110 Calon Pejabat Struktural Depok Dites Baca Qur'an

Jumat, 24 Oktober 2008 08:00

warnaislam.com — Walikota Depok, Dr. Nur Mahmudi Ismail, menguji 110 pejabat struktural secara langsung terhadap tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk membaca Al quran. "Sebagai pelayan masyarakat diwajibkan mencintai Al quran agar memiliki semangat, motivasi, gairah menjunjung tinggi kebenaran," kata Nur Mahmudi

Tiga pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Depok yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Winwin Winantika, Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Walim Herwandi, dan Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Khamid Widjaya, kemarin sempat diuji membaca Al-Quran oleh Walikota Depok.

Menurut Nur Mahmudi, tes baca Al quran ini diharapkan dapat dijadikan contoh oleh seluruh warga masyarakat Depok untuk benar-benar memahami Al quran.

Selain itu sebanyak 110 pejabat struktural di lingkungan Pemkot Depok yang terdiri atas kepala dinas, kepala bagian, kepala kantor, kepala kecamatan, dan kepala kelurahan dites membaca Al quran.

Ketika ditanya apakah ada sanksi bagi pejabat yang tidak dapat membaca Al quran, orang nomor satu di Depok tersebut mengatakan tidak akan memberikan sanksi apa pun kepada mereka yang tidak bisa baca Al quran. "Tidak ada hubungannya antara jabatan dan membaca Al quran," jelas mantan Menhutbun di zaman Gusdur ini.

Pejabat yang belum bisa membaca Al quran, Pemkot menyediakan tujuh orang ustad dan satu orang ustadzah yang siap membimbing mereka cara membaca Al quran dengan cepat.

Nah, kapan daerah lain mau menyusul?

Sumber: warnaislam.com

TETAP PARTAI DAKWAH, MESKI PKS TERUS DIFITNAH

Bayan Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera

Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin wasshalatu wassalamu ‘ala sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in. Wa ba’du..
Fenomena partai da’wah PKS dalam blantika perpolitikan nasional telah mengundang banyak hal. Ada ketercengangan, ada pertanyaan, ada pula kekhawatiran bahkan kecurigaan. Menghadapi laju PKS di ranah politik sekaligus ranah da’wah, berbagai pihak melakukan ragam cara. Bertambah banyak yang simpati lalu mendukung, tapi tidak sedikit yang menebar halang rintang dengan langkah politis, bahkan ada yang menebar kedustaan dengan isu keagamaan. Cara yang terakhir ini berulang kali dimunculkan barbarengan dengan perjuangan politik PKS melalui pemilu legislatif dan pilkada.

Kedustaan (iftira) dengan isu keagamaan itu berupa sebutan atau stempel yang sembarangan dan sama sekali mengabaikan perintah Islam untuk klarifikasi (tabayyun) baik dengan meruju dokumen-dokumen PKS maupun dengan menanyakan secara langsung kepada pihak yang berkompeten di PKS. Kedustaan yang terbaru dibuat oleh yang menamakan dirinya Tim Taushiyah dan Maklumat Buntet pada hari Ahad 22 Sya’ban 1429 H/24 Agustus 2008 di Pesantren Buntet, Cirebon. Kami tidak sampai hati menuliskan sembilan nama Kiyai sebagai tim perumus yang sejatinya mukarramun. Inti dari taushiyah tersebut meminta masyarakat khususnya kalangan tertentu dari kaum muslimin, ’agar mewaspadai gerakan Wahabisme yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang bertujuan menghilangkan syari’at dan tradisi Yasinan, Tahlilan, Qunut dan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta tradisi lainnya yang suka dilakukan Ahlussunnah Waljama’ah (NU)’.

Sebagai partai da’wah yang berfungsi memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, PKS harus menjelaskan siapa ia sebenarnya. Sesuai AD-ART partai, lembaga yang berkompeten menjelaskan pandangan dan sikap keagamaan PKS adalah Dewan Syari’ah. Sedangkan pandangan atau sikap keagamaan kader PKS secara individual tidak mencerminkan pandangan dan sikap partai. Berikut ini pandangan resmi Dewan Syari’ah Pusat PKS tentang beberapa masalah keagamaan yang telah dipolitisir.

