Selamat dan Sukses!!

Ust. H. Ade Kostaman

Ketua DPRa PKS Wanajaya periode 2008 - 2010

Asslamu'Alaikum wr wb.
Segenap kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Desa Wanajaya mengucapkan:

SELAMAT DAN SUKSES

atas terpilihnya Ust. H. Ade Kostaman
Sebagai ketua DPRa (Dewan Pengurus Ranting)
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Desa Wanajaya Periode 2008 - 2010
Dalam MUSRAN 3 PKS Wanajaya Tanggal 29 Juni 2008
Semoga bisa membawa Harapan Baru bagi Masyarakat Wanajaya.

Wassalam

Siapkan Nafas Yang Panjang Menuju Pemilu 2009 !

Tifatul yang pernah menjabat sebagai Humas DPP PK tersebut meminta kematangan rencana dari seluruh struktur PKS untuk memulai pertandingan menuju Pemilu 2009.
PK-Sejahtera Online: Kampanye partai politik yang akan dimulai pada bulan Juli 2008 nanti, menuntut kerja keras kader dan struktur untuk membuat perencanaan yang matang. Dengan target suara 20% dalam Pemilu 2009 nanti, waktu sembilan bulan yang tersisa untuk sampai ke hari pencoblosan akan terasa sempit sekali. Hal itu diungkap Ir Tifatul Sembiring, Presiden PKS dalam pidato politiknya di hadapan calon anggota dewan nasional PKS, di Jakarta (26/6). Tifatul yang pernah menjabat sebagai Humas DPP PK tersebut meminta kematangan rencana dari seluruh struktur PKS untuk memulai pertandingan menuju Pemilu 2009. “Termasuk masalah dana yang harus dipikirkan sejak awal”, tegas Tifatul. Lebih dari itu, dirinya juga berpesan pada calon anggota dewan untuk mempelajari lebih jauh tentang platform PKS. “Sikap kita sudah jelas tentang demokrasi, ekonomi, sosial, budaya hingga masalah gender!”, ujarnya. Tak heran jika Tifatul berulang kali menanyakan persiapan para caleg menuju pemilu nanti. “Semua perencanaan menuju kemenangan harus sudah siap akhir Juli ini”, pinta Tifatul. Karenanya, kader dan seluruh struktur PKS harus mempersiapkan “nafas yang panjang” menuju Pemilu.Salah satu yang diuraikan oleh Tifatul adalah masalah ekonomi. “Prinsipnya, rakyat tidak kelaparan, rakyat mudah mendapatkan pekerjaan, rakyat terjamin pendidikan, dan kalau sakit tidak terlantar”, ujarnya berapi-api. Sementara mengenai gender, sekilas Tifatul menyampaikan tentang adanya partnership yang kuat antara laki-laki dan perempuan dalam membangun bangsa ini. Secara simbolik, launching nasional calon anggota dewan PKS 2009-2014 itu ditandai dengan penendangan 20 bola dari struktur tertinggi partai ke calon anggota dewan. Diantara penendang bola, selain Presiden PKS, adalah Ketua Majelis Syuro PKS, KH Hilmi Aminuddin, Ketua MPP Suharna, dan Sekjen PKS M Anis Matta. Bola yang berjumlah dua puluh ini menandakan target partai da’wah mencapai suara dua puluh persen dalam pemilu, ujar Tifatul. Sementara bola sendiri, menurutnya adalah simbol permainan. “Jangan sampai terjebak dalam permainan politik dengan menjual harga diri”, ujarnya lagi. (Ira/PKS Jakarta)
Pengirim: Ningsih Update: 26/06/2008 Oleh: Ningsih

FPKS Dukung Hak Interpelasi BBM

pk-sejahtera.org Jakarta - DPR akan segera memutuskan apakah akan menggunakan hak angket atau interpelasi terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Fraksi PKS memilih hak interpelasi."Fraksi PKS mendukung hak interpelasi soal kebijakan BBM. Tapi jika terjadi voting FPKS membuka ruang kepada anggotanya untuk memilih hak angket," kata Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq sebelum sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2008).Menurut Mahfudz di kalangan DPR memang masih ada perdebatan antara memilih hak angket atau interpelasi. UU APBNP 2008 memberi ruang bagi pemerintah mengambil tindakan jika harga minyak dunia lebih dari US$ 100 per barel."Di sisi lain ada yang menganggap itu melanggar UU, oleh karena itu tergantung dasar hukumnya," imbuh Mahfudz.Mahfudz menjelaskan, pilihan antara interpelasi dan angket punya pertimbangan masing-masing. Jika dasar hukum untuk hak angket ini kuat, anggota FPKS juga mungkin memberi dukungan. ( fay / ana )

