Sabtu, 18 Juli 2009

Terkait Bom di Kuningan

Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring, menyampaikan pernyataan terkait peledakan Bom di kawasan Kuningan, Jakarta pada Jumat (17/7) pagi.

PK-Sejahtera Online: Presiden PKS, Ir. Tifatul Sembiring, menyampaikan pernyataan terkait peledakan Bom di kawasan Kuningan, Jakarta pada Jumat (17/7) pagi.

1. PKS mengutuk keras atas pelaku pemboman di Hotel JW Marriot dan Rizt Carlton
Kuningan Jakarta.

2. PKS menyampaikan rasa duka dan belangsungkawa kepada keluarga korban meninggal
dan yang terluka.

3. Cara2 kekerasan spt ini tidak akan membawa perubahan positif bagi bangsa, hanya
akan menimbulkan ketakutan masyarakat dan hengkangnya para investor. Perubahan
hanya ke arah negatif, baik dibidang ekonomi, sosial dan keamanan.

4. PKS meminta pemerintah khususnya pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa
pelaku dan dalang peledakan bom ini dan menghukum dengan tegas.

5. PKS menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kejadian
ini, kalau perlu dihidupkan kembali siskamling dan penjagaan keamanan
dilingkungan masing2.

6. Kepada semua pihak dihimbau untuk tidak tergesa-gesa menuduh seseorang atau
kelompok tertentu, sebelum ada investigasi yg mendalam thd kasus ini.

7. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yg berjalan relatif aman dan
damai, sebaiknya tidak dinodai dengan kesan2 negatif dimata dunia internasional,
akibat ledakan bom ini.

Pengirim: MHN Update: 17/07/2009 Oleh: MHN
sumber:pksejahtera.org

PKS Kutuk Pemboman Marriott & Ritz Carlton



"PKS meminta pemerintah khususnya pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa pelaku dan dalang peledakan bom ini dan menghukum dengan tegas," ujar Tifatul.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk keras aksi pemboman di dua hotel berbintan, JW Marriott dan Ritz Carlton. Menurut PKS, cara kekerasan tidak akan membawa perubahan positif di Indonesia.

"PKS mengutuk keras atas pelaku pemboman. Cara-cara kekerasan seperti ini tidak akan membawa perubahan positif bagi bangsa, hanya akan menimbulkan ketakutan masyarakat dan hengkangnya para investor. Perubahan hanya ke arah negatif, baik di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam rilisnya kepada okezone, Jumat (17/7/2009).

Dalam kesempatan itu, Tifatul juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dan yang terluka. PKS juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kejadian ini. Untuk itu perlu dihidupkan kembali siskamling dan penjagaan keamanan di lingkungan masing-masing.

"PKS meminta pemerintah khususnya pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa pelaku dan dalang peledakan bom ini dan menghukum dengan tegas," ujar Tifatul.

PKS pun mengimbau kepada semua pihak untuk tidak tergesa-gesa menuduh seseorang atau kelompok tertentu, sebelum ada investigasi yang mendalam terhadap kasus ini.

"Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yg berjalan relatif aman dan damai, sebaiknya tidak dinodai dengan kesan-kesan negatif di mata dunia internasional, akibat ledakan bom ini," pungkas Tifatul. (mbs)

Sumber: Okezone.Com
Pengirim: MHN Update: 17/07/2009 Oleh: MHN

Rabu, 15 Juli 2009

PKS: Hentikan Pembantaian !

"China tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang terhadap sebagian rakyatnya yang berbeda keyakinan. Jangan sampai China dinilai menjalankan politik diskriminatif."

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, mengutuk setiap pembantaian terhadap muslim dan etnis lain di Xin Jiang China, dimana memakan korban meninggal lebih dari 150 orang. "Pemerintah China harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini," Ujar Tifatul.

Tifatul juga mnambahkan bahwa sebagai bagian dari komunitas internasional, China seharusnya menghentikan setiap tindakan2 yang mengarah kepada pelanggaran HAM.