1. PKS dan Ahlussunnah Wal Jama’ah
Sebagai partai dakwah PKS berpegang teguh kepada aqidah ahlussunnah waljamaah dengan sumber rujukan utama sebagaimana termaktub dalam Ittijah Fiqih Dewan syari’ah PKS, berupa Mashadir Asasiyah (sumber hukum primer) yang disepakati oleh Jumhur Ulama Ahlu Sunnah wal Jama’ah, yaitu al-Qur’an, Sunnah yang suci, ijma’ dan qiyas.

2. PKS dan ’Wahabisme’
Tidak ada hubungan antara PKS dengan ’Wahabiyah’, yaitu gerakan yang dipimpin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di negeri Hijaz yang bertujuan untuk memurnikan ’aqidah dari Takhayul, Bid’ah dan Khurafat (TBC), berkerja sama dengan Malik Abdul Aziz dan menggunakan berbagai cara dari yang sifatnya halus sampai yang radikal. Jelas tidak ada hubungan historis karena PKS lahir pasca reformasi 1998. Tidak ada hubungan struktural organisatoris antara PKS dengan organisasi keagamaan di Saudi Arabia. Bahwa di antara pimpinan PKS pernah studi di Saudi Arabia, hal yang sama berlaku juga pada ormas Islam yang lain. Bahkan ada yang pendirinya pernah mukim di sana. Tapi tidak lantas ormas-ormas tersebut boleh dituduh sebagai pengusung ’Wahabiyah’.

3. Kolektivitas dan keberagaman di PKS
Sebagai partai da’wah yang berprinsip kejama’ahan, maka sifat kolektifitas menjadi ciri PKS yang mewadahi keberagaman, baik dalam rekruting kader maupun pandangan keagamaan dan politiknya.
- Ketua Majelis Syura PKS KH. Hilmi Aminuddin alumni Universitas Islam Madinah, dekat dengan kalangan Persis.
- Duta besar RI di Saudi Arabia Habib DR. Salim Segaf Al Jufri adalah seorang habib cucu pendiri Al Khairat dan salah seorang pendiri Partai Keadilan.
Beberapa habaib yang lain fungsionaris PKS seperti Habib Abu Bakar Al Habsyi, Habib Nabil Al Musawwa, Habib Fahmi Alaydrus.
- Presiden pertama Partai Keadilan DR. H. Ir. Nurmahmudi Ismail, MSc lulusan Amerika, berlatar belakang pesantren di Kediri yang kental ke NU-annya.
- Presiden kedua Partai Keadilan dan PKS yang kini Ketua MPR RI DR. H. M. Hidayat Nurwahid, MA lulusan Universitas Islam Madinah, berlatar belakang Muhammadiyah.
- Presiden PKS yang sekarang Ir. H. Tifatul Sembiring alumni sekolah tinggi teknik di Indonesia dan kursus manajemen politik di Pakistan punya latar belakang organisasi di PII
- Ketua MPP-nya Drs. H. Suharna Surapranata, MT lulusan UI dan Jepang berlatar belakang aktivis masjid kampus.
- Ketua Dewan Syari’ah PKS KH. DR. Surahman Hidayat, MA tamatan universitas Al Azhar Mesir yang bermazhab Syafi’i, latar belakangnya NU dan PUI, sebelumnya PII dan HMI.
- Beberapa anggota Dewan Syari’ah Pusat juga berlatar belakang NU seperti KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA murid kesayangan KH. Abdullah Faqih, Langitan. H. Bukhari Yusuf, MA, sekretaris DSP, murid kesayangan KH. Noer Ahmad S, ahli Ilmu Falak NU. H. Bakrun Syafi’i, MA alumni Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta adalah murid kesayangan KH Ali Ma’shum. H. Amang Syafruddin, Lc, Msi alumnus Pesantren NU Cipasung, Tasikmalaya yang sering dipuji sebagai murid nomor 1.
- Beberapa ulama seperti Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS (ketua Baznas), DR. Ahzami Samiun, MA. (putra dari tokoh NU, KH. Samiun Jazuli), Prof. DR. Ahmad Syathori (alumni pesantren Babakan Ciwaringin dan Buntet), adalah tempat bertanya dan rujukan kader PKS.