Sumber: DetikComPengirim: Mohammad Yusuf Update: 24/06/2008 Oleh: Mohammad Yusuf

Presiden PKS: SBY Harus Keluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah

JAKARTA--Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pembubaran Ahmadiyah. Hal itu diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, di Jakarta, kemarin (19/6).Menurut Tifatul, keberadaan Ahmadiyah tidak bisa dimungkiri merupakan penistaan terhadap Islam. Sehingga, Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri itu belum bisa menghilangkan akar penistaan ini. ''Pembekuan pun tidak cukup,'' ujarnya.Tifatul mengatakan, Indonesia perlu mencontoh sikap negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim. ''Misalnya, Pakistan yang dengan tegas menolak penistaan dan menyatakan Ahmadiyah bukan Islam,'' kata Tifatul. Merujuk Pakistan, menurut Tifatul, Presiden SBY harus secara resmi menyatakan Ahmadiyah merupakan agama tersendiri. "Namanya, agama Ahmadiyah," ungkapnya.Pengeluaran Keppres ataupun pernyataan resmi Ahmadiyah bukan Islam, menurut Tifatul, sangat mendesak. Pasalnya, jika mereka tetap eksis di Indonesia, sementara mereka menyandang nama Islam, para pemeluk Ahmadiyah akan leluasa melakukan ibadah haji di Makkah. ''Padahal, sudah jelas Saudi Arabia melarang Ahmadiyah di negaranya,'' ungkapnya.Masalah ini, kata Tifatul, sebenarnya sudah jelas. Karena, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), sudah menyatakan Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. ''Bahkan, Ahlussunnah Waljama'ah sedunia pun telah menyatakan Ahmadiyah sesat,'' ungkapnya.Selain itu, Tifatul mengatakan, agama lain tidak perlu ikut campur masalah ini dengan dalih adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena, katanya, seandainya ada orang lain mengaku Yesus, pasti orang Kristen Katolik ataupun Protestan akan marah. "Jadi, ini masalah umat Islam yang telah dinodai Ahmadiyah," ujarnya.Lalu, Tifatul pun mengecam pihak negara asing non-Muslim yang telah ikut campur secara provokatif. Karena, ini masalah internal umat Islam Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera, lanjutnya, dengan tegas menyatakan Ahmadiyah sesat. Selain itu, ia pun mendukung upaya umat Islam di Indonesia yang melakukan desakan kepada SBY. ''Namun, tidak secara anarkis,'' ujarnya. Lalu, ia menambahkan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Sehingga, tidak ada alasan SBY menolak mengeluarkan Keppres itu.Senada dengan Tifatul, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surya Dharma Ali, mengatakan pembubaran Ahmadiyah itu harga mati. Karena, itu sudah masuk kategori penistaan terhadap Islam. Selain itu, kata Surya, pemerintah jangan mau diintervensi pihak asing dalam kebijakkan ini. ''Ini menyangkut umat Islam yang merupakan warga mayoritas di Indonesia,'' katanya. Jika SBY masih belum bisa mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah, menurutnya, hanya tinggal satu alternatif lain. ''Jangan pakai nama Islam,'' tegasnya.

'Sipitung' Menantang Kader Dakwah

oleh: Data Pura (Ketua DPC Cibitung)

Segala Puji hanya bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Ikhwah Fillah…..

“Communication is the key to succes”, komunikasi adalah kunci kesuksesan, ungkapan ini demikian bermakna dan sering kali kita dengar dalam sebuah training motivasi ataupun training pemasaran. Namun terkadang kita menganggap ’remeh’ komunikasi tersebut. Padahal banyak kasus-kasus perselisihan yang timbul lantaran penyebabnya adalah karena minimnya budaya komunikasi. Sebut saja misalnya, masalah dalam rumah tangga, antar tetangga, antara atasan dengan bawahan, antara pekerja dengan pengusaha, bahkan sampai terpecahnya sebuah partai politik. Tapi, bukan berarti hanya dengan komunikasi seluruh permasalahan menjadi selesai, sehingga dianggap komunikasi adalah segala-galanya. Namun justru kita maknai bahwa segala-galanya tidak akan dapat tercapai dengan baik tanpa adanya komunikasi.