Menurut Tifatul,"China tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang terhadap sebagian rakyatnya yang berbeda keyakinan. Jangan sampai China dinilai menjalankan politik diskriminatif."

PKS menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban, dan meminta Pemerintah China untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pembantaian. Mestinya pemerintah China dapat mengontrol perilaku tentaranya yg melakukan kekejian tersebut.

Kepada komunitas internasional, khususnya lembaga Human Right Internasional PKS menghimbau untuk melakukan investigasi, dugaan pelanggaran HAM berat thd para pengunjuk rasa, akibat tindakan diskriminatif pemerintah China, dan juga meminta PBB dan negara2 besar spt Amerika Serikat, negara2 Eropa menekan pemerintah China. "segera hentikan pembantaian!," tegas Tifatul.

Sumber : PK-Sejahtera Online

Pengirim : Zakaria

Selasa, 07 Juli 2009

Hidayat: Capres Negarawan Dukung Pilpres Sesuai Jadwal




"Jangan DPT dijadikan alasan. Kalau DPT menjadi tanggungjawab KPU, jangan menyalahkan Pak SBY," imbau Hidayat.


Jakarta - Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta semua capres bersikap kenegarawanan mendukung Pilpres sesuai jadwal. Hidayat berharap semua pihak berhenti menyalahkan SBY terkait kisruh daftar pemilih tetap (DPT).

"Sebagai capres sebaiknya bersikap kenegarawan dan melaksanakan pemilu sesuai jadwal," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2009).

Hidayat kemudian mengajak semua pihak berpikir positif terkait DPT dan memberikan kepercayaan penuh kepada KPU untuk membereskan DPT serta berhenti menyalahkan SBY.

"Jangan DPT dijadikan alasan. Kalau DPT menjadi tanggungjawab KPU, jangan menyalahkan Pak SBY," imbau Hidayat.

Hidayat berharap KPU dapat menyelesaikan DPT Pilpres secepatnya sehingga Pilpres dapat terselenggara dengan DPT yang baik.

"Tugas KPU tentu saja melaksanakan Pilpres dengan DPT yang baik. Kita masih punya dua hari dari sekarang sebaiknya secepatnya KPU coret NIK ganda," kata politisi PKS ini.

Mengenai penggunaan KTP dalam Pilpres, Hidayat tidak sependapat. Hidayat khawatir malah akan menimbulkan banyak masalah baru, misalnya KTP ganda.

"Saya rasa jangan menambah problematika baru, masih banyak KTP ganda. Dulu saja bisa membuat KTP dua jam jadi," kata Hidayat.

Hidayat khawatir penggunaan KTP malah memicu saling curiga antarcapres. "Menimbulkan persoalan baru, kalau misalnya yang menang Mega atau JK jadi ada pertanyaan kok bisa menang, jangan-jangan karena KTP," beber dia.

Sumber: DetikCom
Pengirim: MHN

Massa Tumpah Ruah



Kampanye Putaran Terakhir SBY-Boediono

Selain dipadati oleh massa dan pengurus 23 parpol pendukungnya, kawasan Senayan juga dipadati oleh massa dari kalangan buruh, petani, pelayan, pedagang kaki lima, tukang parkir, keluarga TKI, dan tokoh agama.

PK-Sejahtera Online: Sabtu, 04/07/09, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, dipadati oleh massa pendukung capres dan cawapres SBY-Boediono yang akan mengikuti kampanye putaran terakhir pasangan nomor urut dua tersebut. Selain dipadati oleh massa dan pengurus 23 parpol pendukungnya, kawasan Senayan juga dipadati oleh massa Koalisi Kerakyatan dari kalangan buruh, petani, pelayan, pedagang kaki lima, tukang parkir, keluarga TKI, dan tokoh agama.