4. Furu’iyah di PKS
Da’wah PKS menekankan pada tema-tema besar yang bersifat prinsip (qadhaya ushuliyah). Ini supaya da’wah PKS bersifat mempertemukan mempersatukan (jami’ahtajmi’iyah) dan tidak menimbulkan perselisihan/perpecahan (tafriqiyah). Ittijah fiqh (orientasi fikih) Dewan Syari’ah PKS mendahulukan fiqh persatuan (i-tilaf) daripada fiqh perbedaan (ikhtilaf). Menggali dan mengambil faidah dari khazanah fiqhiyah yang ada dengan prinsip ”Almuhafazhatu ’alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah” mengambil pendapat klasik yang masih cocok dan pendapat baru yang lebih maslahat. Tapi dalam praktik keseharian memperhatikan harmoni dengan mazhab yang banyak dipraktikan yaitu madzhab Syafi’i. Mengedepankan cara kompromi (thariqatul jam’i) atas tarjih, dan menggunakan prinsip keluar dari khilafiah (khuruj ’anil khilaf) sejauh dimungkinkan. Kemudian terhadap perbedaan dalam masalah cabang (furu’) mengedepankan sikap toleran (tasamuh). Prinsip yang dipegang ”NATA’AWANU FIMA ITTAFAQNA ’ALAIHI WA YA’DZURU BA’DHUNA BA’DHAN FIMA IKHTALAFNA FIHI” – Bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan saling menghormati dalam hal-hal yang diperselisihkan.

5. Sikap PKS dalam masalah khilafiyah
Berikut ini beberapa masalah khilafiah/furu’iyah yang sering dijadikan alat untuk memfitnah PKS dan pandangan resmi Dewan Syari’ah Pusat PKS tentang itu.

a. Do’a Qunut
Bagaimanapun do’a qunut status hukumnya sunat. Yang disepakati adalah do’a qunut dalam shalat witir, qunut nazilah dalam shalat fardhu yaitu memohon tolak bala dari kaum muslimin dan mendo’akan bencana bagi musuh Islam. Adapun qunut shubuh tetap saja merupakan masalah khilafiyah. Masalah pilihan, paling tinggi posisinya antara rajih dan marjuh, bukan antara sunnah dan bid’ah. Jadi tidak ada bid’ah dalam qunut shalat fajar. Dan mengamalkan yang marjuh bisa menjadi pilihan jika membawa kemaslahatan dalam mu’amalah. Jadi bukan sikap plinplan, tapi cerminan sikap bijak dan cerdas. Secerdas Imam Muhammad bin al Hasan al-Syaibani murid Imam Abu Hanifah yang melakukan qunut ketika ziarah ke Mesir dan menjadi imam shalat shubuh. Ini karena beliau menghormati Imam Syafi’i –imam madzhab yang dominan di Mesir. Dan sebijak Imam Syafi’i yang tidak qunut shubuh ketika beliau ziarah ke Imam Muhammad di Baghdad.
Dalam pengamalan di acara-acara PKS kadang qunut shubuh kadang juga tidak, tergantung imamnya. Dan itu tidak pernah ada masalah.

b. Membaca do’a dan tahlil untuk yang meninggal
Pada dasarnya membaca do’a untuk mayit dianjurkan (sunat). Berkat ikatan ’aqidah tauhid tidak terputus hubungan sesama muslim dengan yang sudah mati sekalipun. Dalam al Quran ada do’a ”Rabbanagfirlana wa li-ikhwanina alladzina sabaquna bil imani, wala taj’al fi qulubina ghillan lilladzina amanu.. rabbana innaka raufurrahim”. (QS 59: 10). Menghadiahkan bacaan Surah al Fatihah atau lainnya untuk mayit, atau mewaqafkan/menshadaqahkan sesuatu atas nama atau menujukan pahalanya untuk mayit merupakan amal shalih yang diterima, sesuai pendapat jumhur ulama. Istigfar, tasbih, tahmid dan tahlil merupakan bagian dari keseluruhan do’a yang dibaca. Waktu berdo’a untuk mayit tidak harus dibatasi pada waktu atau hari-hari tertentu, dan tidak boleh disyaratkan, sehingga pilihan waktunya lebih luang dan leluasa sesuai kesempatan atau kemampuan.