Kecamatan Cibitung, dengan 7 desa di bawahnya (Wanasari-Wanajaya-Cibuntu-Kertamukti-Sukajaya-Muktiwari-Sarimukti), merupakan wilayah yang sangat luas dan berpenduduk cukup padat, dengan suara pemilih PKS yang cukup signifikan. Terbukti pada Pemilu Legislatif 2004, PKS Cibitung berhasil mengantongi suara pemilih 18,14% (11.903), yang akhirnya turut mengantarkan Ust. Arif Yuharistanto SE ke DPRD kab. Bekasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Cibitung. Kemudian pada Pilkada Bupati 2007, PKS Cibitung memperoleh peningkatan suara menjadi 30,41% (15.959) dan akhirnya turut mengantarkan SADAR menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya belum lama ini, pada PILGUB Jawa Barat 2008, PKS Cibitung turut mengantarkan HADE menjadi Gubernur Jawa Barat, dengan perolehan suara mencapai 65,67% (33.063). Bahkan fantastisnya, dari jumlah 202 TPS di wilayah Cibitung, 200 TPS telah berhasil dimenangkan oleh HADE. ALLAHU AKBAR!

Kecamatan Cibitung, dengan jumlah dan potensi kader dan konstituen yang demikian besar, maka menjalin komunikasi adalah menjadi sebuah prioritas, baik antara perangkat pemerintah, kader dan simpatisan. Untuk menjangkau hal itu, tentu dibutuhkan sebuah media, baik pertemuan secara langsung maupun tidak langsung. Maka salah satu yang tengah diupayakan adalah melalui sebuah WebBlog dan buletin yang diberi nama MEDIA SIPITUNG (Media Silaturrahim PKS Cibitung ). Dengan hadirnya media ini mudah-mudahan memberikan pencerahan sekaligus angin segar kepada kader ataupun pihak-pihak yang haus akan informasi tentang PKS dan segala sesuatu di wilayahnya, dan Insya Allah akan menjadi alat komunikasi untuk membangun organisasi kedepan kearah yang lebih baik.

Media SIPITUNG, tentu tidaklah cukup sekedar hadir dan terbit saja, kemudian kita menjadi puas dan senang lalu berhenti bekerja. Ini hanyalah tahap pertama dari rentetan tantangan demi mewujudkan cita-cita menjadikan SIPITUNG sebagai salah satu media komunikasi antara pengurus dengan kader dan konstituen. Tantangan kedua adalah distribusi yang cepat dan tepat sasaran, hal ini dapat direalisasikan dengan efektivitas team work (amal jama’i) disetiap tingkatan, mulai dari tingkat pengurus DPC melalui produktivitas team redaksinya, tingkat DPRa dengan kesungguhan penyalurannya, dan pengorbanan yang tulus dari pengurus Korwil hingga akhirnya SIPITUNG dapat bersilaturrahmi kerumah-rumah kader dan para simpatisan dilingkungannya. Tantangan ketiga adalah konsistensi dan Continues improvement (perbaikan terus menerus).

Dari ketiga tahapan tersebut, salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah ketersediaan dana yang kontinyu. Untuk saat ini, salah satu sumber yang memungkinkan adalah dari infaq kader sebagaimana telah diatur dalam AD/ART PKS, maka setiap kader ditantang untuk kembali menghidupkan infaq-nya agar program-program organisasi dakwah kedepan (termasuk Sipitung) dapat berjalan dengan baik dan mandiri. Lalu agar terciptanya perbaikan yang berkelanjutan maka saran dan masukan positif dari kader sangat diharapkan. Klik di http://pkscibitung.wordpress.com/ atau kirim email ke pkscibitung@yahoo.com.

Ikhwaf Fillah….
Kedepan pekerjaan dakwah kita akan semakin berat, kemenangan demi kemenangan yang kita raih tersebut tidak serta merta memuluskan dan meringankan beban amanah ini, tetapi justru menjadi semakin rumit dan bertambah sulit. Maka untuk menghadapi rintangan itu, saya ingin antum menyimak bait-bait pada nasyid ShouHar bahwa selama matahari bersinar, selama kita terus berjuang, selama kita satu berpadu maka kita akan kembali bangkit menyongsong harapan yang masih ada dan kembali membangun negeri agar tetap berjaya……Insya Allah
Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan amanah dakwah ini.Amin!

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Acara Pelantikan juga dihadiri oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid beserta ibu, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, dan Presiden PKS Tifatul Sembiring beserta ibu.

