Hari Ini Tifatul Lepas Jabatan Presiden PKS

Ini merupakan tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa.

PK-Sejahtera Online: Hari ini (27/10) Tifatul Sembiring akan menyerahkan jabatannya sebagai presiden PKS kepada Luthfi Hasan Ishaq, Presiden PKS terpilih yang baru. Acara akan diselenggarakan pada siang ini pukul 11.00 WIB di Kantor DPP PKS.

Tifatul menyerahkan jabatannya sebagai presiden setelah dipilih oleh presiden SBY untuk menempati tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tifatul mengatakan bahwa pengunduran diri sudah terlebih dahulu dicontohkan oleh dua presiden PKS sebelumnya, yaitu Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Ini merupaka tradisi di PKS untuk dapat lebih fokus bertugas untuk bangsa sebagai pembantu presiden.

"Nur Mahmudi mundur saat terpilih sebagai Menteri Kehutanan era Gusdur, dan Hidayat juga mundur saat terpilih sebagai Ketua MPR periode lalu," tuturnya.

Beberapa kalangan menilai langkah yang dilakukan Tifatul Sembiring sebagai pemimpin partai sepatutnya diikuti oleh para pemimpin partai lain yang terpilih sebagai menteri.

Selain Tifatul, posisi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS juga akan diserahterimakan. Suharna Surapranata yang sebelumnya menempati posisi ini, akan digantikan oleh Untung Wahono. Untung Wahono yang sebelumnya menjabat Ketua bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Suharna dipilih sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

Kemudian, Suswono, yang juga dipilih sebagi Menteri Pertanian akan melepas jabatannya di struktur partai sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DIY. Suswono akan digantikan oleh Agus Poernomo
SUMBER: http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=8119

Penulis : A-186
Kamis, 22 Oktober 2009, 10:49:33 WIB (Hits : 101 x)
Bupati Bekasi, Sa’duddin meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (21/10). Melalui desertasinya yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Kerja Tim dan Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja Aparat Pejabat Eselon II di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi”, Sa`duddin dinyatakan lulus menjadi doktor dengan nilai sangat memuaskan.

“Alhamdulillah, akhirnya proses meraih gelar doktor telah berakhir dengan sidang terbuka ini. Meski begitu, meraih gelar doktor ini semoga tidak hanya bermanfaat bagi saya, namun juga bagi masyarakat Kab. Bekasi khusunya,” ujarnya saat ditemui seusai sidang terbuka Senat UNJ di Aula Gedung Pascasarjana Universitas Negeri, Jakarta.

Menurut Sa`duddin, gelar doktor yang kini disandangnya semoga bisa menambah kualitas kepemimpinan untuk membuat Kabupaten Bekasi semakin maju. “Ini tidak saja buat saya, namun juga untuk kemajuan Kab. Bekasi melalui kepemimpinan yang semakin baik dan komunikasi antar pemimpin dan bawahannya semakin harmonis,” tuturnya.

Sidang Terbuka Senat UNJ tersebut diketuai Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd (Rektor UNJ), dengan Sekretaris, Prof. Dr. H. Djaali (Guru Besar Tetap UNJ, Ketua Program Pasca Sarjana UNJ). Anggota Prof. Dr. Imam Chourmain, M.Ed (Guru Besar tetap UNJ), Prof. Dr. Ir. Kazan Gunawan (Guru Besar tetap Universitas Esa Tunggal). Sementara Komisi Promotor merangkap sebagai Anggota Panitia Ujian Doktor adalah Prof. Dr. I Made Putrawan (Guru Besar UNJ) dan Prof. Dr. Soedijarto, M.A. (Guru Besar Tetap UNJ).

Sebagai bentuk dukungan untuk pemimpinannya, hampir seluruh SKPD di Kab. Bekasi menghadiri ujian untuk meraih gelar doktor tersebut. “Dengan diraihnya gelar doktor ini, kami semakin termotivasi untuk mengikuti jejaknya,” ucap Camat Cikarang Barat, A. Karim yang turut hadir dalam acara tersebut.

Sebelum mendapat gelar doktor, Sa’duddin menempuh pendidikan D-3 IAIN Sunan Gunung Jati Serang Banten (lulus Tahun 1986), S-1 IAIN Sunan Gunung Jati Serang Banten (lulus Tahun 1991) dan S-2 STIE IPWI Jakarta (lulus Tahun 1999).