c. Perayaan maulid Nabi saw
Perayaan memperingati maulid Nabi Muhammad saw menurut sebagian riwayat, digagas oleh Sultan Salahuddin al Ayyubi di Mesir dalam rangka meningkatkan ruhul jihad umat Islam. Sampai hari ini Universitas Al Azhar sendiri mensyi’arkan peringatan maulid Nabi saw. Bagi kepala pemerintahan seperti Sultan Salahuddin, hal itu merupakan kebijakan yang sesuai syari’ah (siyasah syar’iyah), yang didefinisikan imam Ibnu Uqail sebagai perbuatan yang dilakukan karena lebih maslahat bagi masyarakat dan lebih menghindarkan mereka dari mafsadat, meskipun tidak pernah disabdakan atau dicontohkan oleh Nabi saw. Adapun bagi masyarakat muslim, peringatan maulid Nabi saw pertimbangannya adalah semata-mata
kemaslahatan (mashlahah mursalah). Dasar pertimbangan maslahat ini juga yang menyeleksi ragam acara yang dipandang membawa maslahat. Tentu saja dalam konteks ini ada ruang bagi tradisi dan kreasi yang baik, sehingga ada variasi dari tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu yang lain. Jika dibarengi niat yang lillah, untuk meninggikan Dinullah dan tidak ada sesuatu yang melanggar syari’ah dalam mata acaranya, insya Allah bernilai ’ibadah.
Di lingkungan PKS, biasa diadakan peringatan maulid Nabi saw baik oleh DPP maupun struktur di bawah. Bahkan dianjurkan agar pelaksanaannya bekerjasama dengan masjid, lembaga keagamaan atau masyarakat sekitar. Para kepala pemerintahan kader PKS biasa memprakarsai atau mensponsori. Para da’i atau asatidz kader PKS biasa menjadi penceramah dalam peringatan ini.

d. Yasinan
Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bahwa Surah Yasin merupakan qalbunya al Quran. Membacanya merupakan ’ibadah. Disepakati anjuran membacanya di samping orang yang sakit parah. Boleh dibaca untuk pengobatan dengan ruqyah syar’iyah. Boleh membacanya untuk yang sudah meninggal, menurut jumhur ulama. Sejauh ada pendapat yang membuka peluang ’amal, adalah tidak bijak menutupnya bagi siapa yang ingin melakukannya. Waktu membacanya luas, boleh siang apalagi malam dan pada waktu-waktu yang khidmat. Tidak perlu dibatasi pada waktu tertentu. Pertimbangannya adalah kesempatan dan kekhidmatan. Membiasakan acara membaca al Quran atau memilih surat-surat tertentu, insya Allah merupakan ’adah shalihah atau tradisi yang baik. Memilih surat tertentu untuk dilazimkan dibaca, bukan karena mensyaratkan atau membatasi, tapi karena lebih menyukainya atau
lebih familiar, insya Allah merupakan kebajikan, semoga Allah mempertemukan pembacanya dengan surat yang dicintai.
Secara umum, merupakan kebijakan dalam da’wah PKS untuk menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan (ihyaul sunnah al mahjurah) dan tradisi Islami yang menyemarakkan syi’ar Islam sebagai cerminan ketaqwaan.

Melalui bayan ini kami serukan kepada segenap pencinta kebenaran dengan semangat
iman dan keadaban, agar tidak termakan oleh fitnah dan hasutan baik lisan maupun
melalui selebaran gelap yang menuduh PKS adalah Wahabi dan bukan Ahlussunnah Wal
Jama’ah. ”Berbuat dusta dan menyebarkannya adalah dosa besar” (HR Bukhori).