Banyaknya undangan yang ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru

Serah Terima Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat



Menteri Dalam Negeri Mardiyanto melantik pasangan H Ahmad Heryawan dan H Yusuf Macan Effendi (Hade) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, disaksikan oleh Drs. H. Danny Setiawan, MSi dan Ketua DPRD Jawa Barat H.M. Ruslan. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Mei 2008.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Ketua DPRD H.M. Ruslan

Selamat menunaikan tugas!

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto melantik pasangan H Ahmad Heryawan dan H Yusuf Macan Effendi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Ketua Dewan H.M Ruslan di Gedung Merdeka Bandung, Jumat (13/02). Acara pelantikan selain dihadiri sejumlah gubernur dan anggota DPRD dari provinsi di Jawa, Bali, dan Lampung, juga dihadiri Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Presiden PKS Tifatul Sembiring dan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir

Foto & teks: mdw

Hade Dilantik Jum'at, Syampurno Senin

Pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih H Ahmad Heryawan, Lc dan H Dede Yusuf akan dilantik Jum'at(13/6) pagi. Sementara itu, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho akan dilantik Senin(16/6). Direncanakan Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring hadir pada pelantikan kedua kepala daerah tersebut.

PK-Sejahtera Online: Pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih H Ahmad Heryawan, Lc dan H Dede Yusuf akan dilantik Jum'at(13/6) pagi. Rencananya pelantikan akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Gedung Merdeka Jl Asia Afrika No. 65, Bandung Jawa Barat.Sehari sebelumnya, pasangan yang memperoleh suara 40,50 persen pada pilkada Jabar itu bertemu Presiden SBY di Istana Negara Jakarta. Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring direncanakan hadir dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru itu. (abror/presidensby.info)Sementara itu, pasangan pilkada yang diusung PKS lainnya, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho juga bertemu dengan Presiden SBY. Syampurno, singkatan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho akan dilantik Senin (16/6), yang akan datang. Kepada kedua pasang kepala daerah, SBY mengucapkan selamat atas keberhasilannya dalam memenangkan pilkada di daerah masing-masing. SBY juga berpesan agar menjaga menjaga kerukunan antarumat beragama dan menjalankan amanah rakyat sebaik-baiknya.

Pengirim: Mohammad Yusuf Update: 12/06/2008 Oleh: Mohammad Yusuf

Pers Release PKS : Polisi Agar Adil

Jumat, 6 Jun 08 18:32 WIB

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini mengeluarkan pernyataan sikapnya sehubungan dengan peristiwa Mons, 1 Juni 2008 lalu. Dalam rilisnya yang diterima redaksi eramuslim.com, PKS lewat Presiden Partai, Tifatul Sembiring menyerukan seluruh komponen umat Islam agar tidak terpancing isu-isu yang dihembus-hembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu, PKS juga menyerukan agar pemerintah segera mengeluarkan sikap yang jelas tentang kelompok sesat Ahmadiyah, karena peristiwa Monas bisa terjadi akibat kelambanan sikap pemerintah dalam mengeluarkan SKB tentang kelompok sesat Ahmadiyah.
Secara lebih lengkapnya, di bawah ini kami salin pers rilis PKS terhadap kasus antara FPI dengan AKKBB:

PERS RILIS

SIKAP PKS TERHADAP KASUS ANTARA FPI dan AKK-BB
Menanggapi masalah yang berkembang seputar insiden antara massa FPI dengan massa AKK-BB dengan ini Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta pemerintah agar melihat masalah kasus ini secara substansial, yaitu molornya penerbitan SKB tentang masalah Ahmadiyah. Penyelesaian secara hukum terhadap masalah Ahmadiyah akan menghilangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

2. Menyesalkan terjadinya bentrokan antara massa FPI dan AKK-BB yang diakibatkan tidak dipatuhinya prosedur dan etika dalam berdemontrasi oleh peserta demo.

3. Seruan untuk seluruh elemen bangsa dan tokoh masyarakat agar mendamaikan dan tidak memprovokasi keadaan serta menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin dan mengedepankan upaya dialog.

4. Meminta polisi agar berlaku adil dalam proses penyelesaian kasus ini dengan menganut asas praduga tak bersalah dan tanpa dipengaruhi tekanan politik dari pihak manapun termasuk pihak asing.

Jakarta, 6 Juni 2008

Tifatul Sembiring
Presiden

PKS Desak Pemerintah Keluarkan SKB Soal Ahmadiyah

“Pemerintah (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Kejaksaan Agung) secepatnya harus menerbitkan SKB itu. Penyelesaian secara hukum terhadap masalah Ahmadiyah akan menghilangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,” kata Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring.