Acara yang dimulai pada pukul.14.00 WIB ini, dipandu oleh pelawak Eko Patrio dan Cagur, dan dimeriahkan oleh band-band papan atas seperti GIGI, Ungu, Coklat, Andra and The Backbone, juga grup nasyid Justice Voice dan Izzatul Islam.
Puncak acara berlangsung pada pukul 16.30 dengan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh penyanyi Rio Febrian, dan dimeriahkan dengan pagelaran Tari Nusantara oleh lebih dari 200 penari serta atraksi bendera merah putih.

Dalam orasinya, cawapres Boediono menyatakan harapannya agar Pilpres 8 Juli mendatang bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil. Dan apapun hasilnya nanti, lebih lanjut Boediono mengatakan agar pihak yang kalah maupun yang menang sama-sama berbesar hati. Yang menang tidak mengintimidasi yang kalah, dan yang kalah tetap menghormati yang menang.

Sedangkan SBY mengatakan dalam orasinya bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, adil dan sejahtera. SBY juga memaparkan hasil pemerintahannya selama 5 tahun antara lain telah mampu mengatasi krisis multidimensi yang sudah berlangsung sejak 11 tahun yang lalu. Ditekankan oleh SBY bahwa 5 tahun yang akan datang sangat menentukan sejarah baru bagi Indonesia. Kuncinya adalah diperlukan pemerintahan yang bersih, cakap, dan memiliki pengabdian yang tinggi dan siap bekerja keras untuk rakyat.

SBY juga memaparkan program-program nasionalnya jika terpilih kembali menjadi presiden. Ada 5 agenda besar yang akan dijalankan dalam 5 tahun yang akan datang, yaitu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terjaminnya demokrasi dan hak asasi manusia, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang makin adil dan merata.

Untuk mencapai itu, ada 15 program unggulan. Antara lain, pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen, pengurangan kemiskinan hingga di bawah sepuluh persen, pengurangan pengangguran hingga enam persen, peningkatan pendidikan dan kesehatan, kekuatan pangan, serta pembangunan infrasturktur.

Di akhir orasinya, SBY mengajak rakyat Indonesia agar tetap waspada akan adanya kampanye hitam yang mungkin terjadi di masa tenang ini. “Kita doakan bersama agar pihak-pihak yang menyebarkan fitnah mendapatkan hidayah dari Allah SWT,” ujar SBY. (rotun/dian)

Pengirim: Ningsih Update: 05/07/2009 Oleh: Ningsih
sumber:pksejahtera.org

Kamis, 02 Juli 2009

Ada PKS di Kampanye MEGA-PRO



by abuhasan

Siang kemarin (Selasa, 30/6) tak sengaja saya menyaksikan kampanye akbar pilpres pasangan Megawati-Prabowo yang digelar di stadion senayan jakarta. Tidak sengaja memang karena saya kebetulan di sebuah ruangan yang ada tivi menyala dengan satu orang yang lagi nonton. Awalnya hanya 'suara tivi' yang sekilas masuk, karena memang kurang tertarik.

Reporter lapangan Metro TV dengan suara keras meluap-luap melaporkan secara live dari stadion senayan jalannya kampanye putaran terakhir pasangan Mega-Pro.

"Saudara pemirsa, ribuan orang sudah memadati stadion bung karno. Tampak menonjol paduan lautan warna merah putih mereka. Merah mewakili pdip dan putih menggambarkan gerindra," ujar reporter mencoba mengaitkan pasangan Megawati-Prabowo dengan partai pendukungnya.

Sampai di sini saya membatin, sejak kapan gerindra diwakili warna putih? Maksa banget sih reporter.

"Massa terlihat makin membesar memenuhi stadion dan mereka masih menunggu kehadiran ibu Megawati dan Prabowo yang tengah menuju stadion. Saya kembali ke ..... di studio metro tv," lanjutnya menutup sementara siaran live.

Scene kemudian berpindah ke ruang studio Metro TV.