Hasbunallah wani’mal wakil, wahuwal muwaffiq ila aqwamith thoriq

Jakarta, 21 Syawwal 1429 /21 Oktober 2008
Dewan Syari’ah Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

KH. DR. Surahman Hidayat, MA
Ketua

PKS 'Hidup' dalam Caci Maki

PK-Sejahtera Online: “Kalau sudah punya cabang di mana-mana, di 5 benua, di dasar samudera, di ruang angkasa, emangnya kenapa? Sombong luh PKS, awas lho entar kuwalat-lat-lat-lat!,” ada yang sebegitu pedas mungkin cercaannya.

“Punya ratusan kader bergelar doktor dan ribuan sarjana saja sudah sok hebat, berlagak angkuh dan merendahkan pihak lain,“ ujar sejumlah kalangan menohok partai si bulan dan si padi.

“Tidak ada jaminan gelar pendidikan setinggi itu bisa menuntaskan permasalahan bangsa; yang penting kerja bung, bukan gelar“, tambah mereka yang semakin kesal dengan ulah PKS.

Sesungguhnya dunia cerca-mencerca, caci-memaki dan hina-menghina bukanlah barang baru dalam sejarah manusia. Itu sudah ada sejak dulu, setua sejarah kemanusiaan itu sendiri. Jadi arena caci-maki pun sesungguhnya warisan masa lalu, bedanya sekarang hujatan itu dihiasi bunga-bunga berbau PKS.

Sejarah membuktikan, semakin dewasa dan arif seseorang, maka semakin jauhlah ia dari perbuatan mencaci orang lain. Kedewasaan ini membuatnya mengedepankan ungkapan santun penuh kesejukan.

Sebaliknya begitu, semakin bijak dan dewasa seorang anak Adam, semakin sabar dan berwibawalah ia dalam menghadapi caci maki yang dialamatkan kepadanya, tanpa terpancing membalas cemoohan itu. Karena ia sadar, di balik hujan caci-maki, pasti ada hikmah kebaikan dari Tuhan. Jadi PKS patut bersyukur dengan semprotan lisan itu.

Di antara kebaikan dicerca adalah semakin terkokohkannya sifat atau akhlak mulia dalam diri seseorang. Sebut saja sifat mau dikoreksi dan membenahi diri. Sebab bisa jadi cercaan itu mengandung kebenaran, dan ini sangat bagus buat perbaikan PKS.

Selain itu, melalui penghinaan, PKS barangkali sedang dilatih untuk memaafkan. Karena bisa jadi yang mencaci-maki itu suatu saat insaf dan akan menjadi sahabat paling setia dan paling tulus dengan cara dimaafkan.

Penelitian ilmiah menyebutkan, memaafkan dapat menjadikan seseorang tidak mengulangi lagi perbuatan tidak baik yang pernah dilakukannya kepada seseorang. Di samping itu, kata para ilmuwan, memaafkan itu mendatangkan kesehatan jiwa dan raga.

Ilmuwan psikologi asal AS, Harry M Wallace dkk telah menerbitkan karyanya di jurnal ilmiah Journal of Experimental Social Psychology, volume 44, Maret 2008. Dalam bahasa Indonesia hasil judul temuan ilmiah itu berbunyi “Dampak memaafkan terhadap hubungan antar-pribadi: Apakah memaafkan akan menghalangi atau mendorong terulangnya perbuatan tercela terhadap orang lain?”

Hasilnya sungguh menakjubkan. Pernyataan maaf dari orang yang teraniaya kepada si pelaku perbuatan zalim itu ternyata membuat si pelaku pada umumnya tidak mau melakukan perbuatan buruk itu lagi. Tidak heran jika di negara maju, ‘memaafkan’ kini menjadi salah satu solusi bagi penanganan konflik antar pribadi, maupun antar kelompok masyarakat.

Memaafkan ternyata memiliki dampak positif terhadap kesehatan jiwa raga. Bahkan penggunaan ‘obat memaafkan sudah diujicobakan dalam penanganan pasien, dan berhasil baik. Ini diuraikan panjang lebar oleh Worthington Jr., pakar psikologi di Virginia Commonwealth University, AS, dkk dalam karya ilmiahnya, Forgiveness in Health Research and Medical Practice (Memaafkan dalam Penelitian Kesehatan dan Praktik Kedokteran), di jurnal Explore, Mei 2005.