PK-Sejahtera Online: Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera menegaskan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Surat keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran Ahmadiyah. PKS juga meminta pemerintah melihat kasus bentroknya massa FPI dengan massa AKKBB secara substansial yakni molornya penerbitan SKB soal Ahmadiyah. Demikian disampaikan Presiden PKS Ir Tifatul Sembiring di Jakarta, Jum’at(6/6). “Pemerintah (Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Kejaksaan Agung) secepatnya harus menerbitkan SKB itu. Penyelesaian secara hukum terhadap masalah Ahmadiyah akan menghilangkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,” katanya. Tifatul menyesalkan bentrokan yang terjadi pada Ahad(1/6), lalu. Menurut Tifatul, bentrokan terjadi diakibatkan adanya pelanggaran izin demonstrasi oleh peserta demo. “Seharusnya bentrokan tidak terjadi kalau tidak ada pihak yang melanggar izin demo. Polisi harus bersikap adil,” kata Tifatul. Menangapi situasi yang terjadi akibat bentrokkan tersebut, Tifatul menyerukan agar seluruh elemen bangsa dan tokoh masyarakat agar mendamaikan dan tidak memprovokasi keadaan. Tifatul minta semua pihak agar menyelesasikan masalah dengan kepala dingin. “Kami minta seluruh pihak dalam menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan lebih mengedepankan dialog agar terciptanya situasi yang kondusif,” kata Presiden PKS Ir H Tifatul Sembiring. Menanggapi adanya penangkapan Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab dan pengikutnya, PKS meminta agar polisi berlaku adil dengan menganut asas praduga tak bersalah. PKS meminta semaksimal mungkin dalam mengambil keputusan tidak dipengaruhi tekanan politik manapun termasuk pihak asing. “Jangan sampai penegak hukum dipengaruhi tekanan politik manapun bahkan pihak asing sekalipun,” pungkasnya.

Pernyataan Sikap Fraksi PKS DPR RI

PKS menyerukan seluruh kader, anggota dan pendukungnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan penyadaran kehidupan beragama, meluruskan berbagai penyimpangan ajaran agama dan membangun budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat dan konflik
PK-Sejahtera Online: Terkait Kasus Ahmadiyah dan bentrokan dua kubu di Monas Ahad, 1 Juni 2008,
Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap :
1. Untuk Kasus Ahmadiyah, dalam konteks pengaturan urusan keagamaan umat, negara
memiliki instrumen keagamaan MUI yang memiliki otoritas hukum dan kompetensi di
bidang syariah. Fraksi PKS akan menghormati setiap pandangan dan rekomendasi
yang dihasilkan MUI terkait Ahmadiyah,
2. Pemerintah punya kewenangan hukum melalui aturan perundang-undangan dan mekanisme
hukum untuk mengambil keputusan akhir terkait dengan tuntutan pembubaran organisasi
Ahmadiyah. Semua pihak harus menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah dan
menghormati apa pun keputusan dan kebijakan yang diambil untuk menghindari konflik
berkepanjangan. Karena itu Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk segera mengeluarkan
keputusan dan kebijakannya,
3. Semua pihak harus memberi waktu kepada pemerintah dan menahan diri untuk tidak
melakukan aksi-aksi demo (baik pro maupun kontra) dan juga menghentikan segala tindakan - tindakan sepihak terhadap orang Ahmadiyah dan pengikutnya,
4. Insiden/ Bentrokan Monas harus diproses secara hukum terhadap kedua belah pihak secara
adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pemerintah dan semua pihak tidak boleh
tergiring untuk melakukan penyikapan sepihak dan berat sebelah sehingga bisa menimbulkan
perlawanan balik dari pihak yang merasa dirugikan,
5. Pimpinan-Pimpinan Ormas dan Parpol Islam hendaknya segera mengambil inisiatif untuk
mengendalikan masanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap siapa
pun dan menjaga persatuan dan perdamaian di kalangan umat serta memperingatkan agar
tidak terprovokasi dengan politik adu domba,
6. PKS menyerukan seluruh kader, anggota dan pendukungnya untuk terlibat aktif dalam
kegiatan penyadaran kehidupan beragama, meluruskan berbagai penyimpangan ajaran agama
dan membangun budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat
dan konflik.


Jakarta, 04 juni 2008
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI
Ketua,

ttd

Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si