"Menurut anda, massa yang menghadiri kampanye pasangan Megawati-Prabowo kali ini, dibanding massa kampanye PKS pada pileg kemarin di tempat yang sama lebih besar mana?" tanya reporter metro tv.

"Jelas lebih besar massa PKS. Bukan hanya besar dari sisi jumlah saja. Kami, bukan hanya saya, juga wartawan lain saat itu menyaksikan sendiri bagaimana kampanye PKS dengan jumlah massa yang sangat besar tapi juga tertib dan santun. Tidak ada anarki atau massa yang garang. Ini bukan penilaian saya saja, tapi juga wartawan yang lain," panjang lebar sang pengamat yang jadi panelis di studio metro tv menjelaskan. Ditanya satu, jawabnya ganda. Bukan hanya itu, ini acara live kampanye Mega-Pro malah sang pengamat 'mengkampanyekan pks'.

Dan bukan itu saja, sang pengamat ini juga merasa perlu untuk 'menjadi saksi' bahwa wartawan lain sependapat dengan penilaiannya. "Bukan hanya saya lho yang mengatakan kalau kampanye pks adalah kampanye yang paling tertib, paling santun, paling berkesan bagi kami, tidak menimbulkan kekhawatiran para wartawan. Wartawan yang lain sama menilainya". Saya ingat, kalimat 'bukan hanya saya' diulang beberapa kali. Seakan beliau ingin menegaskan dan meyakinkan sang pembawa acara dari metro tv.

Saya yang tadinya hanya pasang telinga mulai mengamati dengan mata siapa gerangan sang pengamat ini. Wajah khasnya langsung saya mengenali. Budiarto Shambazy, batinku mengenali sang pengamat. Pria paruh baya ini sudah lama saya kenal. Wartawan senior harian Kompas ini sudah lama menarik perhatianku. Dari sejak pemilu 2004 komentar obyektif beliau tentang PKS yang ditulis di Kompas kolom tetap pekanan 'Politika' seakan mendobrak stereotip Kompas yang terkesan tidak ramah dengan jalur hijau.

Maka, komentar siang itu dari wartawan yang sudah mengabdi seperempat abad di harian Kompas ini makin menambah optimis ku. Ojo gebyah uyah, don't be generalisir. Masih ada orang-orang obyektif yang mau melihat sesuatu apa adanya, tanpa tendensius, apriori apalagi phobi.

Sesaat itu saya membatin akan membuat tulisan tentang peristiwa siang itu. Bagi anda yang belum kenal Budiarto Shambazy, saya tampilkan fotonya.

---
sumber: www.pkspiyungan.blogspot.com

Rabu, 01 Juli 2009

PKS, SBY, dan Legitimasi Agama



Secara sempurna PKS memberikan landasan-landasan dasar terhadap pilihan politiknya yang mendukung pasangan SBY-Boediono. Landasan dasar itu, berupa kaidah syar’iyah dan siyasah telah diberikan bagi membenarkan segala keputusan politik yang diambil PKS, tujuannya tak lain, ingin mendapatkan dukungan publik atas pilihan yang sudah dilakukannya. Selain itu, PKS mengharapkan pengertian dan pemahaman dari publik atas pilihan yang dilakukannya itu, dan sudah menggunakan dasar kriteria, dan pertimbangan dari berbagi sudut pandang.

Sebelumnya, PKS sudah memberikan delapan alasan, mengapa PKS melakukan koalisi dengan SBY-Boediono, dan salah satu alasannya, bahwa koalisi dengan SBY itu merupakan keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, 24-25 April 2009, di mana Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi telah memberikan legitimasi politik yang medukung pasangan SBY-Boediono di pilpres, Juli mendatang. Keputusan Majelis Syuro itu, dikuatkan adanya dukungan internal dari 70 persen kader, yang juga menghendaki PKS berkoalisi dengan SBY. Artinya, langkah kebijakan yang diambil oleh Majelis Syuro itu, mendapakan dukungan dari kalangan kader PKS.