Abu Awlaadih, onenosed@googlemail.com

http://inilah.com/berita/citizen-journalism/2008/10/15/54904/pks-hidup-dalam-caci-maki/


Pengirim: Ningsih Update: 15/10/2008 Oleh: Ningsih

Masyarakat Diminta Cermati Caleg PKS

“Maka kami mengundang masyarakat, LSM dan para pemerhati pemilu untuk ‘membedah’ caleg-caleg kami, jika ada yang bermasalah laporkan ke KPU dan PKS”, tegas Triwisaksana.

PK-Sejahtera Online: Masyarakat Jakarta diminta untuk mencermati calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang maju lewat daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta. Di Jakarta, PKS mengajukan 23 caleg untuk DPR RI dari 3 Dapil dan 103 caleg DPRD dari 5 dapil. Demikian diungkapkan Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana saat acara Halal Bihalal 1000 Tokoh se-Jakarta Barat bersama PKS, di Grogol, Jakarta Barat, 11 Oktober lalu.

Saat ini, terang Triwisaksana, KPU sedang menyosialisasikan nama-nama caleg, namun ia menilai sosialisasi tersebut tidak bisa diandalkan untuk mengetahui visi, misi dan latar belakang calon. “Maka kami mengundang masyarakat, LSM dan para pemerhati pemilu untuk ‘membedah’ caleg-caleg kami, jika ada yang bermasalah laporkan ke KPU dan PKS”, tegas Triwisaksana yang juga menjadi Caleg DPRD dari Jakarta Selatan ini.

Dalam acara yang dihadiri Presiden PKS Tifatul Sembiring, Sekjen Anis Matta dan caleg DPR/DPRD dari dapil 3 tersebut, Triwisaksana kembali menegaskan tekad PKS Jakarta memperbesar kemenangan yang diperoleh tahun 2004 di tahun 2009 mendatang. “Kami menargetkan perolehan tidak kurang dari perolehan suara PKS di Pilkada tahun 2007, yaitu 42%” ujarnya. Ia meyakini target itu tercapai, apalagi Adang Daradjatun yang diusung PKS kini maju sebagai caleg nomor urut 1 dari Dapil 3 (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu).

Humas PKS Jakarta Dedi Supriadi pada kesempatan yang sama menyampaikan jumlah Caleg PKS untuk DPR RI dari 3 daerah pemilihan adalah 23 orang. Dari jumlah tersebut keterwakilan perempuan mencapai 34% dalam posisi ada di setiap 3 nomor urut. “100% caleg PKS untuk DPR adalah sarjana, 3 diantaranya adalah doktor lulusan dalam dan luar negeri,” ujar Dedi. Sementara dari 103 caleg DPRD, 70%-nya adalah sarjana dari berbagai jenjang. Bahkan seorang caleg perempuan PKS di nomor jadi adalah sarjana S3 atau doktor.


Pengirim: Ningsih Update: 17/10/2008 Oleh: Ningsih

Heryawan Tolak 200 Parcel Iedul Fitri

pkswanajaya online [Bandung] Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menolak sedikitnya 200 paket parcel yang dikirim berbagai kalangan ke Gedung Pakuan. Dalam keterangannya, Heryawan mengatakan penolakan tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya unsur suap (riswah) melalui pemberian parcel terkait jabatannya sebagai Gubernur.

Meski tidak ada larangan pejabat menerima parcel, Heryawan memilih menolaknya untuk menghindari konflik kepentingan atau ewuh pakewuh di kemudian hari. Ia bahkan mulai membangun budaya baru dimana pejabat memberikan bingkisan lebaran kepada rakyatnya.

Sementara itu Ajudan Gubernur, Ade mengatakan, biasanya di masa lalu setiap Lebaran ataupun hari ulang tahun Gubernur, sedikitnya 250 parcel di kirim ke Gedung Pakuan. Parcel yang dikirim pun sangat beragam mulai dari makanan, pakaian, hingga barang-barang elektronik, dan benda-benda antik. Kebijakan Gubernur Heryawan untuk menjaga jarak dengan pihak kepentingan tertentu seperti halnya pengusaha membuat mereka ragu untuk mengirim parcel.

