan, dan mempertahankan ‘status quo’ kedzoliman. Dua pihak yang berbeda ini akan tetap terjadi hingga akhir zaman. Keduanya akan saling berebut dominasi.
Oleh karenanya kita baca sejarah Nabi dan pengikutnya penuh dengan ‘perebutan’ kekuasaan. Ibrohim vs Namrud. Tholut vs Jalut. Musa vs Firaun. Nabi Muhammad saw juga harus ‘berebut kekuasaan’ dengan kafir qurays dalam berbagai episode peperangan. Assiro’ bainal haq wal bathil akan terus terjadi hingga kiamat. Tinggal medan dan bentuknya yang mungkin berbeda, tidak melulu ‘fisik’ tapi bisa ‘politik’. Apakah berarti Nabi salah dengan terjun dalam ‘perebutan kekuasaan’? apakah tidak sebaliknya, orang-orang yang diam atau lari dari ‘medan perebutan kekuasan’ perlu dipertanyakan ‘ghiroh’ din-nya.
Intinya adalah tidak akan mungkin terjadi kedzoliman menyerahkan begitu saja ‘kekuasaan’ yang mereka kuasai. Itu semua harus melalui episode ‘perebutan’. Jadi kalau dikatakan ‘jangan berebut kekuasaan’ itu adalah kalimat yang bias. Maksudnya apa? Kita serahkan orang-orang dzolim mengatur ‘kehidupan rakyat ini’? dan disisi lain biarkan orang-orang baik cukup tinggal di masjid-masjid, sibuk dzikir dan ta’lim saja, tidak usah ikut ‘mengatur’ kehidupan berbangsa dan bernegara? Biarkan politisi korup yang menguasai negeri ini? Mau???
Yang salah bukan pada kalimat ‘berebut kekuasaan’ tapi pada strategi yang ‘menghalalkan segala cara’ dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendzolimi rakyatnya. Tapi kalau strategi yang dipakai tidak ada yang melanggar kaedah syar’i dan kekuasaan yang diperoleh digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat maka ‘berebut kekuasaan’ yang seperti itu yang akan menuai ridho ilahi. Insya Allah surga menanti di negeri abadi.
"Sehari seorang raja (penguasa) yang bertindak adil,lebih besar pahalanya daripada seorag ahli ibadah yang beribadah selama 60 tahun." [HR Ahmad]
----
sumber: pkspiyungan.blogspot.com
Langganan:
Postingan (Atom)