Keputusan PKS mendukung pasangan SBY-Boediono itu, dilanjutkan dengan adanya 11 Poin Perjanjian Kerjasama antara PKS dan Partai Demokrat. Diantara 11 poin itu, secara eksplisit PKS, di pilpres 2009, memberikan dukungan kepada pemimpin yang visioner, tegas, bersih, dan loyal serta membangun sistem dan budaya yang kondusif bagi kepentingan negara dan bangsa, dan tokoh yang memiliki kriteria seperti di dalam poin pertama, tak lain adalah SBY-Boediono.

Tentu, dalam hal ini, PKS ingin menjelaskan langkah-langkah yang memberikan dasar landasan politik dan syar’i, yang tujuannya menguatkan kebijakan dan politik PKS, agar dapat dipahami publik. Tidak lagi timbul pandangan-pandangan yang ragu-ragu atas pilihan politik yang dilakukan PKS, yang berkaitan dukungannya terhadap pasangan SBY-Boeidono.

Meskipun, belakangan ini muncul pandangan dari berbagai kalangan yang mengkitisi pasangan SBY-Boediono, menyangkut hal-hal yang pokok, seperti berkaitan dengan kebijakan ekonominya, yang lebih pro kepada pasar (kapitalis), yang ini dicurigai sebagai agenda kaum neo-liberal, yang dampaknya akan mematikan sektor riil, yang selama lima tahun ini pemerintahan SBY, sangat jelas yang tidak memihak terhadap rakyat kecil. Ditambah lingkungan 'inner circlenya' yang disebut 'American Boys' dan kelompok JIl (Jaringan Islam Liberal).

Meskipun, Presiden SBY, selalu menyatakan adanya penurunan angka kemiskinan, dan pengangguran, serta naiknya tingkat pendapatan rakyat, tapi bukti dilapangan menunjukkan sebaliknya. Di mana jumlah orang miskin terus meningkat, angka pengangguran semakin panjang, dan disparitas (kesenjangan) yang kaya dengn miskin meningkat, jumlah utang yang terus bertambah, dan pemberatanasan KKN, menampakkan perkembangan yang stagnan, dan tetap menempatkan negara yag paling korup di Asia, berdasarkan Transparancy International, yang dikeluarkan bulan April lalu. Belakangan ini masalah agama menjadi isu yang terus berkembang, di mana istri Boediono, Herawati, disebut-sebut beragama Katolik. Berita ini dikutip Tabloit Monitor Indonesia dari pernyataan Habib Husien al-Absyi.

Di tengah-tengah berbagai polemik di masyarakat yang negative terhadap pasangan SBY-Boediono itu, PKS melakukan langkah-langkah konkrit dengan memberikan penjelasan (bayan) bagi masyarakat secara umum, khususnya umat Islam.

Belum lama ini, Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengeluarkan 8 butir hasil Mudzakarah Nasional Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren, yang berlangsung di Jakarta, 27-28 Juni 2009 M.

Pernyataan dukungan kepada SBY-Boediono itu, diawali dengan mengutip ayat al-Qur’an : “Dan kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk perintah Kami, selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami." (As-Sajadah :24)

Maka, dengan keyakinan yang kokoh dan kesabaran yang teguh, ulama bertugas membimbing masyarakat dan memberikan keteladanan.

Mudzakarah Ulama itu, diikuti kurang lebih 250 ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren dari seluruh Pronpinsi Indonesia, dan hasil mudzakarah itu, antara lain :

1.Memilih pemimpin dalam ajaran Islam merupakan kewajiban setiap muslim. Jika terdapat lebih dari seorang kandidat, wajib memilih kandidat yang lebih memenuhi kriteria (muwashfat) yang menjamin kemaslahatan lebih besar bagi masyarakat. Dengan memperhatikan skala prioritas, kemaslahatan agama atau moral, keamanan diri, kesehatan akal, keturunan dan harta benda, kemaslahatan sosial, lalu individual, kemaslahatan yang bersifat umum lalu yang parsial.