Sementara karier di bidang politik dimulai sebagai Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Bekasi 1999-2004, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2004-2006, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi dan terpilih sebagai Bupati Bekasi melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung untuk Periode 2007-2012.
[Pikiran Rakyat Online :: http://www.pikiran-rakya]

Tifatul Jadi Menkominfo, PKS Cari Presiden

Jakarta - PKS kini mencari presiden. Partai kader ini akan segera mengumumkan nama pengganti Tifatul Sembiring yang telah menduduki posisi baru sebagai Menkominfo.

"Pengganti Tifatul akan segera diumumkan," kata Juru Bicara PKS Mabruri melalui telepon, Jumat (23/10/2009).

Mabruri menjelaskan, dalam tradisi PKS setiap kader yang menjadi pejabat publik, maka otomatis menanggalkan jabatan struktural partai.

"Mudah-mudahan tradisi tidak rangkap jabatan ini bisa membuat kerja melayani publik menjadi lebih optimal. Insya Allah pekan-pekan ini sudah ada Pjs Presiden PKS," tambahnya.

Sumber: DetikCom

Jadi Menteri, Kader Lengser

Tifatul Sembiring

R Ferdian Andi R
(inilah.com /Agus Priatna)INILAH.COM, Jakarta - Kabinet baru, 19 di antaranya dari partai politik. Kekhawatiran konflik kepentingan muncul. PKS pun siap mengganti kadernya yang menduduki jabatan publik. Siapa menyusul?

Sistem kepartaian di PKS sepertinya patut menjadi pilot project bagi partai politik lainnya. Karena dalam waktu dekat, PKS akan menggantikan posisi Presiden PKS yang kini dijabat Tifatul Sembiring. Tifatul diganti karena baru saja diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Menurut Ketua DPP PKS Agus Purnomo, hakikatnya tidak ada aturan tertulis yang diatur dalam AD/ART PKS terkait rangkap jabatan kader yang menjadi pejabat publik. Namun, hal tersebut hanyalah konvensi politik di internal PKS.

“Itu tidak diatur dalam AD/ART, tetapi sudah menjadi konvensi politik internal PKS,” jelasnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (23/10). Tujuan konvensi internal PKS, lanjut Agus, diambil sebagai upaya efektivitas kerja yang bersangkutan di jabatan publik. “Selain itu agar institusi partai tidak dinomorduakan karena sumber rekrutmen elit politik di Indonesia,” cetusnya.

Khusus keberadaan Tifatul yang kini didaulat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mundur dari posisi sebagai Presiden PKS, menurut Agus, hal itu juga masuk dalam kontrak politik PKS dengan SBY. “Ini merupakan komitmen perjanjian politik untuk memperkuat sistem presidensiil,” jelas anggota Komisi II DPR ini.

Tradisi mengganti pimpinan partai karena menduduki jabatan publik telah berlangsung sejak lama. Hal ini juga berlaku saat Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi Ketua MPR di 2004 lalu yang kemudian digantikan Tifatul Sembiring.

Selain Tifatul, kader PKS yang menduduki pos penting di partai dan sekaligus rangkap jabatan yaitu Sekjen DPP PKS Anis Matta yang kini menjabat Wakil Ketua DPR.

Sebagaimana diketahui terdapat beberapa petinggi partai politik yang kini menjadi pembantu presiden yaitu Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang kini menjadi Menakertrans, Wasekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini menjadi Meneg PDT, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menjadi Menteri Agama, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjadi Menegpora, dan beberapa nama lainnya.

Namun sepertinya langkah PKS tak bakal diiukti oleh patai politik lainnya yang memiliki kader duduk di KIB II. Seperti pernyataan Ketua DPP PKB Ida Fauziyah yang menegaskan tidak akan mengganti Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, Cak Imin bakal mampu mengemban tugas sebagai Menakertrans meski menjabat sebagai Ketua Umum DPP PKB. “Selama ini Cak Imin sudah membuktikan sebagai Wakil Ketua DPR, dan nyatanya mampu menangani dengan baik pekerjaan di partai,” jelasnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy. Menurut dia, posisi Suryadharma Ali akan tetap dipertahankan hingga Muktamar PPP pada 2012 mendatang.

Sikap ini diambil karena tidak ada permintaan dari Presiden SBY terkait rangkap jabatan. “Sepanjang tidak ada permintaan dari presiden terkait rangkap jabatan, kami akan mempertahankan Pak Surya,” ujarnya, ketika dihubungi terpisah.