Seperti diakui Heryawan, sejak menjabat sebagai Gubernur Ia tidak pernah bertemu dengan pengusaha kecuali dalam acara formal. Pertemuan informal dihindari karena seringkali dimanfaatkan sebagai ajang loby atau alat mencari legitimasi pengakuan kedekatan pengusaha dengan Gubernur.

"Saya tidak memiliki beban apapun dalam mengambil kebijakan, karena saya tidak terkait hal-hal semacam suap apalagi korupsi," ujar Heryawan.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar mengakui sebetulnya tidak ada larangan pejabat menerima parcel. Menurut Antasari terkait parcel untuk pejabat, KPK sendiri hanya menyampaikan himbauan agar pejabat menghindari parcel dan sebaiknya justeru pejabat memberikan pacel untuk rakyat atau bawahannya.

Namun demikian, jika ada pejabat yang menerima parcel dan pemberian tersebut terindikasi suap, gratifikasi atau terkait erat dengan jabatan yang disandangnya, si pejabat harus melapor ke KPK. Laporan selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima pemberian tersebut.

"Inisiatif memang datangnya dari pejabat yang bersangkutan. Namun harus diingat, KPK tidak tidur, kami terus mengawasi gerak-gerik pejabat," ujar Antasari. [Tim Media/Setia Lesmana]

Kisah Barzanji Sang Gubernur

Kisah ini dituturkan sendiri oleh Ustadz Ahmad Heryawan saat bersilaturahim ke kediaman Ketua MUI Kabupaten Sukabumi, KH Jejen ZA, Sabtu (27/9). Sebelum ke Pesantren KH Jejen, Gubernur terlebih dahulu bertemu kader PKS Kota dan Kabupaten Sukabumi di Rambay, Cisaat dan dilanjutkan dengan Buka Puasa Bersama di Bank Jabar Sukabumi dan Taraweh berjamaah di Mesjid Agung Cirebon.

Alkisah saat masa-masa kampanye Pilgub Jabar, April 2008 lalu. Sebuah Pesantren besar di Cirebon, yakni Pesantren Nurusshidiq pimpinan KH Ade Gumelar mengundang seluruh kandidat gubernur untuk menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Guna memenuhi undangan Sang Kyai, saat itu hanya Pasanga Hade yang datang berdua. Sementara dua pasang lainnya hanya diwakili Calon Wakil Gubernur.

Ketika masing-masing kandidat memperkenalkan diri dihadapan para Kyai dari berbagai pesantren di Cirebon, dan giliran Ustadz Ahmad Heryawan, semua mata memandang penuh tanya. Bagaimana mungkin seorang kader PKS yang menjadi Calon Gubernur, mau menghadiri acara muludan, begitu pikir mereka saat itu. Dan saat itu memang sedang merebak luas di seluruh Jawa Barat isu PKS anti maulid, anti tahlil dan sebagainya sehingga jangan pilih kader PKS.

Bagi Ahmad Heryawan, situasi ini justeru sangat strategis untuk mementahkan isu murahan lawan politik PKS. "Terimakasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahim di sini. Bagi saya muludan adalah sebuah kegiatan yang tidak asing, karena sejak muda biasa mengadakan muludan bahkan menjadi penceramah muludan. Kader-kader PKS umumnya terbiasa mengisi ceramah tentang muludan ataupun Isra Mikraj," begitu Ahmad Heryawan memulai penuturannya.

Saat itu para Kyai dan Habaib yang hadir tampak kaget dan seakan masih belum percaya dengan pengakuan tersebut. "Dan Pak Kyai, saya yakin, dari semua calon Gubernur yang ada, Insya Allah sayalah satu-satunya yang bisa membaca kitab Barzanji," lanjut Heryawan.