2.Terpenuhinya kriteria kemaslahatan yang lebih besar hendaknya tidak sekedar ikut-ikutan atau berdasarkan jual beli dukungan. Tetapi berdasarkan tanggung jawab setiap orang terhadap amanah Allah dan masa depan bangsa sesuai pengetahuan individualnya. Atau dengan bertanya kepada yang lebih mengerti, istikharah minta petunjuk kepada Allah, dan sebagai hasil musyawarah bagi individu-individu yang tergabung dalam suatu ikatan organisasi baik organisasi massa maupun sokial politik.

3.Hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai kriteria mencakup rekam jejak (track record) yang baik telah bertaubat bagi yang pernah berbuat salah, kedekatan dengan masyarakat, kapasitas untuk memimpin, kredibilitas untuk diteladani, jujur-amanah-cerdas dan akuntabel.

4.Perfoma calon pemimpin nasional juga harus mempertimbangkan pengaruh dan kontribusi para pendukngnya (kroni) terutama dari kalangan partai politiknya.

5.Dengan niat melaksanakan perintah agama dan mengupayakan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat dan bangsa, serta melaui cara pemilihan yang benar, maka insya Allah memilih pemimpin nasional merupakan kegiatan ibadah politik yang berskala nasional.

6.Adanya keberagaman pilihan diantara anggota masyarakat merupakan cerminan kebebasan sebagai hak asasi yang harus dihormati.Terlebih keberagaman itu terjadi antar saudara serumah, yaitu Indonesia dan untuk satu tujuan yang sama yaitu kebaikan serta kemajuan bangsa.

7.Semangat ‘Fastabiqul Khairat’ harus diaktualisasikan oleh para kandidat dengan cara berkompetisi dalam kebaikan, yaitu mengemukakan prestasi yang dimiliki serta kebaikan dunia akhirat yang akan diperjuangkan untuk masyarakat. Mereka juga harus bersaing dalam cara kampanye yang santun-bermartabat untuk meraih simpati rakyat. Sehingga, kemenangan yang diraih, insya Allah sebagai bukti dukungan rakyat yang hakikatnya pertolongan dari Allah Swat, bukan kemenangan yang memanipulasi suara rakyat dan karenanya merupakan jebakan (istidraj) dari Allah Swt.

8.Peserta Mudzakarah menyerukan kepada umat Islam agar memberikan dukungan dalam pemilu presiden 2009 kepada calon yang lebih maslahat untuk umat dan bangsa dalam pemilu presiden 2009, kepada calon yang lebih maslahat untuk umat dan bangsa yaitu pasangan SBY-Boediono.

Pernyataaan Mudzakarah ulama ini, ditandangani oleh Dr.Surahman Hidayat MA (Ketua Steering Committee), dan Buchori Yusuf, MA (Ketua, Organizing Committee).

Hasil Mudzakarah Ulama itu, sebuah langkah yang dilakukan PKS, yang memberikan dukungan kepada pasangan SBY-Boediono, dan untuk menyakinkan masyarakat dan bangsa Indonesia atas pilihan poliktiknya.

Apakah masyarakat dan kaum muslimin nantinya akan mengikuti arahan Dewan Syariah Pusat PKS? Dan, apakah langkah-langkah politik yang diambil PKS itu, juga mempertimbangkan aspirasi umat Islam, atau hanya mempertimbangkan internal, termasuk ijtihad politik yang dilakukan para pemimpinnya?

Setiap orang yang menjadi anggota masyarakat berhak secara bebas dengan menggunakan akal dan hati nurani serta agama yang menjadi keyakinannya masing-masing untuk menentukan pilihannya. Siapa yang berhak mendapatkan dukungann rakyat atau umat? Tentu, yang memiliki keterkaitan dengan masa depan umat. Adakah diantara mereka yang memiliki keterkaitan dengan umat? (m)
sumber:eramuslim.com