Soal rangkap jabatan partai politik, hakikatnya PKB pernah melakukannya dengan mencopot Lukman Edy dari posisi Sekjen DPP PKB saat menjabat sebagai Menteri PDT yang digantikan Yenni Wahid. Meski, di kemudian hari, pencopotan posisi Sekjen DPP PKB dipersoalkan di pengadilan dan dimenangkan Yenni Wahid.

Kini, isu rangkap jabatan akan berdimensi politis yang beragam. Mulai soal efektivitas KIB II hingga persoalan di internal partai. Jadi, siapa mau susul PKS? [mdr]
sumber;inilah.com

Resmi Jabat Menkominfo, Tifatul Ngaku Masih Grogi

Suasana Sertijab Menkominfo (rou/inet)

Achmad Rouzni Noor II - detikinet


Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tifatul Sembiring, resmi menjabat setelah dilantik dan menjalankan serah terima jabatan. Namun, ia mengaku masih grogi.

Demikian pengakuan Tifatul seusai serah terima jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Depkominfo, Jakarta, Kamis (22/10/2009) petang. "Saya akan pelajari dulu, terus terang saya masih grogi," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan soal pemanfaatan Open Source.

Ia pun terlihat grogi menjawab soal restrukturisasi pejabat di Depkominfo. Beberapa pos Direktur Jenderal di Depkominfo saat ini memang masih kosong, terutama adalah Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang masih dijabat oleh Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar selaku Pelaksana Tugas.

Di sisi lain Tifatul kembali mengungkapkan visinya untuk melanjutkan pembangunan di bidang ICT. Dalam 100 hari kerja, ujarnya, SBY memberikan beban target berupa program 100 desa 100 komputer. "Namun dalam lima tahun targetnya 10.000 desa, 10.000 komputer," ia menambahkan.

Sertijab Menkominfo dihadiri oleh lebih dari 200 praktisi industri dan stakeholder ICT di Indonesia. Ini termasuk bos-bos operator telekomunikasi seluler dan beberapa penyelenggara jasa internet.

( wsh / wsh )
sumber:http://www.detikinet.com/read/2009/10/22/172458/1226663/398/resmi-jabat-menkominfo-tifatul-ngaku-masih-grogi

Program 100 Hari Pertama Tifatul Sembiring

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, yang menjadi calon kuat Menkominfo mendatang memprogramkan dalam 100 hari pertama kerjanya kelak, akan mewujudkan 100 desa komputer.

"Kalau saya diamanahi jabatan Menkominfo, 100 hari pertama sesuai target yang ditetapkan Presiden akan mewujudkan 100 desa komputer," kata Tifatul, setelah Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009-2014 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, program itu merupakan bagian dari desain utama programnya yakni 10.000 desa komputer sampai dengan 2014. Tifatul bertekad sistem komputerisasi bisa masuk ke seluruh sendi masyarakat mulai lembaga pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan.

"Bagaimana kita upayakan agar komputer bisa masuk ke lembaga pendidikan supaya mampu meningkatkan SDM kita," katanya.

Selain itu, komputer harus mendukung sektor bisnis agar semakin berdaya saing tinggi. Sistem pemerintahan yang terkomputerisasi, menurut Tifatul, sangat penting untuk meminimalisasi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"E-government harus kita upayakan untuk meminimalisir KKN," katanya. Ke depan, Tifatul mengharapkan seluruh pegawai hingga ke tingkat pemerintahan terbawah bekerja dengan sistem on-line sehingga tidak perlu menerima uang tunai secara langsung dari masyarakat.

Ia berpendapat, pegawai cukup menerima resi dalam bentuk kertas sehingga praktik "sogok-menyogok" dapat diminimalkan melalui sistem on-line. Soal komunikasi dan informatika, Tifatul mengaku tidak asing lagi dengan dunia tersebut.

"Saya delapan tahun menangani persoalan itu jadi Insya Allah tidak asing lagi," katanya.