Para Nahdhiyin dan Habaib semakin penasaran. Dan secara demostratif, Heryawan pun menunjukkan kepiawaiannya membaca kitab Barzanji di depan para Kyai. Dan malam itu, seakan menjadi panggung tersendiri bagi Heryawan, seorang kader PKS, untuk mementahkan tuduhan picik lawan politik bahwa PKS anti maulid dan anti Tahlil. Malam itu semua mata menyaksikan seorang Calon Gubernur dari Partai yang di cap anti muludan justeru dengan lancar dan fasih membaca kitab Barzanji, kita yang begitu keramat di kalangan Nahdhiyin.

Secara cerdik, wartawan Radar Cirebon pun mengabadikan momen Hade membaca kitab barzanji bersama para Kyia Cirebon. Esoknya, foto yang memuat moment itu pun dikliping dan diperbanyak. Tim Hade pun menyebarluaskan kliping foto dan berita tersebut ke seluruh kantong-kantong NU di Jawa Barat. Al hasil, Heryawan pun dinobatkan sebagai Gubernur yang pandai membaca kitab Barzanji.

Investor Arab Saudi Siap Investasi Pertanian Pangan di Jabar

[ Bandung ] Sejumlah pengusaha Arab Saudi akan menanamkan investasinya di sektor pertanian pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan (security food) di Provinsi Jawa Barat. Investasi tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membuka rice estate atau kawasan pertanaman padi dalam hamparan luas khususnya di kawasan Priangan Timur yakni Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan usai bersilaturahim dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Dr. Salim Segaaf al-Jufrie, di Bandung, Selasa (7/10).

"Kami akan segera melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi terkait rencana investasi mereka. Jika diijinkan pemerintah pusat, kami akan membuka sawah-sawah baru di kawasan Priangan Timur," kata Heryawan.

Gubernur menyebutkan, Provinsi Jawa Barat dipilih Arab Saudi untuk pengembangan investasi pertanian pangan karena infrastrukturnya relatif sangat mendukung. Berdasarkan pembicaraan awal, sejumlah investor Arab Saudi berminat menanamkan modalnya dalam jumlah besar untuk pertanian pangan di Jawa Barat.

Dipilihnya kawasan Priangan Timur untuk kawasan investasi sektor industri pertanian itu, kata Heryawan, karena daerah itu masih memiliki lahan yang bisa dipergunakan untuk pencetakan sawah-sawah baru. Selain itu, beberapa kawasan di Pantura seperti Subang dan Indramayu juga akan ditawarkan untuk pengembangan lahan pertanian yang ada saat ini.

"Program kerja sama investasi ini diarahkan untuk meningkatkan status sawah kategori III dan IV yang selama ini tadah hujan dan hanya panen sekali, menjadi lahan lebih produktif. Di samping pencetakan sawah baru di Priangan," kata Heryawan.

Ia menyebutkan, persawahan kategori III dan IV itu selama ini tidak tersentuh irigasi, namun diharapkan dengan adanya investor dari Timur Tengah itu pembangunan infrastruktur pertanian di kawasan itu, terutama irigasi bisa optimal.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan perbaikan, pembangunan infrastruktur serta pencetakan sawah baru itu, produksi padi Jawa Barat bisa meningkat 30% dari produksi padi saat ini yang mencapai 10,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Sehingga pamor Jawa Barat sebagai lumbung utama pangan nasional akan naik kembali.

Sementara itu, Dubes RI untuk Arab Saudi, Salim Segaaf al-Jufrie menyatakan, pihak Arab Saudi akan secepatnya melakukan tindak lanjut rencana investasi sector pertanian pangan tersebut. Menurut Salim, para pengusaha Arab Saudi banyak meminta informasi terkait peluang investasi sektor pertanian di Jabar, mereka terdiri dari berbagai perusahaan termasuk perusahaan properti. Ketertarikan para investor Arab Saudi itu akan ditindak lanjuti dengan kunjungan mereka ke Jawa Barat dalam waktu dekat ini.

"Hingga saat ini sudah banyak investor Timur Tengah berinvestasi di Asia, termasuk di Indonesia . Dari jumlah itu sebagian besar mereka berasal dari Arab Saudi," kata Salim. [Tim Media/Setia Lesmana]