Ia tercatat pernah bekerja di bagian sistem informatika selama delapan tahun di PLN. Tifatul menyelesaikan jenjang S1 di bidang komunikasi dan informatika. Kader PKS itu kemudian melanjutkan kuliah S2-nya di Islamabad untuk konsentrasi studi politik internasional. (mnh/antara)

foto: republika
SUMBER: Eramuslim.com

Aktifitas Relawan di Sumbar

Inilah sebagian aktifitas relawan di Sumbar dari tim rescue, medis, dapur umum, radio komunikasi, dan distribusi bantuan.
sumber:http://pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=8005

Tauladan Pak Anton

by abuhasan


Detik demi detik hari-hari ini begitu mendebarkan bagi 'para calon menteri' yang akan ditelpon SBY.

Begitu kira-kira headline media masa mulai dari kemarin terkait akan dilantiknya SBY-Boediono untuk menjadi Presiden-Wakil Presiden RI 2009-2014 yang otomatis akan dibentuk juga menteri jajaran kabinet. Bahkan Sabtu (17/10) dinihari tadi, detik.com melansir judul "Tunggu Telepon SBY, Elit PKS Siaga" untuk menggambarkan 'suasana mendebarkan' terkait itu.

Namun bukan headline itu yang menarik dan menyedot pikiran serta hati ini untuk menorehkan catatan kecil kali ini. Di situs yang sama (detik.com) ada postingan yang membuat jari-jari ini serasa lumer setelah beberapa hari membeku. Tulisan itu bertitel "Jika Diminta Jadi Menteri, Anton Minta Izin Partai Dulu". Sebelum membaca isi tulisan, saya sudah memastikan kalau nama Anton dalam judul ini adalah Anton Apriyantono menteri pertanian dari PKS. Maka sayapun langsung membaca isi utuhnya seperti dibawah ini:

Jakarta - Menteri Pertanian Anton Apriantono disebut-sebut akan dipertahankan SBY di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Anton akan direkrut kembali atas nama kalangan profesional karena PKS tidak mengusulkan namanya.

Jika isu Anton akan dijadikan menteri kembali oleh SBY, Anton pun akan meminta izin dulu ke partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Yang sudah jelas, saya tidak diajukan oleh partai saya," jawab Anton ketika ditanya tentang apakah dirinya ditawari jabatan menteri di KIB II.

Hal itu disampaikan Anton usai Perpisahan KIB I di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2009).

Anton pun mengaku belum dihubungi oleh SBY. Jika SBY meminta langsung dan tidak melalui partai? "Tidak bisa. Karena saya kan awalnya dari partai. Ya tetap harus dari partai," timpal doktor kimia pangan Universitas Reading, Inggris ini. [detik.com]


Subhanallah! Saya membatin atas kekaguman saya pada Akh Anton Apriyantono. Segudang prestasi selama lima tahun jadi mentan yang diakui semua kalangan tidak membuatnya merasa 'bisa sendiri tanpa jama'ah'. Kekaguman ini bertambah disaat banyak dari kita (kader atau bekas kader?) mulai 'meremehkan' arti jama'ah, arti syuro, arti qiyadah. Tapi Anton? Sungguh statemen-nya menegaskan bahwa jama'ah adalah pilar asasi dalam da'wah ini. Kita adalah jundi yang siap diterjunkan di posisi mana saja sesuai kebijakan jama'ah. Kita bukan tipe diserser yang merasa diri lebih hebat dari keputusan syuro jama'ah. Sungguh, kita ingin seperti Pak Anton Apriyantono, juga kita ingin seperti Kholid bin Walid yang tatkala 'dipecat' kholifah Umar bin Khothob dari jabatan Panglima turun 'cuma' jadi prajurit biasa, tak ada yang berubah pada 'kontribusi'nya bagi da'wah dan jama'ah.

"Allahumma innaka ta'lamu anna hadzihil qulub,
qodijtama'at ala mahabbatik
waltaqot ala tho'atik
wa tawahadat ala da'watik
wa ta'ahadat ala nushroti syari'atik
fawatsiqillahumma robithotaha......."


Ya Allah,
Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta padaMu,
telah berjumpa dalam taat padaMu,
telah bersatu dalam dakwah padaMu,
telah berpadu dalam membela syari’atMu.
Kukuhkanlah, ya Allah, ikatannya.
Kekalkanlah cintanya. Tunjukilah jalan-jalannya.
Penuhilah hati-hati ini dengan nur cahayaMu yang tiada pernah pudar.
Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepadaMu dan
keindahan bertawakkal kepadaMu.
Nyalakanlah hati kami dengan berma’rifat padaMu.
Matikanlah kami dalam syahid di jalanMu.
Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

---
sumber: pkspiyungan.blogspot.com